Jumat, 06 Maret 2015

8 Pelaku Curat Dan Curas Dibekuk Polres Bojonegoro

Redaksi     Jumat, Maret 06, 2015    
SuaraBojonegoro - Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro berhasil menanggap 8 pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (curas) lintas antar kabupaten, 8 pelaku tersebut ditengarai telah melakukan aksi curat dan curas beberapa kali dalam kabupaten yang berbeda-beda. Jum'at (6/3/15)

"Ada juga pelaku tersebut yang sudah keluar masuk lembaga permasyarakatan (LP) sampai 3 kali," kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Adi Wibowo.

Menurut Kapolres Bojonegoro, ada 2 pelaku curas tersebut telah beroprasi di 10 TKP di kabupaten Blora, 5 TKP di kabupaten Bojonegoro, 1 TKP di kabupaten Rembang dan 1 TKP di kabupaten Tuban sedangkan untuk curat polres berhasil mengamankan 6 pelaku dengan mengamankan 5 laptop , 4 diesel dan 1 CPU sedangkan untuk spesialis diesel ada 3 TKP yaitu di kecamatan Ngasem, Trucuk dan Kalitidu.

"Kedelapan pelaku tersebut bisa dikenai pasal 363 dengan hukuman 7 tahun penjara dan pasal 365 dengan hukuman 9 tahun penjara," tambahnya.

Selain mengamankan 8 pelaku curat dan curas, Polres Bojonegoro juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion, TV, Yamaha Bison, Kwitansi TV, 10 HP, "ditambah uang senilai Rp 35 juta yang tersisa tunai Rp 1 juta dan cincin emas akik beserta modem," tandas AKBP Adi Wibowo. (Nella)

Diduga Ada Permainan Dengan Program BPJS

Redaksi     Jumat, Maret 06, 2015    
SuaraBojonegoro - Adanya dugaan permainan oleh pihak pihak klinik atau rumah sakit dengan program BPJS, bisa saja terjadi dari berbagai masukan dari masyarakat ke Komisi C DPRD Bojonegoro.

Seperti yang disampaikan oleh Abdullah Umar, bahwa ada klinik atau rumah sakit yang masih mengenakan biaya pada pasien BPJS, tarif biaya yang dikenakan oleh pasien tersebut, dengan dalih obat yang harganya mahal dan alasan biaya tambahan yang tidak masuk klaim BPJS.

"Ada pasien yang menggunakan BPJS, tapi masih terkena klaim senilai satu juta lima ratus lebih," kata Umart dihadapan Pejabat BPJS saat hearing, Jum'at (6/3/15).

Ditambahkan pula, bahwa BPJS bisa menjadi sarana oleh dokter dan klinik yang nakal, komisi C khawatir ada yang memanipulasi data untuk mengeluarkan anggaran BPJS.

Memanipulasi data pasien, bisa di contohkan tidak ada pasien yang datang tapi bisa diklaimkan biaya perawatan dari BPJS, seperti yang disampaikan anggota Komisi C lainnya Budi Irawanto.

"Ada klaim yang menyatakan obat nomer satu, dan bukan obat BPJS, ini kami menduga ada permainan," masih terang Umar.

Hary Subijakto, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bojonegoro, mengatakan bahwa BPJS sangat berbeda dengan Askes terdahulu, jadi BPJS adalah lembaga Independen yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaanya terdapat pengawasan.

Di BPJS tidak mengenal klaim perorangan, dan semua di berikan dalam bentuk layanan, kepada Pasien di Rumah Sakit, maupun Klinik.

"Kita ada petugas disetiap klinik, atau rumah sakit, untuk antisipasi manipulasi data" kata Hary Subijakto.

Jika ada penambahan anggaran atau biaya oleh pasien, biasanya si pasien meminta penambahan kelas.

"Jika ada temuan permainan, disampaikan saja rumah sakitnya mana, sehingga dari pihak BPJs dapat melakukan pengendalian," tambah Hary Subijakto. (Ang)

Tempati Tanah Negara, Nyaris Dihakimi Warga

Redaksi     Jumat, Maret 06, 2015    
SuaraTuban - Puluhan warga desa Sawahan, Kecamatan Rengel Tuban, nyaris menghakimi Heri (43), salah seorang warga Tuban yang mendirikan bangunan diatas tanah milik negara seluas 16x20 Meter, karena Heri dianggap tidak mengindahkan peringatan warga.

Yang membuat Warga semakin marah setelah Heri diketahui membawa Salah seorang pengacara untuk menguasai tanah yang sudah didirikan bangunan rumah tersebut.

"Kami sudah mengingatkan kepada Heri agar tidak mendirikan bangunan di atas tanah milik negara ini," kata Sahid (46) warga Sawahan.

Menurut Mujiono salah satu perangkat desa setempat mengatakan bahwa, Heri ini adalah menantu dari Masriyani, salah satu warga yang diberi ijin menempati tanah negara untuk dibangun rumah.

"Awalnya kami sudah berikan tanah negara ke Bu Masriyani, akan tetapi justru menantunya bikin ulah dengan mendirikan bangunan di tanah negara tepatnya berada di samping rumah Bu Masriyani," kata Mujiono.

Rencananya oleh pihak desa Sawahan tanah negara tersebut akan di buat tempat fasilitas banjir, karena lokasinya berada di daerah bajir, tapi tiba tiba Heri mendirikan bangunan.

Puluhan warga yang geram dan marah tersebut, dapat dikendalikan oleh pihak Polisi dan Koramil, karena kebetulan lokasi tanah berada di depan Mapolsek Rengel.

"Untung ada pihak keamanan, jika tidak pasti ramai soalnya warga sudah marah," tambah Sahid.

Warga dan perangkat Desa berharap agar bangunan yang berdiri di atas tanah negara tersebut segera di bongkar, jika tidak warga mengancam akan membongkar paksa. (Agus/red)

Kamis, 05 Maret 2015

Pimpinan DPRD Soroti Limbah Sumur Tua

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Mitroatin dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menyoroti lingkungan sekitar sumur tua yang ada di Bojonegoro yang sangat dirasa bisa mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, hal ini disampaikan keduanya saat rapat evaluasi pengelolaan sumur tua di rumah dinas bupati Bojonegoro. Kamis (5/3/15)

Menurut ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Mitroatin jika hasil dalam kunjungan lapangan sumur tua kemaren (4/3) dirinya memiliki catatan pelanggaran yang ada dalam pengelolaan sumur tua saat ini.

Menurutnya pengelolaan sumur tua oleh masyarakat penambang tradisional dan PT Geo Cepu Indonesia (GCI) selaku KSO dari Pertamina EP Asset 4 Field Cepu menghasilkan masalah terkait limbah yang dirasa merugikan sekitar lokasi sumur tersebut sekaligus sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait limbah yang membahayakan itu dan meminta agar Pertamina selaku bapak dan ibu sumur tua harus menyelesaikan masalah limbah tersebut.

Lanjut Mitroati, pekerja penambang sumur tua keselamatan mereka juga belum terjamin karena mereka tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) atau jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan).

Sementara itu, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sukur Priyanti dirinya juga menyoroti hal yang sama terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pengelolaan sumur tua yang tidak pas tersebut.

"Operator juga jangan asal janji akan dilakukan koordinasi terkait masalah itu, terus selama ini mereka ngapain saja," tandasnya geram. (Nella)

Pertamina Sebagai Penadah Latung Ilegal

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dinilai juga telah melanggar karena pihaknya juga selama ini telah menerima menampung dan membeli latung (minyak mentah) dari penambang tradisional Sumur Tua yang ada di Bojonegoro. Kamis (5/3/15)

Hal ini disampaikan kepala Bakesbangpol dan Linmas Bojonegoro, Hanafi saat memaparkan dalam rapat evaluasi pengelolaan Sumur Tua yang ada di kabupaten Bojonegoro.

Menurutnya Pertamina melarang masyarakat membuat sumur baru namun pihaknya juga yang menerima latung (minyak mentah) yang dihasilkan oleh sumur-sumur tersebut dan disana seperti tidak ada negara karena Kepolisian, TNI bahkan Pemkab juga seakan membiarkan pelanggaran berlangsung.

Sebelumnya, perwakilan dari Dirjen Migas mengatakan jika di kawasan sumur tua yang ada di Bojonegoro tidak ada yang namanya sumur tua ilegal yang ada sumur ilegal bukan sumur tua karena sumur hasil pengeboran baru. (Nella)

2015 Pupuk Untuk Petani Tembakau Harus Terealisasi

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Adanya pupuk jenis MPK yang diperuntukkan petani tembakau, yang seharusnya diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Bojonegoro kepada petani mengalami kegagalan, hal tersebut membuat kekecewaan oleh petani.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri terhadap suarabojonegoro.com, bahwa pada tahun 2015 pupuk MPK untuk petani tembakau harus terealisasi.

"Ada alasan dari Dishutbun bahwa pada tahun 2014 pemenang tender pembuatan pupuk alasanya tidak punya uang," kata Politisi asal PAN ini.

Hal tersebut dianggap oleh Lasuri pihak Dishutbun kurang bisa jeli dalam memilih kontraktor atau rekanan yang harus masuk kualifikasi dalam proyek tersebut.

"Untuk tahun 2015 pemenang tender harus benar benar punya kualitas dari berbagai sisi," Kata Lasuri.

Sehingga dimusim tanam tembakau pupuk sudah bisa di distribusikan pada petani tembakau, dengan nilai proyek yang tidak sedikit yaitu mencapai Rp. 2,7 Milliar.

Dijelaskan bahwa pupuk bantuan untuk petani tembakau ini, berasal dari bagi hasil cukai tembakau. (Ang)

KPH Parengan Sebut Banyak Kekurangan Pengelolaan Sumur Tua

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Parengan mencatat ada banyak sekali kelemahan-kelemahan terakit pengelolaan sumur tua yang ada di kabupaten Bojonegoro, seperti yang diungkapkan Administratur (Adm) KPH Parengan, Daniel B Cahyono saat melakukan paparan di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumur tua. Kamis (5/3/15)

Menurut Daniel dalam papaparannya kelemahan-kelemahan pengelolaan sumur tua yang ada di Bojonegoro diantaranya adalah legalitas yang masih lemah yaitu legalitas ijin penggunaan kawasan hutan dan legalitas pertambangannya sendiri ditambah lagi operasional mereka sangat rawan konflik sehingga mengakibatkan perusakan tegalan dan perusakan lingkungan karena limbah akibat penambangan Sumur Tua.

Apalagi, lanjut Daniel Ijin pemakaian kawasan hutan dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI banyak yang tidak diperpanjang dan masih banyak lagi sumur-sumur sekitar 16 sumur tua tidak ada memiliki iji dan pengeboran sumur sumur bari salah satunya WS-11 yang dilarang dan masih banyak sumur liar lain.

Dirinya juga menambahkan jika baik pelaku maupun aparat pemilik kuasa dan penegak hukum yang melakukan pembiaran perusakan lingkungan juga bisa terjerat pasal hukuman penjara dan denda Pasal mulai dari pidana 8 tahun, 20 tahun denda 20 milliar bahkan sampai 50 milliar.

Namun, lanjutnya Perhutani KPH Parengan yang kawasan kerja hutannya banyak ditempati pengeboran sumur tua tidak bisa dikatakan melakukan pembiaran karena selama ini KPH Parengan sudah melakukan komunikasi bersama Pertamina terkait itu, sudah mengirim surat peringatan kepada penambang tradisional serta memasang papan peringatan. (Nella)

Trend Naik Turun, Begawan Solo Kini Siaga I

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Air sungai Begawan Solo sejak dua minggu terakhir membuat was was warga, setelah beberapa waktu mengalami trend naik, dan juga sempat mengalami turun, hari ini. Kamis (5/3/15), trend air sungai Begawan Solo kembali naik.

Dari data yang dihimpun suarabojonegoro.com, dari Kantor UPT. PSDA WIL. sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, bahwa perkembangan ketinggian air Bengawan Solo pada Pukul 09.00 mencapai 24.89 pieschall di Karangnongko.

Sementara di Bojonegoro, ketinggian air di taman Begawan Solo Bojonegoro mencapai, 13.54, pada pukul 09.00 pagi tadi, sebelumnya ketinggian air mencapai 13.45 pieschall.

Dan sampai saat ini trend air dipastikan akan terus naik, karena air di wilayah hulu air terus naik. (Agus/res)

Rapat Evaluasi Sumur Tua Digelar Dirumah Dinas

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumur tua berlanjut di rumah dinas Bupati Bojonegoro paska dilakukannya kunjungan di lapangan sumur tua yang ada dikecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur kemarin. Kamis (5/3/15)

Rapat yang dihadiri Dirjen Migas, Sekda, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Komisaris pertamina EP , Brigade Infateri (Brigif), Ketua DPRD Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, SKPD terkait dan KPH Parengan sekaligus KPH cepu yang wilayah kawasan hutannya ada sumur tua peninggalan jaman Belanja.

Menurut Dadang Aris Sugianto Kasi Migas Dinas ESDM Bojonegoro jika dalam rapat evaluasi ini akan ada pemahaman bersama terkait permasalahan disumur tua dan nantinya akan ada kesepakatan bersama terkait masalah lingkungan hidup disumur tua, safety pekerja penambang sumur tua dan masalah pengeboran baru sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar sumur tua.

Menurutnya rapat juga dilaksanakan mengingat adanya masalah kerusakan lingkungan disumur tua sehinga Bupati Bojonegoro mengeluarkan intruksi darurat lingkungan serta pertembuah ekonomi masyarakat sekitar sumur tua yang terbilang minus. (Nella)

DPR RI Wihadi Gunakan Waktu Reses Dengar Pendapat Aparat Hukum Bojonegoro

Redaksi     Kamis, Maret 05, 2015    
SuaraBojonegoro - Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto melakukan kunjungan di Bojonegoro dengan melakukan pertemuan dan penyampaian pendapat bersama Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro untuk mengetahui bagaimana kendala penegakan hukum di Bojonegoro sehingga penegakan di Bojonegoro kurang maksimal. Rabu (4/3/15)

Tampak hadir anggota DPR RI yang berangkat dari partai Gerindra dapil 9, Wihadi Wiyanto, Kapolres Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, dan ada beberapa anggota DPRD Bojonegoro yang menemani Wihadi.

Dalam kesempatan ini, Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro menyampaikan jika pihaknya saat ini mempunyai kendala dalam penegakan hukum yang maksimal yaitu masih kuranganya personil yang ada di Polres Bojonegoro seperti kebutuhan Babinsakantip yang seharusnya ada 430 personil juga baru terpenuhi 205 personil sedangkan jumlah total kebutuhan personel di Polres Bojonegoro 1.880 personil juga baru terpenuhi 998 personil.

Setelah itu Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga memiliki problem yaitu pengadilan tipikor yang berada di Surabaya mengakibatkan banyak kasus yang ada di Bojonegoro membuang waktu banyak untuk melakukan sidang tipikor di Surabaya, Kejaksaan Negeri Bojonegoro memberi pilihan agar salah satu dari pilihan mereka direalisasi yaitu dibuatkan pengadilan tipikor di Bojonegoro atau tiap kabupaten atau kasus korupsi yang ada di Bojonegoro cukup sidang dilaksanakan di PN Bojonegoro.

Sedangkan Pengadilan Negeri Bojonegoro juga memiliki problem yaitu adanya UU kerusakan lingkungan hidup yang paling lama diselesaikan 45 hari rasanya tidak mungkin karena penyelesaian kasus bisa sampai 4 bulan, karena dalam waktu satu tahun di Bojonegoro rata-rata ada 400 pidana dan 43 perdata.

Kunjungan yang digelar di ruang VVIP Polres Bojonegoro berlangsung lancar dan ketiga pihak tersebut yang meminta anggota DPR RI, Wihadi Wiyanto yang duduk dikursi komisi III yang juga membidangi hukum agar problem-problem mereka disampaikan ke pusat dengan target kerja penegak hukum di Bojonegoro bisa sangat maksimal. (Nella)

Rabu, 04 Maret 2015

Jalur protokol Kota Bojonegoro Semrawut

Redaksi     Rabu, Maret 04, 2015    
SuaraBojonegoro - Ruas Jalan Protokol tepatnya. Jalan Hasyim Asyari, Kota Bojonegoro, Jawa Timur setiap harinya tampak semrawut karena banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan pada pagi hingga sore hari yang menempati bahu jalan raya.

Kondisi para PKL yang menempati bahu jalan dan Trotoar ini membuat para pengunjung warung harus memarkir kendaraanya di depan warung warung PKL dan juga di samping, sehingga sangat menganggu arus lalu lintas yang melewati jalur tersebut, karena jalur tersebut sangat ramai oleh pengguna jalan dan juga kendaraan keluar masuk dari salah satu rumah sakit yang ada di jalan Hasyim Asyari.

Selain itu banyaknya kendaraan yang di parkir di kiri kanan bahu jalan juga membuat seringnya kemacetan di jalur ini, meskipun hanya sesaat akan tetapi kondisi jalan protokol ini sangat di rasa tidak nyaman oleh warga. "Sering terganggu apabila berpapasan dengan kendaraan lain, soalnya jalurnya sempit, banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan, dan juga warung warung yang depanya di beri jerigen, sehingga jalan jadi sempit," Kata Sutrisno (34) warga Desa Pacul yang sering melintas di jalur tersebut.

Warga berharap ada penertiban oleh petugas dari dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, agar jalur tersebut bisa tertib dan lancar, karena jalur ini juga dianggap rawan kecelekaan oleh warga adanya kendaraan yang sering keluar masuk Rumah Sakit. (Agus)

Artikel Terbaru

Berita

  • Pemerintahan
  • Minyak & Gas
  • Hukum & Kriminal
  • Politik

Peristiwa

  • Pendidikan
  • Pertanian
  • Ekonomi & Bisnis
  • Budaya

Dari Anda

  • Opini
  • Cerpen
  • Konsultasi Hukum
  • Kolom

Ragam

  • Wisata
  • Budaya
  • Kuliner
  • Jejak

Suara Tuban

  • Pemerintahan
  • Politik
  • Peristiwa
  • Advetorial

Sosial Media

  • Yahoo
  • Facebook.com
  • Twitter
  • Youtube
Copyright © SuaraBojonegoro.Com All Rights Reserved | Designed By Bloggertheme9