Jumat, 29 Mei 2015

KUD Ajak Komisi A Beserta Komisi B Datangi Pertamina

Redaksi     Jumat, Mei 29, 2015    
SuaraBojonegoro - Koperasi Unit Desa (KUD) Usaha Jaya Bersama (UJB) yang sebelumnya bekerja sama dalam pengelolaan penambangan sumur minyak tua dengan Pertamina EP Asset 4 Fiel Cepu dan diputus secara sepihak oleh pihak Pertamina meminta agar Komisi A DPRD Bojonegoro bersama Komisi B DPRD Bojonegoro mendatangi kantor Pertamina untuk meminta kejelasan terkait pengelolaan sumur tua yang ada di kabupaten Bojonegoro.

"Kami beserta perwakilan komisi A dan Komisi B DPRD Bojonegoro siap ke Jakarta untuk mendatangi Pertamina dengan tujuan menanyakan beberapa hal salah satunya kejelasan terkait paguyupan penambang yang dibentuk oleh Pertamina," kata ketua KUD Usaha Jaya Bersama (UJB), Marjuki. Jum'at (29/5/15)

Marjuki sendiri mengaku jika pihaknya belum tahu menahu terkait pembentukan paguyupan penambang yang nantinya akan bekerja sama dengan Pertamia EP Asset 4 Field Cepu dalam pengelolaan sumur tua, "karena sesuai Permen ESDM No 1 tahun 2008 sudah jelas yang bisa mengelola sumur tua hanya KUD dan BUMD bukan paguyupan penambang sehingga tidak ada payung hukumnya," tambahnya.

Selain adanya paguyupan penambang yang akan menyerobot pekerjaan KUD dalam pengelolaan sumur tua, anggota komisi B DPRD Bojonegoro juga menilai jika paguyupan penambang yang dibentuk Pertamina tersebut nantinya akan membuat perpecahan sesama masyarakat Bojonegoro yaitu masyarakat paguyupan penambang dan masyarakat yang bekerja di KUD.

"Khawatirnya paguyupan tersebut nantinya memicu ketidak kompakan dengan sesama masyarakat Bojonegoro (KUD)," kata anggota komisi B DPRD Bojonegoro, Suwito. (Ney)

DPRD Akan Somasi Pertamina

Redaksi     Jumat, Mei 29, 2015    
SuaraBojonegoro - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan segera melayangkan surat somasi kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu mengingat pihak Pertamina sudah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pengelolaan sumur tua yang ada dikabupaten Bojonegoro.

Tindakan tersebut disepakati anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro saat melakukan rapat gelar pendapat (hearing) dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang diputus kontrak secara sepihak oleh Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.

"Karena pemutusan kontrak secara sepihak tersebut Pertamina sudah menyalahi PTK 0023", kata salah satu anggota komisi D DPRD Bojonegoro, Suwito. Jum'at (29/5/15)

Namun demikian, Suwito tidak membantah jika memang ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh KUD namun Pertamina juga tidak boleh serta merta menyalahkan KUD karena kondisi di lapangan sendiri sangatlah rumit terkait pengelolaan sumur tua, "Seharusnya Pertamina membina KUD, bukan langsung melakukan pemutusan kontrak secara sepihak," tambahnya.

Sehingga Komisi B DPRD Bojonegoro menyepakati untuk melayangkan somasi terhadap Pertamina terkait tindakan yang menyalahi PTK 0023 bahkan komisi B akan mengupayakan agar pemutusan kontrak kerja Pertamina dengan KUD dalam pengelolaan sumur tua bisa diundur sampai akhir tahun 2015.

Sementara itu ketua KUD UJB yang hadir dalam hearing juga berharap jika kerja sama masih terus berlanjut dengan Pertamina untuk pengelolaan sumur tua,"saya koordinasi dulu dengan anggota KUD lain namun Komisi B menyarankan agar KUD tidak diam jika Pertamina melakukan pemutusan kontrak secara sepihak," kata Marjuki. (Ney)

Tambang Pasir Mekanik Menggila, Sungai Bengawan Solo Rawan Longsor

Redaksi     Jumat, Mei 29, 2015    
SuaraBojonegoro - Meningkatnya jumlah penambang pasir ilegal yang menggunakan mekanik di sepanjang sungai Bengawan Solo mulai dari Kecamatan Margomulyo sampai Baureno Bojonegoro. Jum'at (29/5/15)

Hingga saat ini mencapai 225 titik yang dimiliki oleh 210 pengusaha sedot pasir, seperti data dari UPT SDA Jatim soal Bengawan dan Sungai Propinsi Jatim.

Ada dugaan kuat bahwa semakin menggilanya jumlah mesin mekanik penyedot pasir yang berada di Sungai Bengawan Solo ini merupakan pindahan dari sungai Brantas, setelah disana mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten setempat.

Dari pantuan suarabojonegoro.com dilapangan, memang terjadi adanya sedot pasir yang menggunakan mekanik, seperti yang terjadi dibeberap titik dianataranya di samping Jembatan Malo Kalitidu, di Desa Dukoh Lor Kecamatan Malo dan di beberapa titik lainnya. (Ang)

Sungai Longsor Warga Se RT Evakuasi Diri, Pemerintah Tutup Mata

Redaksi     Jumat, Mei 29, 2015    
image by: ilustrasi
SuaraBojonegoro - Longsornya Sungai Gandong Desa Turi RT.07 RW.02 Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro sepanjang 500 meter lebih yang terjadi sejak tahun 1989 hingga saat ini terus terjadi, bahkan kejadian ini memaksa warga satu RT harus pindah ke lokasi lain agar selamat dari longsor sungai. Jum'at (29/5/15)

Dan dalam setiap tahunnya ada warga yang pindah, karena longsornya terus mengembang dan bergeser ke pemukiman warga yang lain, belum pernah ada penangan dari Pemerintah Kabupaten sama sekali, seperti yang di sampaikan Tamsi (68) warga yang rumahnya terancam longsor sungai Gandong tersebut.

"Kalau Musim Hujan selalu longsor, kalau dibiarkan secara terus menerus maka akan semakin lebar longsornya dan bisa menghabiskan rumah warga," katanya pada suarabojonegoro.com.

Longsornya bibir sungai ini sejak dulu menurut Tamsi, sudah dilaporkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten, mulai zaman Kades Suto waktu dulu hingga kades sekarang Riyadi, namun seolah olah tidak pernah mendapat tanggapan.

Bahkan kondisi longsornya sungai tersebut, sudah mulai mengikis tanah kas Desa, bahkan jika musim hujan, longsor pinggiran sungai Gandong ini dengan cepat merambat ke lahan warga yang lain.

"Kami ya ingin segera ada penanganan dari pemerintah, masa kok dibiarkan saja, habis nanti rumah warga, pemerintah ya jangan diam," pungkas Tamsi. (Ang)

Diancam Dibunuh, Kades Minta Perlindungan

Redaksi     Jumat, Mei 29, 2015    
SuaraBojonegoro - Kepala Desa (Kades) Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro melaporkan kejadian perkara yang dialaminya dan meminta perlindungan hukum kepada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Surat yang dikirim dimeja komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dan diterima langsung oleh wakil ketua komisi A DPRD Bojonegoro tertulis jika kepala desa (kades) Sumbangtimun kecamatan Trucuk Bojonegoro, Nikmah mengaku trauma dan khawatir ada ancaman fisik yang mempengaruhi psikologinya dan memngganggu kehidupannya sebagai kepala desa sehingga pihaknya meminta perlindungan hukum kepada DPRD Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro.

Sebelumnya, Nikmah juga menulis kronogi kejadian perkara pidana penganiayaan berat yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Sakimin tepatnya pada tanggal 11 maret 2015 pukul 18.30 WIB di rumah orang tua korban RT 06 RW 02 desa Sumbangtimun kecamatan Trucuk Bojonegoro.

Suami korban tanpa permisi dengan mengunuskan (menjulurkan) pedang kepada korban dengan tujuan akan membunuh namun dihalang-halangi oleh orang tua korban sehingga orang tua korban yang mengalami luka berat.

Dijelaskan dalam surat, bersamaan dengan kejadian tersebut pelaku juga telah diamankan oleh pihak Polsek trucuk dan sekarang dititipkan pada lembaga pemasyarakatan Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut, namun pihak korban menyatakan saat ini masih merasa takut ada ancaman-ancaman hal yang sama dari pihak sang pelaku sehingga meminta perlindungan hukum kepada komisi A DPRD Bojonegoro dan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. (Ney)

Kamis, 28 Mei 2015

GCI Survei Lokasi Untuk Pengeboran Baru

Redaksi     Kamis, Mei 28, 2015    
SuaraBojonegoro - PT Geo Cepu Indonesia (GCI) selaku Kerja Sama Operasi (KSO) dari Pertamina EP Asser 4 Field Cepu beserta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Bojonegoro, KPH Parengan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melakukan survei calon lokasi titik sumur yang rencananya akan dibor oleh PT Geo Cepu Indonesia (GCI).

"Sudah mulai dua hari kemarin dan hari ini survei dilaksanakan," kata ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kedung Wonojati KPH Parengan, Lariyanto. Kamis (28/5/15)

Dirinya mengatakan total ada tiga titik di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Malo yaitu Resort Pemangku Hutan (RPH) Malo 4 titik , Resort Pemangku Hutan (RPH) Tinawun 1 titik dan Resort Pemangku Hutan (RPH) Biyangbali 1 titik.

"Masih survei lokasi, kabarnya PT GCI akan melakukan pengeboran baru dititik tertentu," tambah Lariyanto yang juga ketua Asosiasi Penambang Rakyat (Aspera). (Ney)

Operasi Patuh Semeru 2015 Bisa Sidang Ditempat

Redaksi     Kamis, Mei 28, 2015    
SuaraBojonegoro - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro pagi tadi mulai menggelar operasi patuh semeru tahun 2015, operasi patuh semeru gabungan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro dan Polisi Militer (PM) digelar terus menerus mulai 27 Mei hingga 9 Juni tahun 2015. Kamis (28/5/15)

"Sebanyak 25 personel dari Satlantas Polres Bojonegoro, 10 personel dari Dishub Bojonegoro, 2 dari Polisi Militer (PM), 5 personel Jaksa, 2 Panitera dan 3 hakim," kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bojonegoro, AKP Anggi Saputra.

AKP Anggi Saputra yang memimpin langsung operasi patuh semeru 2015 menjelaskan, ada tiga yang menjadi sasaran operasi yaitu pelanggaran marka, pelanggaran rambu lalu lintas dan kelengkapan surat kendaraan, "selain itu masyarakat juga difasilitasi sidang ditempat agar lebih memudahkan masyarakat," tambahnya.

Lanjut AKP Anggi fasilitas sidang ditempat dalam operasi patuh semeru tahun 2015 ini adalah untuk memudahkan masyarakat pengendara yang terkena tilang agar bisa langsung melakukan sidang dilokasi dan tidak harus menunggu terlalu lama untuk melakukan sidang tilang.

Pantauan dilapangan, sebanyak 44 pengendara melakukan pelanggaran kelengkapan surat, 11 kelengkapan bermotor dan 12 Dishub (pelanggaran dimensi) jumlah 67 pengendara yang terkena tilang sedangkan untuk yang melakukan sidang ditempat ada 31 pelanggar.

Selain melakukan tilang, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro juga membagikan cendramata berupa kaos pelopor keselamatan berlalu lintas, gantungan kunci dan stiker pelopor keselamatan berlalu lintas bagi setiap pengendara jalan yang melengkapi kelengkapan sebagai pengendara transportasi roda dua (motor). (Ney)

Sumur Tua Ibarat Orang Tua Yang Seksi

Redaksi     Kamis, Mei 28, 2015    
Penulis: Suwito (Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro) 

Semakin menarik tentang sumur tua untuk dibicarakan, mulai dari tingkat warung kopi, media cetak, media elektronik, baik lokal maupun nasional, tidak kalah menariknya dibanding membicarakan masalah batu akik yang juga digandrungi mulai desa sampai kota. Tidak jarang berokrasi dan para politisi, sebenarnya ada apa di sumur tua itu?

Membicarakan sumur tua tidak lepas dari kultur, struktur, dan hukum. Kultur contoh kita harus pahami sejarah dan budaya, mengapa sumur tua bisa dikelola warga, ternyata banyak dimensi kultur di disitu, walaupun menurut bahasa Pertamina karena dikelola pertamina secara keekonomian yang tidak menguntungkan. Namun sebenarnya tidak hanya itu, tetapi mengapa sumur tua dikelola oleh warga.

Struktur maksudnya dengan tata kelola yang sudah di tetapkan pemerintah (permen ESDM no 1 th 2008) dan PTK 0023, sangat jelas tentang hak dan tanggungjawab masing-masing pihak, baik Pertamina maupun warga/penambang dan sebagai anggota KUD.

Kalaupun ada pelanggaran, siapa yang paling bertanggungjawab, ya semestinya pihak pelaksana mulai dari Pertamina, KUD, dan juga penambang. Namun ini mestinya tidak cukup hanya saling menyalahkan. Karena sesuai PTK 0023 walaupun sudah ada perjanjian antara pertamina dengan KUD, tidak menggugurkan tanggungjawab dari Pertamina apabila terjadi ekses akibat penambangan di sumur tua itu, ini yang harus diperjelas.

Maaf saya tidak membabi buta membela KUD atau penambang, namun akibat pemutusan ayo dilihat, bagaimana nasib sebagian warga yang sudah berpuluh tahun jadi penambang, mereka punya anak istri.

Memang mereka tetap bekerja di masa transisi ini, namun sampai seberapa regulasi yang dibentuk nanti yang benar-benar melindungi mereka baik dari kepastian pekerjaan maupun tingkat kesejahteraan mereka.

Yang ketiga dari sudut pandang hukum. Oke saya setuju pada Perda sumur tua dibentuk yang bertujuan memberi kepastian hukum pada warga, terutama penambang tradisional di samping ada PAD didapat dari situ karena BUMD akan bermitra dengan Pertamina, namun nasip KUD juga harus diperhatikan.

Karena KUD juga beranggotakan warga setempat yang jelas harus dicarikan solusi terbaik, dan pembentukan perda harus memberi solusi jangka panjang terhadap warga di lokasi sumur tua khususnya, sehingga jangan sampai BUMD juga hanya menjadi regulator pihak investor, sehingga ujung-ujungnya "Jas bukak iket blangkon" yang artinya "sama juga sami mawon" atau lebih tepatnya tidak bisa menjadi solusi kedepannya.

Duda Bejat, Gagahi Gadis Bau Kencur

Redaksi     Kamis, Mei 28, 2015    
SuaraBojonegoro – Lantaran minggat dari rumahnya gadis berusia 15 tahun, berinisial RP yang berstatus masih pelajar kelas VIII di sebuah SMP Negeri Kabupaten Tuban, yang tinggal di Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo inilah yang menjadi korban bejat seorang duda beranak satu tersebut. Kamis (28/5/15)

Perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh Supangat alias Ipang (30) seorang tukang batu asal Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, tega meniduri dan mengajak hubungan intim gadis yang masih bau kencur ini. Dan kini Supangat harus merasakan pengapnya dibalik sel jeruji besi Mapolres Tuban, lantaran telah mencabuli seorang pelajar SMP.

Ulah bejat Supangat ini berawal ketika korban minggat dari rumahnya lantaran sering dimarahi ibunya. Ditengah perjalanan perginya korban keluar rumah yang tanpa ijin orang tuanya itu, korban kemudian menelfon Supangat alias Ipang (30) seorang duda itu.

Lalu keduanya ketemuan, korban minta dijemput tersangka di dekat rumahnya. Kemudian korban curhat kepada tersangka. Oleh tersangka, korban dibawa ke rumah kakak pelaku di Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo. Oleh kakak tersangka keduanya dinasihati agar ijin dahulu kepada orang tua sebelum keluar.

Namun korban menolak, jika tersangka tetap meminta ijin lebih dulu kepada orang tua korban untuk keluar rumah, RP mengancam akan melakukan bunuh diri.

Sekira pukul 02.00 WIB, pelaku kemudian mengajak korban kerumah saudara pelaku di Desa Roworejo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Setelah berada dirumah suadaranya, hari Jum’at 22 Mei 2015 pukul 09.00 WIB, namun kondisi rumah sepi.

Dalam keadaan sepi itulah, korban mulai dirayu oleh pelaku untuk diajak berhubungan intim. Dan jika terjadi kehamilan maka pelaku mengaku bersedia menikahi korban. Bujuk rayu pelaku berjalan mulus, hingga akhirnya korban mengiyakan ajakan pelaku.

"Lalu keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri di sana," kata AKP Suharyono, Kasat Reskrim Polres Tuban, Rabu (27/5/15).

Pada hari Sabtunya, pukul 18.00 WIB, korban mengajak pulang pelaku dengan alasan nenek korban sedang opname di rumah sakit. Sekitar pukul 23.00 WIB keduanya sampai di rumah, korban minta diantarkan di dekat rumahnya saja agar tidak diketahui orang tuanya.

Kemudian keesokan harinya, korban ditanya orang tuanya dan menceritakan apa yang dialaminya sampai berhubungan layaknya suami istripun juga diceritakan. Mendapatkan cerita itu orang tua korban marah dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

"Pelaku terancam pasal 81 Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 20014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara," pungkas Kasat Reskrim. ( Kartono )

Konser SID Diwarnai Pingsan Para Penonton

Redaksi     Kamis, Mei 28, 2015    
SuaraBojonegoro – Akibat berjoget dan berdesak desakan dengan penonton yang lain, sejumlah penggemar yang menonton konser group musik Superman Is Dead (SID) di lapangan Kompi Senapan C 521 Tuban, pingsan karena tak kuasa menahan rasa capek akibat terdesak penonton lain. Rabu malam (27/5/15).

Sejak Konser dimulai, ada 5 penonton yang pingsan akhirnya petugas terpaksa mengevakuasi sejumlah penonton yang tak sadarkan diri tersebut dari tengah arena perjogetan ke tenda kesehatan yang di siagakan. "Tadi ada dua orang yang di bopong polisi," ujar Wahyudi salah satu penonton.

Konser berjalan aman, namun sempat terjadi ketegangan antara penjoget sesama penjoget lainya, ketika grup SID membawakan sejumlah lagu agak keras musiknya.

Lirik – lirik lagu pergerakan pemberontakan terhadap Reklamasi teluk Benoa Bali itu terdengar tidak ketinggalan dalam konser Superman Is Dead asal Bali itu.

Konser di hentikan sekitar pukul 21.00 WIB malam dengan membawakan belasan lagu yang dilantukan Group Band SID tersebut yang memang sebelumnya di awali dari Group Band Lyla tersebut. ( Kartono)

Jumlah Tunggakan PBB Capai 4 Miliar

Redaksi     Kamis, Mei 28, 2015    
image by: ilustrasi
SuaraBojonegoro - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro mencatat jika sisa tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2014 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. Kamis (28/5/15)

"Meningkat lumayan banyak wajib pajak yang lari akan kewajibannya," kata Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo.

Dilli menjelaskan berdasarkan rekapitulasi realisasi tunggakan PBB/piutang PBB keadaan sampai dengan tanggal 19 mei 2015 sektor pedesaan/perkotaan tercatat tunggakan PBB tahun 2013 masih ada RP 1.478.769.367 yang belum terbayarkan sedangkan untuk tahun 2014 tercatat senilai Rp 2.423.670.469 tunggakan PBB yang belum terbayarkan.

"Ada beberapa kecamatan yang tidak segera mau melunasi PBB ada juga kecamatan yang administrasi pembayaran PBB bagus," tambah Dilli.

Dirinya menambahkan pada tahun 2013 kecamatan Tambakrejo (2.879 SPPT), Temayang (160 SPPT), Sugihwaras (904 SPPT), Kepohbaru (753 SPPT), Baureno (3.658 SPPT), Sumberrejo (916 SPPT), Bojonegoro (6.186 SPPT), Trucuk (722 SPPT), Dander (2.263 SPPT), Gayam (1.331 SPPT), Kalitidu (6.913 SPPT), Purwosari (114 SPPT dan Padangan (1.187 SPPT) sedangkan kecamatan lainnya sudah tercatat lunas.

Lebih lanjut untuk tahun 2014 kecamatan Temayang (182 SPPT), Kepohbaru (1.213 SPPT), Baureno (38 SPPT), Sumberrejo (2.655 SPPT), Kapas (4.216 SPPT), Sukosewu (1.112 SPPT), Bojonegoro (7.180 SPPT), Trucuk (265 SPPT), Dander (3.588 SPPT), Ngasem (84 SPPT), Gayam (7.061 SPPT), Kalitidu (5.910 SPPT) dan Padangan (1.010 SPPT) yang masih melakukan penunggakan PBB.

"Tahun 2014 tertinggi dikecamatan Bojonegoro memang banyak bangunan yang menjamur dan sulit pembayarannya sedangkan untuk kecamatan Gayam banyak tanah yang tidak diketahui kepemilikannya akibat broker pembebasan lahan blok cepu," pungkas Dilli. (Ney)


Copyright © SuaraBojonegoro.com. Designed by Bloggertheme9.