Latest Post

Pro Kontra Kenaikan Harga BBM

Editor : Sasmito Anggoro, Selasa, September 02, 2014 08.08

Ada yang lucu menggelitik dalam babak “Politik BBM” yang semakin menghangatkan atmosfer politik Indonesia. Melalui berbagai perangkat yang bekerja secara sistemstis dan terlihat sangat massif, berbagai upaya dilakukan oleh Jokowi-JK untuk membangun opini bila negara dalam keadaan genting karena BBM tetap disubsidi.

Media dan pengamat pro Jokowi-JK atau tepatnya para pengusung liberalisme, terus menekan melalui argumentasi yang tampak ilmiah tapi faktanya menyesatkan sebab tak sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila yang mestinya kita anut. Tujuan mereka satu, agar pemerintahan SBY mencabut subsidi dan mengikuti harga pasar internasional.

Tekanan-tekanan dilakukan untuk memaksa pemerintahan SBY menaikkan harga BBM juga datang dari pasukan Jokowi-JK di media sosial, entah mereka sadar atau tidak akan dampak yang bakal ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM atau sekadar berkoar karena dibayar, yang pasti orang-orang ini tak pernah henti membangun opini bila Negara dalam kondisi genting akibat subsidi. Sebelum “kutukan BBM” mengena ke pemerintahan Jokowi-JK yang bila tak ada aral melintang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 nanti, persoalan subsidi secara terburu-buru ingin segera diselesaikan dengan solusi instan : cabut subsidi, naikkan harga BBM sekarang juga! Nahasnya, dua pekan yang digunakan oleh Jokowi-JK dan pasukan untuk membangun opini guna menekan Presiden SBY, malah disudahi oleh Presiden SBY melalui YouTube.

Ya, hanya melalui Youtube dengan video berjudul “Tidak Mau Bebani Rakyat, SBY Pertahankan Harga BBM”. Presiden SBY yang tadinya hampir babak belur dihajar opini oleh Jokowi-JK dan pasukannya, kini berbalik unggul. Dengan diksi yang disaring dalam pernyataan melalui wawancara di saluran YouTube tersebut, Presiden SBY berhasil mengungkit citranya sebagai pemimpin pro rakyat/tidak mau menyusahkan rakyat. Presiden SBY diperkirakan bakal mendarat dengan mulus, dan citra bagus tetap terjaga di akhir masa jabatannya.

Salah satu pernyataan menarik yang bisa kita simak adalah “Ketika Saya Naikan BBM tahun 2005, Saya Tidak Pernah Bilang Bu Mega Bebani Saya”. Pernyataan ini bermata ganda. Selain mengatrol citra Presiden SBY sebagai pemimpin tidak cengeng dengan tidak menyalahkan Presiden sebelumnya, juga secara langsung menikam citra Jokowi. Bila kita tafsirkan, kalimat tersebut bermakna bila Jokowi tipe pemimpin yang suka menyalahkan.

Jokowi kalah telak! Kalau saja Presiden SBY menaikkan harga BBM, tentu lain cerita, citra Jokowi-JK yang selamat sebab tidak harus menaikkan harga BBM di awal masa pemerintahannya nanti. Kini Presiden SBY unggul telak. Dan citra Jokowi-JK terancam anjlok. Melihat pernyataan Jokowi yang mengatakan “saya siap tidak populer”, nampaknya memang sejak awal, bisa kita terka jika esensi babak “politik BBM” ini telah bergeser dari kepentingan rakyat kepada kepentingan citra pemimpin. Bukan lagi bicara soal ruang fiskal, pengelolaan APBN dan kewajiban negara memberi subsidi pada rakyat.

BBM bergeser jadi medan pertarungan pencitraan. Dan kalau bicara soal strategi pencitraan, Jokowi salah besar bila melawan SBY yang jauh berpengalaman. Babak “politik BBM” membuka mata kita semua, memberi pelajaran berharga bagi rakyat. Bahwa sesungguhnya para pemimpin tidak sedang bekerja untuk kita, tapi nampaknya mereka sedang bekerja untuk citra yang telah didewa-dewakannya, dengan meminjam –atau tepatnya menjual- nama rakyat.

Terlepas dari sangat setujunya saya dengan ketegasan Presiden SBY untuk tidak mencabut subsidi BBM, saya kira yang harus kita kritisi adalah adanya ambiguitas atau ketidaktegasan dalam keputusan tersebut. Kita ingin setiap kebijakan pemerintah tendensinya hanya untuk rakyat, kepentingannya hanya untuk melayani, bukan untuk kepentingan pencitraan atau mendongkrak popularitas.

Jokowi dan partai pengusungnya, yang beberapa bulan lalu masih dianggap pro rakyat, pun sama saja. Juga ternyata telah terjebak mendewakan citra. Kita masih ingat dengan sangat segar, PDIP dulu menolak mentah-mentah kenaikan BBM. Selain walk out dari sidang paripurna di DPR, PDIP bahkan mengerakkan massa di berbagai daerah untuk melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Salah satu argumentasinya, solusi kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) disebut sebagai bentuk politisasi kaum miskin. Tapi toh, faktanya kini Jokowi, Presiden yang diusung oleh PDIP juga ternyata menawarkan bentuk politisasi masyarakat miskin dengan rencana menerapkan sistem kartu untuk kompensasi jika nantinya harga BBM dinaikkan. Kartu, selama ini menjadi jurus andalan Jokowi yang katanya untuk mengatasi problem di masyarakat bawah.

Walaupun bila menilik pada implementasi “jurus kartu” Jokowi di Jakarta ketika menjadi gubernur, ternyata toh banyak bikin masalah baru. Impian menjadikan “jurus kartu” sebagai solusi, jauh panggang dari api. Posisi Koalisi Merah Putihn Sebagai kekuatan politik yang sangat besar, lalu dimana posisi Koalisi Merah Putih terkait dengan pro kontra subsidi BBM ini? Seperti kita ketahui, pemerintah yang masih absah hingga 20 Oktober nanti adalah pemerintahan Presiden SBY yang berasal dari Partai Demokrat, salah satu komponen Koalisi Merah Putih. Partai Demokrat sendiri telah bersikap melalui pernyataan Ketua Hariannya Syarifuddin Hasan.

Pelaksana tugas harian Ketua Demokrat ini mendukung keputusan Presiden SBY untuk tidak menaikkan harga BBM. Pun dengan partai-partai lain yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih, semua kompak menolak wacana kenaikan harga BBM yang terus dihembuskan oleh kubu Jokowi-JK. Artinya, ketika nanti Jokowi-JK dilantik dan mengambil alih pemerintahan untuk periode 2014-2019, rakyat tentu saja menagih komitmen Koalisi Merah Putih untuk tidak mendukung kenaikan harga BBM.

Koalisi besar ini kita harapkan menggunakan kekuatan yang dimilikinya di DPR untuk menghadang kebijakan Jokowi-JK yang tidak pro rakyat kecil, termasuk rencana Jokowi-JK melepas harga BBM mengikuti harga pasar dan mencabut subsidi BBM yang merupakan hak rakyat. Di atas kertas, di DPR Koalisi Merah Putih unggul jauh bila dibandingkan dengan koalisi parpol pengusung Jokowi-JK. Ini adalah sebuah alamat gembira bagi rakyat kecil, bahwa untuk lima tahun kedepan harga BBM tidak bakalan naik, karena jika teguh pada komitmen, Koalisi Merah Putih tentu tidak memberi ruang kepada pemerintah menyakiti rakyat kecil.

Koalisi Merah Putih harus mengadvokasi kepentingan wong cilik dalam babak “politik BBM” ini melalui hak budgeting mereka di parlemen. Benefitnya, tentu saja kembali ke Koalisi Merah Putih. Jika Koalisi Merah Putih mampu konsisten mengawal kepentingan rakyat di DPR, pada Pilpres tahun 2019 mendatang, terbuka peluang besar Capres dari Koalisi ini yang bakal menang. Memenangkan pertarungan politik di Indonesia, hanya soal seberapa konsisten mampu menjaga citra sebagai entitas politik pro rakyat.





Sumber: http://politik.kompasiana.com/2014/09/01/pertarungan-citra-di-balik-pro-kotra-kenaikan-harga-bbm-676582.html

Uang Rp. 100 Juta Diduga ditilep Oknum Pengurus Gapoktan

Editor : Sasmito Anggoro, Senin, September 01, 2014 17.05

SuaraBojonegoro - uang senilai Ratusan Juta yang berasal dari dana Program Usaha Agro Bisnis (PUAB) diduga di tilep oleh bendahara dan ketua Kelompok serta Sekretaris gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ngunut Kecamatan Dander, Bojonegoro Jawa Timur.

 Seperti yang di sampaikan, oleh Kepala Desa Ngunut, Ida (Panggilan Kades Ngunut. Red) bahwa Ketiga Pengurus Gapoktan tersebut adalah Suntoro selaku ketua, Warsito selaku Bendahara, dan Tri Hantoro selaku Sekretaris Gapoktan, memang ada persoalan terkait dugaan penggelapan anggaran PUAB tahun 2010 senilai Rp. 100 Juta, namun Kades Ngunut belum bisa menemukan titik dan kejelasan persoalan tersebut.

"Sudah pernah kami kumpulkan di Balai Desa, dan juga sudah di panggil Oleh Pemkab serta Inspektorat, tapi sampai saat ini saya belum tau kejelasannya," Kata Kades Ngunut saat di konfirmasi lewat Telephone selulernya Senin (1/9/14).

Kades Ngunut sendiri tidak mengetahu kegunaan anggaran tersebut, karena tidak pernah tahu menahu terkait anggaran PUAB yang di terima oleh penguru Gapoktan.

Begitu juga ketika Camat Dander fatkhur Rohman dikonfirmasi suarabojonegoro.com mengaku masalah tersebut sudah di tangani oleh pihak inspektorat, "sudah ditangani inspektorat, masalah itu muncul ketika saya belum di sana, dan saya lupa nama Gapoktannya," Jelasnya. (Anggoro)

Foto: Ilustrasi

Ali Mustofa : Kantor Kecamatan dan RS Harus ada di Temayang

SuaraBojonegoro - Keresahan Masyarakat Temayang Terkait Peningkatan Puskesmas akan dirubah menjadi Rumah Sakit, serta akan ada rencana dipindahnya Kantor Kecamatan Temayang ke Desa Jono, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur, memang di akui oleh Ali Mustofa, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan IV.

"Memang keresahan sudah terjadi dimasyarakat Temayang akan adanya perpindahan Kantor Kecamatan ke Desa Jono, serta peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit," Katanya saat bertemu suarabojonegoro.com di Kantor DPRD Bojonegoro, Senin (1/9/14).

Menurut Ali Mustofa, Kantor kecamatan harus tetap di Desa Temayang, dan Pemerintah Kabupaten harus melihat sejarah awal dan juga keinginan dan aspirasi masyarakat Temayang. Kantor kecamatan masih tanah kas desa, dan belum ada tukar guling, "Jadi pemkab harusnya tidak seenaknya sendiri untuk melakukan perpindahan kantor Kecamatan," Tambahnya.

Mewakili rakyat Temayang Khususnya, serta warga Dapil IV meliputi kecamatan Temayang, Sekar, Gondang, Ngambon, Tambakrejo, Margomulyo, dan Ngraho bahwa Ali Mustofa meminta agar tidak ada perubahan Kantor Kecamatan, disampaikan pula bahwa 11 kades Di Kecamatan Temayang tetap mendukung, kantor Kecamatan di Desa Temayang, dan Rumah Sakitpun harus di Temayang. (Kurniawan/ang)

Kerja 10 Hari, Anggota Dewan Terima Gaji Pertama

SuaraBojonegoro - Meskipun baru dilantik tanggal 21 Agustus kemaren, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, bulan ini mereka sudah mendapatkan haknya untuk menerima Gaji pertama mereka, seperti yang disampaikan Plt. Sekretaris Dewan, Senin (01/09/14).

"Ya menurut aturan mereka terima Gaji Hari ini, karena bentuk hak para anggota DPRD," Katanya setelah rapat paripurna di kantor DPRD Bojonegoro.

Namun Suprihadi tidak bisa menjelaskan jumlah gaji yang di terima oleh para wakil rakyat Bojonegoro yangg berjumlah 50 orang tersebut, dan dia juga mengaku apa gaji tersebut bisa di berikan hari ini atau tidak, karena semua tergantung bagian keuangan.

"Untuk jumlah gaji sama seperti yang dulu, dan yang membayarkan bagian keuangan, tanya saja bagian keuangan," Katanya sambil memungkasi pemberitaan. (Anggoro)

9 Fraksi di DPRD Bojonegoro

SuaraBojonegoro - Rapat Paripurna Internal di Ruang Paripurna DPRD Bojonegoro akhirnya disahkan ada 9 Fraksi, mulai dari nama Fraksi dan pimpinanya. Seperti yang di sampaikan oleh Sukur Priyanto dalam rapat Paripurna, Senin (01/09/14).

Adapun nama nama fraksi diantaranya adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, berjumlah 6 anggota yang juga mendapatkan tambahan 1 anggota yaitu Ali Huda, berasal dari PKPI, dengan Ketua Fraksi Budi Irawanto, Fraksi PKB sejumlah 5 orang diketuai oleh Sunjani, Fraksi Demokrat 7 orang dengan Ketua M Yasin, Fraksi Golkar 7 orang di ketuai Oleh Sigit Kushariyanto.

Selanjutnya Fraksi Gerindra 5 orang di ketuai oleh Shally Satyaasmi, Fraksi PPP berjumlah 5 orang di ketahui oleh Khoirul Anam Dan fraksi Nasdem Nurani Rakyat gabungan anatara partai Nasdem dan Partai Hanura berjumlah 4 orang diketuai Ali Mustofa, sementra fraksi PKS 4 orang diketuai oleh Ali Mahmudi, dan Fraksi PAN berjumlah 6 orang dan di ketuai oleh Zaenuri.

Setelah di tetapannya Fraksi fraksi di DPRD Bojonegoro, bahwa kelengkapan anggota DPRD sudah di mulai pelaksanaanya, sementara menurut ketua DPRD Bojoonegoro Mitroatin menyampaikan untuk badan kelengkapan Dewan yang lain masih akan ada pembahasan lebih lanjut, dan menunggu untuk melakukan konsultasi. (Kurniawan)

Dugaan Korupsi DPRD Rp. 8,7 M Dinikmati Rame Rame

SuaraBojonegoro - Penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro untuk perkara dugaan korupsi bimbingan tehnik (Bimtek) dan sosialisasi undang undang di DPRD setempat, sebesar Rp. 8,7 miliar (M) dari APBD 2012. Menjadi pembicaraan ramai di berbagai kalangan masyarakat.

Menyusul akan disidangkan perkara tersebut dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada besok, Selasa Tanggal 2 September 2014. Sidang kali pertama itu satu berkas dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Abdul Wahid Syamsuri asal PKB, ditahan sejak Bulan Maret 2014 di Rutan Medaeng Surabaya

Keterangan yang diperoleh, Minggu (31/8) berkas lainnya masih dalam proses penyelesaian, dengan tersangka Bachtiar dari LSM LPIKN Jakarta dan Kepala Sekertariat DPRD (Sekwan) Agus Misnanto, keduanya ditahan di LP Bojonegoro.

Dalam proses penanganan, Kejari Bojonegoro menerima pengembalian uang dari 34 legislator yang diketahui mendapatkan bagi bagi dari tersangka Abdul Wahid Syamsuri. Terungkapnya perkara diawali dari kegiatan Bimtek yang ditangani oleh LSM, padahal dalam aturannya, Bimtek tidak dapat digelar oleh LSM.

Kemudian ditemukan adanya Bimtek fiktif. Selain itu, penyerapan anggaran tidak prosedural, tidak ada rapat anggaran dan komisi di DPRD. Semua yang mengatur Abdul Wahid Syamsuri sesuai keterangan dari legislator lainnya. Dua tersangka lainnya berperan membantu.

“Kami sudah periksa semuanya, mereka mengaku tidak tahu akan uang tersebut, uang itu oleh tersangka dimasukkan ke tas masing masing anggota DPRD, “ kata Kasi Intelejen Kejari Bojonegoro Nusirwan, dikonfirmasi sebelumnya. Nusirwan kini telah berpindah tugas. Dari Rp 8,7 M untuk Bimtek Rp. 6 M dan sosialisasi undang undang Rp. 2,7 M, negara dirugikan Rp. 3,8 M.

Para legislator yang telah menikmati dan mengembalikan ke Kejari Bojonegoro diantaranya, Suyuti sebesar Rp. 97 juta, Syukur Priyanto Rp. 70 juta, Sri Andini Rp. 10 juta, Lasuri Rp. 13,5 juta, Agus Supriyanto Rp. 13,5 juta, Sugeng Hari Rp. 13,5 juta, Nafik Sahal Rp. 13,5 juta, Meyke Rp. 13,5 juta, Suwanto Rp. 13,5 juta.

Bambang Sutriyono Rp. 13,5 juta, Abadi Mansyur Rp. 13,5 juta, Anis Mustofa Rp. 13,5 juta, Ali Mahmudi Rp 13, 5 juta, Aminoto Rp. 13,5 juta, Zaenuri Rp. 13,5 juta, Suhardjono Rp. 9 juta. Almarhum HM Thalhah, mantan Ketua DPRD Bojonegoro dengan nilai Rp. 237,490 juta.

Lalu, Kencono Mahardiko Rp. 9 juta, Agus Sugianto Rp. 6,5 juta, Sumaji Rp. 9,050 juta, Pardi Rp. 10,9 juta, Indria Rahmawati Rp 15. juta, Wartono Rp. 10,9 juta, Sri Andani Rp. 25,050 juta, Tri Kasih Rp. 12 juta, Farida Aryani Rp. 8,544 juta. Radi Amir Rp. 14,1 juta, Mugi Waluyo Rp. 3,9 juta, Veri Djanjang Rp. 15,9 juta dan Kartono Rp. 10,4 juta.

Kinerja Kejari Bojonegoro untuk perkara tersebut ditanggapi pedas oleh Parlement Watch Bojonegoro. Menurut ketuanya Herry Pellupessy Kejari Bojonegoro masih setengah hati dalam menanganinya. “Yang jadi tersangka dari anggota dewan hanya Abdul Wahid Syamsuri. Ini aneh, padahal semuanya rame rame kecipratan, “ tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam proses pengusutan terbukti ada pengembaliaan uang dari anggota DPRD, pengembalian uang berarti ada unsur pidananya, sehingga semuanya yang mengembalikan uang dapat diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Wahid tidak mungkin bekerja sendiri, karena keluarnya uang tidak mungkin tidak diketahui anggota DPRD lainnya dan keputusan bukan dari wahid saja, kejaksaan harus cerdas dalam menangani kasus ini, kuncinya hanya wahid dan jangan merasakan penderitaan sendiri, “ imbuhnya. (ren/ang)

Penyebab Posesif dan Cara Mengatasinya

Dalam hubungan cinta, setiap orang baik pria maupun wanita punya potensi menjadi posesif terhadap pasangannya. Posesif sebenarnya merupakan masalah yang umum terjadi pada setiap pasangan. Namun sikap posesif sebaiknya dihindari, apalagi jika tingkatnya sudah parah dan menyebabkan orang tak nyaman berada di dekat pasangannya sendiri.

Apa arti posesif dan apa penyebabnya?
"Posesif adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak aman dengan hubungan yang dijalani dan dirinya sendiri. Dia tidak percaya diri dan takut seseorang yang lebih baik merebut pasangannya," jelas Psikolog Alexander Sriewijono, saat ditemui di Cilandak Town Square, Jakarta.

Dikutip dari Dating Tips, posesif juga bisa disebabkan karena rasa cemburu yang berlebihan dan ketakutan jika kekasihnya tidak mencintainya lagi. Ketakutan tersebut menyebabkan seseorang selalu ragu dengan kesetiaan pasangannya dan berusaha mengontrol pasangannya.

Sikap posesif yang berlebihan tidak membuat pasangan tetap dekat, tapi justru ingin melepaskan diri dari kekangan kekasihnya. Akibatnya, sikap posesif justru paling berpotensi menghancurkan hubungan asmara.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa posesif bisa disebabkan karena trauma masa lalu. Misalnya saja, wanita jadi pencemburu karena pernah diselingkuhi pasangannya. Maka saat menjalin asmara dengan orang baru, ketakutan itu masih ada dan terus membayanginya, sehingga dia akan melakukan segala cara agar kekasih barunya tidak berpaling ke wanita lain.

Bagaimana mengatasi sikap posesif?

Jika Anda merasa memiliki sikap posesif dalam hubungan, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi atau menghilangkannya.

Cari Tahu Dari Mana Perasaan Posesif Datang

Ketahui penyebab Anda menjadi posesif. Apakah karena pernah kecewa di masa lalu, pernah dicampakkan atau pernah ada wanita yang menyukai kekasih Anda? Jika telah menemukan penyebabnya, segera introspeksi diri dan berusaha perlahan-lahan lepaskan trauma Anda di masa lalu.

Lepaskan Rasa Takut dan Tidak Aman
Cobalah belajar menghargai diri sendiri dan anggap diri Anda istimewa. Dengan menghargai diri sendiri, Anda akan lebih percaya diri dan yakin bahwa pasangan mencintai Anda karena Anda memiliki sesuatu yang spesial di matanya.

Hilangkan Rasa Ketergantungan dengan Pasangan

Orang yang posesif cenderung selalu merasa tergantung pada pasangannya, sehingga tidak bisa jauh-jauh dari pasangan. Coba beri waktu luang untuk diri Anda sendiri. Ajak teman wanita Anda untuk nonton film di bioskop, belanja, makan atau pergi ke spa bersama. Dengan begitu, Anda pun sadar bahwa ada kehidupan di 'luar sana' yang lebih luas daripada dunia Anda dan pasangan. Cara ini bisa menguntungkan kedua belah pihak; Anda dan pasangan. Karena pasangan pun bisa terbebas sejenak dan bisa menikmati 'me time' nya sendiri.

Hilangkan Pikiran Negatif

Fokus untuk lepaskan pikiran atau perasaan negatif terhadap pasangan dan diri sendiri. Mengurangi pikiran negatif bisa membuat Anda lebih santai saat menjalin hubungan.

Sumber : Wollipop

Polisi Periksa Saksi Terkait Tewasnya Dua Pekerja Galian

SuaraBojonegoro - Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus kematian dua pekerja tambang tanah atau galian C yang tewas tertimbun tanah longsor di Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro. “Sopir truk kami periksa, dia satu satunya saksi di TKP, “ kata Kapolsek Kedungadem AKP Suyono, Senin (1/9/14).

Menurutnya, dari pemeriksaan sementara, pada Sabtu (30/8/14) menjelang Magrib, di lokasi tambang tanah milik warga ada aktifitas pengambilan tanah dengan alat gancu dan sekrop oleh dua korban, yakni Suwito (42) warga RT.11 RW.02 dan Kardi (45) warga RT. 12 RW. 02 Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem.

Tanah yang dicangkul keduanya diisikan di bak belakang truk bernopol  S 8112 D yang dikemudikan Nur Hadi (40) warga Desa/¬¬ KeacamatanKedungadem¬ RT. 18 RW. 02. Tiba tiba dari bak belakang truk dari lokasi tambang tanah yang berketinggian lima meter, terdengar suara gemuruh longsornya tanah.

Kedua korban berposisi di bawah tebing, akibatnya tanah yang berjatuhan dari atas menindih kedua korban. Pengemudi truk berusaha menolong, namun kondisi tidak memungkinkan, dikarenakan jatuhnya tumpukan tanah semakin berjatuhan, bahkan separuh body truk tertutup tanah.

Kemudian dari peristiwa itu berdatangan warga, kedua korban sudah tidak bernyawa di sela sela timbunan tanah. Keduanya mengalami luka dibagian kepala. Saksi lainnya yang diperiksa, Parno (50) pemilik lokasi tambang tanah. “Lokasi miliknya ditambang untuk diratakan, apabila sudah rata akan dipakai lahan pertanian, “ terang Kapolsek.

Keterangan dari Parno, tanahnya untuk satu truk dijual Rp. 50 ribu untuk satu rit truk dan penjualan tanahnya baru berlangsung seminggu. Kapolsek mengaku masih berkoordinasi dengan Polres Bojonegoro untuk memastikan penanganan kasus kematian kedua pekerja tambang tanah yang terjadi di wilayah hukumnya. “Saya sudah laporkan semua ini ke pimpinan, “ tambah Kapolsek. (ren/ang)

BBM Telat, Harga Sembako Mulai Naik

SuaraBojonegoro - Pengurangan Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditengarai berdambak minimnya pasokan beberapa bahan pokok di Pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sehingga harga kebutuhan pokokpun juga mengalami kenaikan akibat stock barang yang mulai telat sejak beberapa minggu lalu.

Seperti yang disampaikan salah satu pedagang pasar Tradisional Bojonegoro Wahyuni (34) bahwa stock bahan pokok kini dalam minggu ini sering mengalami kekurangan stock dan ada bebebrapa yang mengalami keterlambatan pengiriman.

"Mungkin karena dampak dari langkanya BBM, sehingga ada barang barang kebutuhan pokok yang telat pengirimannya, dan hal itu membuat bebebrapa kebutuhan pokok juga harus naik," Katanya saat di temui di pasar tradisional Bojonegoro Senin, (1/9/14).

Adapun beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah ayam broiler mencapai Rp 2.000 per kilogram dari harga semula Rp 18.000,-. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang saat ini menembus angka Rp 9.000 per kilogram.

Ia berharap, harga BBM tak naik lantaran hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurutnya, tak hanya jenis komoditi bahan pangan, namun semua barang akan mengalami kenaikan lantaran mayoritas barang yang ada di Pasar Kota Bojonegoro didatangkan dari luar daerah. (S.Windya)

Republik BBM

Ribut-ribut soal “kelangkaan” Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, menggoda saya untuk ikut nimbrung. Padahal pengetahuan saya tentang permasalahan BBM sangat minim sekali. Saya hanyalah salah satu dari sekian juta konsumen atau pengguna BBM bersubsidi jenis Premium di wilayah DKI Jakarta. Seminggu sekali atau dua kali mampir ke SPBU, membayarnya, lalu melanjutkan aktivitas rutin saya. Sementara di daerah lain, khususnya di luar Jawa dari pemberitaan di mas media antrean panjang di berbagai SPBU menjadi pemandangan sehari-hari.

Banyak pula yang harus pulang dengan kecewa lantaran tidak kebagian BBM bersubsidi alias “Stock Habis” sebagaimana tulisan pada poster-poster yang saat ini marak menghiasi SPBU di hampir seluruh pelosok negeri. Uniknya, berita tentang BBM di wilayah Papua terkesan agak santai, “torang sudah biasa beli satu botol 50 ribu.” Harga setinggi itu mungkin saja bukan harga di SPBU, tapi dari penjual eceran di pinggir jalan karena di SPBU kehabisan stock.

Pemandangan itu sudah terjadi selama satu dua bulan terakhir ini, walupun pengaturan pembatasan BBM bersubsidi baru dikeluarkan Pertamina tanggal 18 Agustus 2014. Menurut penjelasan Menteri SDM, pembatasan quota setiap SPBU ini “terpaksa” dilakukan agar quotanya cukup hingga akhir tahun. Rupanya pada semester pertama pemakaian BBM bersubsidi kita telah melebihi quota, sehingga harus dilakukan pengetatan.

Begitulah kondisi BBM kita saat ini, di negeri penghasil minyak ini. Padahal tanggal 18 Agustus 69 tahun yang lalu, ketika PPKI mengesahkan UUD 1945 menjadi konstitusi resmi negara Republik Indonesia, di dalamnya memuat tujuan nasional. Bahwa Pemerintahan Negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…dst. (lihat aliena IV Pembukaan UUD 1945). Sementara tanggal 18 Agustus 2014, Pertamina membuat negeri ini bergolak dari Sabang sampai Merauke lantaran BBM langka.

Begitu berpengaruhnya BBM bagi pencapaian kesejahteraan umum, maka setiap kali ‘kesejahteraan umum’ itu terganggu oleh naiknya harga BBM atau langkanya persediaan BBM, negeri ini langsung terguncang. Begitu pula ketika harga minyak di tingkat dunia meningkat, negeri ini ikut makmur. Sebalikhya ketika harga anjlok, terguncanglah keuangan kita. Mungkin agak berlebihan saya menyebut negeri ini dengan “Republik BBM”.

Karena siapapun yang memegang tampuk kekuasaan di Republik Indonesia tercinta ini, pengelolaan BBM menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahannya. Karena permasalahan BBM bersubsidi adalah permasalahan mayoritas masyarakat Indonesia, permasalahan rakyt kecil. Tak terkecuali Jokowi, apalagi sosok Jokowi sudah menjadi ‘icon’ wing cilik. Pertemuan ‘rahasia’ nya dengan Presiden SBY di Bali bebera hari lalu -yang katanya- juga membicarakan persoalan BBM seakan memperkuat predikat “Rebulik BBM” tadi. Jokowi bahkan rela ‘tidak populer’ jika nanti terpaksa harus menaikan harga BBM untuk menekan subsidi.

Ia menyadari betul bahwa menaikan harga BBM adalah sebuah kebijakan yang tidak populer. Tentu saja Jokowi sudah punya sejumlah skenario untuk membenahi persoalan BBM pasca menaikan harganya. Pembenahan mulai dari hulu hingga hilir sehingga rakyat tidak akan kecewa membayar lebih mahal, asalkan ada upaya pembenahan secara sungguh-sungguh soal politik BBM. Ya korupsinya, distribusinya, infrastrukturnya, suprastrukturnya, dan yang tak kalah penting… mafia-nya.***




Sumber: http://politik.kompasiana.com/2014/08/29/republik-bbm-671432.html
 
Suara Bojonegoro : About Us | Redaksi | Karir | Info Iklan
Copyright © SuaraBojonegoro.Com - All Rights Reserved

Design by Al Qowiy