Dasar Hukum Dana Pungutan Rakyat Sudah Ada, Setahun Terkumpul 15 Trilyun

Suara Bojonegoro     Minggu, Desember 27, 2015    

Reporter: Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Rencana Pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pungutan kepada rakyat atau yang dinamakan dana ketahanan energi dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 200/liter sudah memiliki dasar hukum.

Hal tersebut disampaikan Sudirman Said saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Lapangan Banyu Urip Blok Cepu Sabtu (26/12/15) Kemaren. 

"Kalau mengumpulkan uang harus ada Peraturan Pemerintah (PP)," katanya yang didampingi Wapres Jusuf Kalla, Bupati Bojonegoro, Suyoto, Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah dan Project Executive ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) Dan Wieczyinski.

Menurutnya dasar hukum melakukan pengutan kepada rakyat yaiu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional uraian dari Undang-Undang (UU) tentang Energi sehingga tinggal mekanisme saja yang diatur.

"Kalau dengan harga nilai kemaren Rp200/liter, satu tahun bisa terkumpul sampai 15 trilyun," tambah Sudirman.

Seperti yang diketahui, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premiun mulai tanggal 5 Januari 2015 turun, namun penurunan harga BBM tersebut dibarengi dengan ditambahnya pungutan dana ketahanan pangan sebesar Rp 200/liter sampai Rp 300/liter. (Ney)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .