PT. Kembang 88 Dituding Tak Berikan BPKB Jaminan Kredit Lunas & Debt Collectornya Malah Hendak Tarik Mobilnya

Suara Bojonegoro     Jumat, Desember 25, 2015    

Reporter : Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - Sebuah perusahaan Finance di Bojonegoro, PT Kembang 88 diduga telah merugikan salah satu konsumennya atas nama Fakhrudin, Warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, karena Jaminan BPKB yang dia gunakan untuk Melakukan Kredit tak juga diberikan, padahal Konsumen ini telah melunasi pembayaran kredit, seperti disampaikan Ketua LPK Rajekwesi Bojonegoro, Sunaryo Abumain.

Lunasnya tanggungan ini sesuai dengan keputusan BPSK Bojonegoro bahwa semua tanggungan Konsumen Lunas, namun sampai saat ini tidak diberikan Jaminan BPKB Mobil Elf dengan Nomor Polisi L 7014 LH, oleh pihak PT kembang 88 kepada Konsumen.

"Konsumen ini sudah dinyatakan lunas oleh keputusan BPSK Bojonegoro, tapi sampai saat ini Jaminan BPKB Kendaraan belum diserahkan kepada konsumen," Tegas Sunaryo Abumain, Jum'at (25/12/15).

Bahkan lebih parah lagi, Mobil yang digunakan untu memuat rombongan warga, yang dikemudikan oleh pemilik Mobil Fakhrudin, yang sudah lunas ini, sempat di hadang oleh debt collector yang mengaku dari PT Kembang 88 saat melintas dijalan raya Pucuk, Lamongan, dengan jumlah 6 orang Debt Collector.

"Mereka mau memaksa untuk menarik mobil yang sudah lunas ini, namun oleh pihak kami lakukan komunikasi dan akhirnya dilepas, dan ini sangat awuran, masak perusahaan seperti ini," Lanjut Sunaryo Abumain.

Dengan adanya kejadian ini, ketua LPK Rajekwesi Bojonegoro mendesak Menteri Keuangan RI agar lembaga pembiayaan/Finance yang tidak profesional, agar surat izin buka cabang lebih baik di cabut dari pada meresahkan masyarakat karena menurutnya, Konsumen sudah memenuhi semua kewajiban yang di bebankan namun jaminan BPKB selama 2 bulan dan bahkan ada yang setahun lebih, tidak diserahkan ke konsumen.

"Kami juga mendesak juga pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas lembaga pembiayaan yang mempunyai kewenangan dalam semua kebijakan,pelanggaran oleh lembaga pembiayaan/finance untuk melakukan kinerjanya dan mengambil tindakan yang tegas," pungkas Sunaryo Abumain. (An/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .