Anggota DPR RI, Tanggapi Soal Dana Abadi Migas Bojonegoro

Suara Bojonegoro     Jumat, Januari 22, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro


Foto: Dok. Suarabojonegoro.com
suarabojonegoro.com - DPR RI dan Kementerian ESDM saat ini tengah membuat rumusan dengan menggunakan istilah ketahanan energi yang sesui dengan isi dari UU Energi Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 29 Dan 30. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hasil dari pada fossil fuel yang akan habis dari waktu ke waktu itu harus disisihkan sebagian untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Satya W Yudha.

"Hal itu dimaksudkan untuk sustainability dari pada energy kita kedepan, Ini adalah amanat daripada UU," kata Satya Yudha.

Dirinya juga menyampaikan dengan apa yang kini tengah di gagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyisihkan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi ini merupakan sebuah langkah maju.

"Ini adalah bentuk langkah maju dari Kabupaten Bojonegoro karena sudah memikirkan bagaimana hasil daripada sumber daya alam ini untuk digunakan pembangunan berikutnya atau digunakan untuk anak cucu kita kedepan. memang karena sifat dari resources yang akan habis dari waktu ke waktu," terangnya saat berbincang dengan Bupati Suyoto.

Menanggapi kekhawatiran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait nomor klatur yang belum terdaftar di Kementerian Dalam negeri, Satya Yudha menjelaskan pihaknya akan melakukan upaya maksimal .

Karena di dalam UU meskipun bukan UU pemda tetapi di UU Energi.  Hanya saja kebetulan implementasinya ditingkat regional maksudnya ditingkat Distrik atau Kabupaten.

"Sekarang   Itu tinggal   bagaimana caranya untuk memberikan koneksi atau sambungan dari pada perintah UU Energi itu. Sehingga ada hubungan secara legal dan hukum antara apa yang di daerah dengan pusat," jelasnya.

Anggota Fraksi Golkar ini mengakui   Selama ini hasil dari pada migas kita itu tercampur menjadi satu masuk di dalam Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, lantas didistribusikan begitu saja untuk kepentingan nasional.

Yang masuk kepada sektor untuk memelihara supaya sektor itu sustainable  karena flowbacknya sangat kecil dari penghasilan migas kita.  Maka amanat UU Energi itu mensyaratkan untuk mendanai sebagian untuk pembangunan energi baru dan terbarukan supaya ada satu kelanjutan. (Ang/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .