Bupati Disomasi, Semua Ijin EMCL Harus Dihapus

Suara Bojonegoro     Kamis, Januari 28, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - Elemen masyarakat dari Studi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Migas Bojonegoro, melayangkan somasi kepada Bupati Bojonegoro. Intinya meminta Pemkab Bojonegoro mencabut semua izin yang diberikan kepada operator minyak dan gas bumi (Migas) Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang melekat di atas Tanah Kas Desa (TKD) Gayam.

Dalam somasi yang dikirim beberapa hari lalu, kantor pengacara Agus Susanto Rismanto yang ditunjuk perwakilan masyarakat tersebut menerangkankan, izin yang dimaksud adalah Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (HO) yang dinilai sudah tidak memiliki alas hak yang sah, dan kemudian di evaluasi dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan kondisi terkini.

"Kami juga berharap Bupati Bojonegoro memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bersama instansi pemerintah lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Fasilitaas Umum, melakukan aprasial faktual dan validisasi berapa nilai ekonomi dan sosial TKD Gayam," jelas Gus Ris, panggilan akrabnya.

Hal itu bertujuan mendapatkan nilai ganti rugi yang obyektif dan proporsional sebagaimana amanat Undang-Undang, serta dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Gayam untuk mendapatkan tanah pengganti yang lebih menguntungkan dan dibelakang hari tidak bertentangan dengan persoalan hukum. Oleh karena itu, atas nama perwakilan masyarakat, khususnya dalam hal kebijakan tata kelola Migas agar dapat dipenuhinya seluruh aspek yang termaktub dalam perundang-undangan yang berlaku.

"Kami memohon tanggapan dan tindakan atas somasi ini. Jika waktu dianggap cukup dan Pemkab Bojonegoro tidak melakukan tindakan ataupun upaya hukum, kami atas nama dan untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro akan membawa persoalan ini lembaga peradilan," jelasnya.

Pertimbangan yang menguatkan menurut Gus Ris, mulai tahun 2013 EMCL sudah menyewa Tanah Kas Desa Gayam dan proses pencarian tanah pengganti telah dilakukan. Tetapi dengan alasan prosedur dan kehati-hatian, sampai dengan masa sewa berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tanah pengganti TKD Gayam belum bisa diselesaikan. Karena proses tidak jelas, pihaknya melihat Pemkab Bojonegoro tidak tegas memberikan sanksi kepada EMCL.

"Ketidaktegasan tersebut karena dilatarbelakangi penerbitan izin atas kegiatan EMCL diatas TKD Gayam yang mengesampingkan keseluruhan aspek dan syarat yang diaturoleh Perturaan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya," sambungnya.

Mantan anggota DPRD Bojonegoro yang membidangi masalah hukum tersebut menerangkan, segala perizinan EMCL yang diterbitkan oleh Pemkab Bojonegoro yang berkaitan dengan TKD Gayam lebih bersifat diskresi, atas adanya komitmen EMCL untuk menyewa TKD dan memberikan tanah pengganti TKD. Tetapi hingga batas tenggat, yakni 31 Desember 2015 diskresi tersebut sudah gugur. Sebab, EMCL tidak dapat memperpanjang sewa TKD dan EMCL belum memenuhi Tanah Pengganti TKD.

"Seharusnya mulai 1 Januari 2016, segala jenis perizinan yang melekat di atas TKD Gayam sudah dicabut Pemkab Bojonegoro. Karena kegiatan EMCL diatas TKD Gayam tidak memiliki alasan hak yang sah. Seluruh perizinan kemudian dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi terkini," lanjutnya. (Ang)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .