Catatan Pagi: Hiruk Pikuk Hutang Pupuk

Suara Bojonegoro     Selasa, Januari 12, 2016    

Oleh: Ahmad Irfansah BSBA

Saya rasa banyak yg salah Praduga.. Enggak mau bayar hutang, itu yang harus kita ketahui, KENAPA ..??? jika memang secara procudural dan aturan Peraturan peraturan sudah benar, temasuk dokumen dan Administrasi nya maka Wajib untuk melakukan/realisasikan Pembayaran hutang tersebut...... TAPI... bila terjadi ada hal hal yang tidak sesuai procedure dan melanggar aturan Peraturan yang merugikan PEMKAB maka itu perlu di kaji ulang dahulu atau sebelum ada klarifikasi dari Dinas terkait walaupun sdh di anggarkan pada APBD 2015........karena bisa merugikan keuangan Negara..!

Kalau tidak salah PemKab sudah menganggarkan untuk Hutang tersebut dari sejak tahun 2015 atau 2014, Artinya PemKab Bojonegoro, mempunyai niat bayar yang kuat, bahkan Pak  Bupati dan WaBup (Wakil Bupati Bojonegoro) sendiri sudah menginstruksikan untuk membayar.... AKAN TETAPI, tampaknya hiruk pikuk terjadi pada pendapat masing masing perorangan yang terkait, yang mana mengacu pada Pedoman dalam mekanisme Pelaksanaan /proses pembayaran nya. Pada hal sudah ada keputusan dari Pengadilan yang bekekuatan hukum tetap.. bahkan dalam Media Suara Bojonegoro tanggal Januari 11, 2016, Bapak Bupati sudah juga menyampaikan “mekanisme nya... Quote”
"Mekanisme pembayaran hutang sudah jelas disebutkan dalam putusan MA yaitu berada di BPKKD bukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro," kata Suyoto.  Unquote”.

Kalau kami amati, para terkait dalam kebimbangan untuk menjalankan keputusan tersebut, dikarenakan adanya aturan aturan yang menjadi Pedoman diantara nya : pada Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  pasal 61 ayat (1) berbunyi : “Setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yg lengkap dan sah mengenai hak yang di peroleh oleh pihak yang menagih”.

Dari uraian tersebut pertanyaannya : apakah proses pembayaran pengadaan barang dan jasa dalam hal ini (pupuk dan obat obatan) sudah di dukung dengan semua bukti bukti yang lengkap dan sah ?

Pada PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keungan Daerah. pasal 132 ayat (1) berbunyi :
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan Bukti yang lengkap dan sah”
Pasal 132 ayat (2) berbunyi :
“Bukti sebagaimana di maksud pd ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yg berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud”.

Dari uraian tersebut diatas pertanyaan nya : apakah proses pembayaran barang dan jasa dalam hal ini (pupuk dan obat-obatan) telah di dukung dengan semua bukti-bukti yang lengkap dan sah ?

Terkait definisi Lengkap dan Sah terhadap persyaratan sebagaimana di maksud dapat di lihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 205 ayat (1) s/d ayat (3) Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dan Permendagari no.13 th 2006 itu akan terkait dng UNDANG UNDANG NO.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NEgara (pasal 18 ayat 3)...malah bisa melebar pada pasal 21 ayat (1).
Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yg berkaitan dengan surat bukti yg menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material, dan akibat yg timbul dari penggunaan surat bukti di maksud”

Dari uraian tsbt diatas bahwa semua pejabat yg menandatangani dokumen pencairan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul setelah di lakukan pembayaran.

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh di lakukan sebelum barang/atau jasa di terima”.

Dari uraian tersebut diatas bahwa Pembayaran boleh di lakukan setelah barang/atau jasa di terima, namun Pertanyaannya, apakah dalam hal pelaksaan pembayaran terhadap pengadaan Saprodi (pupuk dan obat obatan) tahun 2009 tsbt barang nya telah di terima oleh pengguna Barang/atau Jasa, kalau sudah di terima, adakah bukti penerimaan nya ? Dalam hal ini sebagai bukti penerimaan adalah Berita acara serah terima barang/Pekerjaan yg di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu antara Pihak Pengguna Barang/Jasa dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa, yang mana berita acara tsbt sebagai Legal Formal, bahwa barang tsbt telah di terima oleh Pengguna Barang/Jasa.

Sebagai mana Permendagri 13 tahun 2006 pasal 10 Pejabat pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa  adalah Kepala SKPD.


Dalam Undang Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (4) berbunyi :
“Bendahara Pengeluaran Wajib menolak Perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak terpenuhi”.

Pertanyaan nya :
- Apakah pd saat akan di lakukan proses pembayaran pupuk dan obat obatan, pihak PT. Arthesis bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang di butuhkan ?
- Lalu kalau kita kait kan dengan UU no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kuangan Daerah, dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apakah syarat syarat tsbt dapat di penuhi ?.....Kalau persyaratan2 tsbt sdh terpenuhi maka WAJIB PemKab Bojonegoro untuk melakukan Pembayaran.


Akan tetapi “ semua itu kembali Pada Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, bila memang ada mekanisme  nya untuk melakukan pembayaran sebagaimana yg sudah di putuskan oleh  Pengadilan, dan keputusan MA maka itu bisa di lakukan”.

Jangan sampai di dalam kita melaksanakan suatu pekerjaan yg di anggap "benar" akan tetapi dalam proses pelaksanaan nya kita malah "tidak benar" dalam hal ini melanggar aturan aturan yang berlaku......."itu saja.

*)Penulis adalah Pengamat & komentar Media

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .