DPD PPP Bojonegoro Sambut Bahagian Surat Kemenkumham 31 Desember 2015

Suara Bojonegoro     Jumat, Januari 01, 2016    

Reporter: Nella Rachma

Suarabojonegoro.com - Berdasarkan surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2015 dengan ditujukan kepada Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah sehubungan dengan surat nomor 279/PEM/DPP/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang tindak lanjut keempat atas surat DPD PPP No 039/PEM/DPP/XI/2015 disampaikan.

1. Berdasarkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pergantian kepengurusan partai politik setiap partai politik harus melampirkan dokumen asli yaitu:
- Akta notaris mengenai pergantian kepengurusan.
- Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
- Bukti pembayaran penerima negara bukan pajak.
2. Dalam vatatan kami, terdapat 3 akta notaris yaitu (1) akta nomor 17 tanggal 7 November 2015 tentang susuna personalia pengurus DPP PPP masa bhakti 2014-2019 dan (2) akta nomor 39 tanggal 30 oktober 2015 entang pernyaaan penetapan perubahan kepengurusan susuan personalian DPP PPP periode 2014-2019.
3. Sehubungan dengan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan muktamat BIII PPP pada 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, maka kami untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir diantaranta daftar hadir, berita acara keputusan muktamatt, notula muktamat dan dokumen pelaksanaan muktamar.
4. Kementrian Hukum dan Ham menerima surat dari DPP PPP nomor Isimewa/01/PPP/XII/­2015 tanggal 22 Desember 2015, hal susunan personalian penguri DPP PPP masa bhakti 2014-2015 pada pokok suratnya menyampaikan bahwa dua akta notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point 2.
5. Terkait putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung nomor 601K/PDT.SUS-Parpol/­2015 Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/­2015/PN-JKT.PST dapat kami sampaikan bahwa Kementrian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut

"Apalagi dengan banyaknya surat mandat palsu kepersetaan Muktamar Jakarta jadi sangat tepat kalau Kemenkumham menerbitkan surat tersebut," kata Sekjen DPD PPP Bojonegoro, Choirul Anam.

Sehingga, masih menurut pria yang juga ketua fraksi PPP DPRD Bojonegoro jika sampai saat ini SK Muktamar Surabaya masih berlaku karena belum dicabut. (Nell/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .