LSM Harus Berbadan Hukum Kemenkumham Untuk Daptkan SKT

Suara Bojonegoro     Sabtu, Januari 23, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com -Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga lembaga lembaga yang lain tahun 2016 ini harus mempunyai Badan Hukum yang ditetapkan Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Ham), hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bakesbangpolinmas, Pemkab Bojonegoro, Kusbiyanto.

Disampaikan juga oleh Kubiyanto, bahwa aturan ini sesuai Undang Undang Nomer 23 tahun 2009 dirubah menjadi Undang Undang nomer 9 tahun 2015 bahwa lembaga untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) harus berbadan hukum Kemenkuham.

"Jika dulu cukup dengan akta Notaris, tapi sekarang harus mendapatkan keterangan dari Kemenkumham," Kata Kusbiyanto, Sabtu (23/1/16).

Dia juga menambahkan, aturan ini memang dibuat guna keteriban administrasi atau aturan, serta untuk pemberdayaan setiap lembaga dan berfungsi pada masyarakat lainnya.

Diharapkan dengan aturan ini, agar semua lembaga benar benar menjalankan fungsinya secara profesional. (Ang)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .