Temuan KPK: Porsi Daerah Blok Migas Banyak Dinikmati Swasta

Suara Bojonegoro     Rabu, Januari 13, 2016    

Jakarta (SuaraBojonegoro.com) - Melimpahnya sumber daya alam (SDA) terutama minyak dan gas bumi (migas) tak menjadi tolok ukur kesejahteraan sebuah daerah. Menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat belum tentu menikmati hasil dari eksplorasi blok migas di daerah mereka.

KPK menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam peraturan tersebut disebutkan kontraktor blok migas wajib memberikan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen kepada daerah. 

Aturan ini dibuat dengan semangat agar pemerintah daerah dapat menikmati hasil dari pengelolaan blok migas di daerah mereka. Namun, nyatanya, KPK menemukan hasil dari pengelolaan blok migas tersebut dinikmati oleh kalangan swasta.

"KPK melihat justru lebih banyak swasta yang dapatnya," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).

Kasus Blok Cepu

Pahala mencontohkan pengelolaan Blok Cepu, di mana empat pemerintah daerah, yakni Pemkab Bojonegoro, Pemkab Blora, Pemprov Jawa Timur, dan Pemprov Jawa Tengah harus menyediakan dana sebesar Rp 2 triliun agar dapat mengelola hak PI mereka di Blok Cepu.

Lantaran tidak memiliki modal, empat Pemda tersebut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mereka masing-masing membentuk perusahaan patungan dengan pihak swasta. Namun, komposisi saham dan pembagian hasil empat perusahaan mayoritas dikuasai oleh pihak swasta.

"Pembagiannya Pemkab Bojonegoro 25 persen dan 75 persen swasta. Pemprov Jawa Timur 30 persen dan swastanya 70 persen, Pemkab Blora perbandingannya 33-67, dan Pemprov Jawa Tengah 25-75. Padahal 10 persen itu harusnya ke Pemda," paparnya.

Hal serupa, kata Pahala, terjadi dalam implementasi PP Nomor 35/2004 di Madura offshore (lepas pantai). Lantaran tak memiliki modal, BUMD milik Pemprov Jatim, dan BUMD milik Pemkab Sumenep membangun perusahaan patungan dengan pihak swasta. Tak jauh berbeda dengan di Blok Cepu, perusahaan patungan untuk mengelola PI 10 persen itu mayoritas dikuasai pihak swasta.

"Yang 24,5 persen Jatim, 24,5 persen Sumenep dan 51 persen lainnya swasta," jelasnya.

Pahala mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi, katanya, terdapat 15 blok migas lainnya yang kini akan beroperasi. Perusahaan-perusahaan patungan Pemda dan pihak swasta pun telah dibentuk untuk melanjutkan ketimpangan pembagian hasil ini. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Pahala menyatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada pemerintah pusat.

"Limabelas blok Migas itu setahu kita sudah bentuk perusahaan-perusahaan patungan dan KPK bersurat. Dan KPK minta supaya kembali semangat semula untuk memberikan Pemerintah Daerah manfaat dari blok Migas," katanya.

Dalam surat tersebut, KPK meminta KPK merevisi PP 35/2004 terutama Pasal 34 mengenai PI. Pahala menyatakan, jika tidak memiliki uang untuk membiayai dan mengambil hak PI, pemda sebaiknya meminjam uang kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat atau ke Pusat Investasi Pemerintah.

"Jangan participating lagi. Kalau perlu bentuknya profit sharing (pembagian keuntungan) sehingga Pemda tidak perlu membiayai. Jadi ada alternatif yang kami sodorkan," katanya.


Fana Suparman/HA
Foto: Dok. suarabojonegoro.com
Sumber: http://beritasatu.com/ekonomi/340702-temuan-kpk-porsi-daerah-blok-migas-banyak-dinikmati-swasta.html

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .