Terkait Bupati Dilaporkan Ke Polda Soal Putusan MA, Wabub Perintahkan Bayar Pengadaan Pupuk

Suara Bojonegoro     Rabu, Januari 06, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro

SuaraBojonegoro.com - Dilaporkanya Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, dan Kepala Dishutbun (Dinas Kehutanan dan Perhubungan), oleh Agoes Soeyanto, dari PT Arthesis Sakti Persada selaku penyedia Barang dan Jasa pengadaan Pupuk dan Obat-Obatan senilai Rp. 2.7 miliar Ke Polda Jatim yang dianggap mengabaikan putusan MA (Mahkamah Agung) untuk membayar Termin Pengadaan Barang dan Jasa yang dikerjakan.

Ditemui suarabojonegoro.com, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono mengatakan bahwa anggaran pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Pupuk dan obat-obatan pada tahun 2009 sudah disiapkan anggaran mulai tahun 2014 yang berasal dari dana APBD, dan biaya pengadaan pupuk harus dibayar.

"Harus di bayar karena kita harus menaati keputusan MA, apapun harus dibayar," kata Waki Bupati Setyo Hartono, Rabu (6/1/15).

Akan tetapi wabub juga menjelaskan karena ini menjadi persoalan dan ada keputusan dari MA, sehingga Kontraktornya harus melengkapi berkas berkas yang harus menjadi persyaratan Pembayaran seperti diantaranya adalah Berita Acara Serah terima barang.

Sementara itu ditemui dikantornya, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, M Chosim, menanggapi hal ini menyatakan bahwa Sudah dianggarkan pembayaran Pengadaan barang Pupuk oleh PT Artesis Sakti Persada sekitar Rp. 5.7 Miliar sesuai dengan hasil rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pada saat akan dilakukan pembayaran Ada satu hal yang kesulitan bagaimana mekanisme pembayaran, Namun hasil Koordinasi dari Biro Hukum Propinsi Jawa Timur, bahwa penganggaran harus masuk neraca hutang, karena sebelumnya penempatan anggaranya dianggap kurang tepat meskinya harus di BPKKD (Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah).

"Kalau dulu penganggaranya di Dinas Hutbun, sehingga ada arahan dari Biro Hukum Propinsi untuk masuk di Neraca hutang karena kegiatan sudah lama yaitu pada tahun 2009," Kata M. Chosim.

Hal ini disampaikan oleh M. Chosim setelah pihaknya pada tanggal 30 Desember 2015 lalu dirinya mendapat undangan ke Biro Hukum Propinsi bersama BPKKD Dan Dinas Hutbun, terkait hal itu dan sebelumnya pihaknya sudah dipanggil di Kemendagri, terkait dengan penganggaran Pengadaan Pupuk tahun 2009 tersebut.

"Bukan tidak ada keinginan membayar, pemkab berkeinginan menjadi kewajiban, karena sudah menjadi putusan MA, yang harus di bayar," Jelas Chosim.

Tapi menurut Chosim, persoalan penganggarannya, kalau dianggarkan di Dinas Hutbun ada kesulitan karena kegiatannya sudah berlalu sekian tahun, sehingga untuk pencairan harus ada kelengakapan persyaratannya. Kalau berdasarkan kegiatan harus ada lampiran lampiran berita acara kegiatan tersebut.

"Masih ada tingkat kesulitan pembayaran, karena penganggarannya di Hutbun, kalau kegiatan harus melengkapi persyaratan," Tandasnya.

Pemkab siap bayar karena sudah dianggarakan di APBD dan sudah di bahas anatara eskutif dan legislatif, Harapanya di 2016 sudah di alihkan ke BPKAD. (Ang)

Berita sebelum

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .