Ada Temuan Dugaan Penyelewangan Bedah Rumah, Belum Dikerjakan SPJ Sudah 100 Persen

Suara Bojonegoro     Rabu, Februari 17, 2016    

Reporter: Rabani P

suarabojonegoro.com - Menyusul temuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) mengenai adanya indikasi penyelewengan atas program bantuan pusat terhadap keluarag miskin di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro (Kota), (15/02) bertempat di Balai Kelurahan Kepatihan, terungkap penyebab tak rampungnya renovasi rumah keluarga sasaran. 

“Kami terpaksa menggunakan dana bantuan tak hanya untuk material, tapi juga untuk pekerjanya. Karena kami tak punya uang untuk mengupah kuli,” jelas Wasis, salah satu penerima bantuan. 

Bantuan itu sendiri, berupa uang tunai sebesar Rp 100 juta yang disalurkan melalui Lurah dan Kelompok Masyarakat yang dibentuk guna mengelola dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Adie Witjaksono, Kepala Disnakertransos mengeaskan, bahwa mekanisme yang harus dilakukan adalah penggunaan dana bantuan tersebut hanya untuk pembelian material. “Tugas Kelompok Masyarakat itu mengawal agar program ini berlangsung,” katanya.

Dari temuan di lapangan, terungkap beberapa kondisi yang dianggap membuat program tersebut tak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Diantaranya adalah material yang masih belum digunakan, dengan alasan kekurangan biaya untuk honor tukang penggarapnya. Bahkan, temuan lain menyebutkan bahwa ternyata beberapa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) telah dilaporkan selesai 100% oleh pihak kelurahan, padahal kondisi di lapangan progress pengerjaannya baru 0%.

Seperti kediaman Sutiyo di Gang Telpon, dalam SPJ dari pihak kelurahan, disebutkan telah rampung 100%, padahal rumah Sutiyo baru diambrukkan untuk dibangun kembali, atau belum ada pembangunan.

“Kami khawatir tidak menepati batas waktu, karena dari Disnakertransos terlalu mepet waktunya,” ujar Yudhi, Ketua Kelompok.

Dalam pertemuan tersebut, Adie Witjaksono meminta seluruh Ketua Kelompok penerima bantuan segera memberikan data penerima bantuan lengkap dengan pernyataan bahwa benar-benar telah menyalurkan uang kepada penerima bantuan tersebut.

“Selain itu, material yang menggeletak harus segar diselesaikan,” terangnya. Di Kelurahan Kepatihan sendiri terdapat 10 Kepala Keluarga yang diusulkan meneriman bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga saat ini baru dua penerima yang pengerjaannya dianggap beres oleh Disnakertransos.

Dalam hal ini, pihak Disnakertransos hanya meneruskan rekomendasi usulan penerima bantuan dari pihak kelurahan, yang selanjutnya oleh kelurahan melalui ketua kelompok menyalurkannya ke sasaran penerima bantuan dalam bentuk material untuk kemudian digunakan merenovasi rumah penerima bantuan. (red/Rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .