AKD Tetap Minta Pengisian Perangkat Dilakukan Desa Bukan Pemkab

Suara Bojonegoro     Jumat, Februari 12, 2016    

Reporter: Nella Rachma

Suarabojonegoro.com - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro meminta kepada Pansus 1 untuk mengkaji isi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar pihak pemerintahan desa adalah yang berhak melakukan pengangkatan sekaligus pemberhentian perangkat desa bukan oleh pihak Pemkab Bojonegoro. Jum'at (12/2/16)

"Kemarin (11/2) pihak AKD menemui Pansus 1 untuk menyampaikan itu. Itu kami tampung semua agar nantinya bisa menjadi pembahasan rapat internal kami bersama eksekutif selaku pengusul raperda," kata ketua pansus 1 DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

Menurutnya, AKD memiliki tiga permintaan yang harus dimasukan dalam raperda tersebut yaitu yang pertama pengisian perangkat desa mulai dari penjaringan, ujian sampai pengangkatan dilakukan oleh pihak pemerintahan desa, kedua meminta ada batas usia maksimal bagi penjabat desa yaitu di usia 60 tahun sehingga jika ada perangkat desa yang memiliki umur melebihi tersebut harus dilakukan pergantian mengingat usia diatas 60 tahun sudahlah tidak lagi produktif dan kurang mampu mengatasi semua pekerjaan desa yang saat ini sangat banyak.

"Ketiga, mereka pihak desa diberi wewenang memberikan syarat kusus bagi setiap desa masing-masing dalam pengisian perangkat desa. Tergantung kondisi desa ," tambahnya.

Anam menjelaskan jika usulan asosiasi kepala desa tersebut akan dibawanya dalam rapat pansus yang digelar bersama eksekutif selaku pengusul Raperda. (Nell/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .