Beda Presepsi Hak Camat, Raperda Perangkat Desa Belum Siap Diparipurnakan

Suara Bojonegoro     Jumat, Februari 26, 2016    

Reporter: Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Tim Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan Pansus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro sampai diakhir rapat kerja lanjutan yang berlangsung hari ini (Jumat, 26/02/2016) masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing.

Yakni mengenai penafsirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya dalam pasal 4 huruf 4 yang berbunyi: Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

"Sampai akhir rapat belum memiliki persepsi yang sama, pembahasan akan ditunda sambil menunggu hasil internal legislatif dan eksekutif," kata ketua Pansus 1 DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

Setelah seharian menggelar rapat, menurut Anam, langkah yang harus dilalui Pemkab adalah harus terlebih dahulu mengirim surat kepada Kemendagri untuk meminta penjelasan terkait pasal yang dipermasalahkan.

"Sedangkan legislatif akan meminta pendapat pakar hukum tata negara untuk meminta penjelasan terkait pasal 4 huruf f Permendagri yang menjadi perdebatan," tuturnya yang menyebut langkah itu sebagai tahapan konsultasi di tingkat yang lebih tinggi.

Sebelumnya, pihak legislatif menafsirkannya bahwa camat hanya bertugas memberi persetujuan tehadap persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dari minimal dua calon yang dikonsultasikan Kades, yang dalam hal itu pihak desa lah yang memiliki hak memilih.

Sedangkan tim eksekutif mengartikan bahwa camat bertugas melakukan eliminasi atau menjadi pemilih perangkat dari yang diajukan untuk dilantik oleh pihak desa. Rapat yang baru ditutup pada pukul 15:30 tersebut, akhirnya belum dapat membuat Raperda itu siap untuk di paripurnakan. (Ney/rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .