Deadlock, Paripurna Raperda Perangkat Desa Terancam Molor

Suara Bojonegoro     Jumat, Februari 26, 2016    

Reporter: Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama tim eksekutif untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengalami deadlock. Hal tersebut membuat rapat ditunda sementara sambil menunggu waktu sholat jum'at dan akan dilanjutkan kembali. (Jumat 26/02/2016)

"Belum menemui titik kesepakatan bersama, legislatif dan eksekutif memiliki pandangan berbeda dalam mengartikan peraturan diatasnya yaitu Permendagri," kata ketua pansus 1 DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 4 huruf f berbunyi: 'Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan', diartikan oleh legislatif bahwa camat hanya bertugas memberi persetujuan tehadap persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dari minimal dua calon yang dikonsultasikan Kepala Desa (Kades).

"Namun tim eksekutif mengartikan bahwa camat bertugas melakukan eliminasi atau menjadi pemilih perangkat dari yang diajukan untuk dilantik," tambahnya.

Anam menjelaskan, jika persepsi legislatif dan eksekutif masih belum sejalan, maka rapat paripurna dalam rangka pengesahan Raperda bisa tertunda. Seperti diketahui, sesuai jadwal, paripurna pengesahan Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah pada 1 maret 2016. (Ney/rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .