FMPP Pagerwesi Trucuk, Adukan Penyerobotan Tanah Negara

Suara Bojonegoro     Kamis, Februari 11, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pembangunan) Desa Pagerwsi, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, mendatangi DPRD Bojonegoro yang ditemui oleh Komisi A, Bahwa mereka melaporkan atau mengadukan, tanah Negara yang dikuasai oleh Desa yang sebelumnya adalah sendang dan sudah di urug dan ditempati sebagai kegiatan olah raga, taman serta Polindes, Rabu (10/2/16).

Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Pagerwesi ini, berharap agar tanah Negara yang menjadi aset Desa seluas 1.500 M3 telah diserobot oleh warga bernama Bajuri sebanyak hampir sebagian, seperti yang disampaikan dihadapan Komisi A DPRD Bojonegoro. "Ini adalah jelas tanah negara tapi oleh Bajuri di Pagari, semua kegiatan seperti olahraga dan juga polindes nantinya terancam tidak bisa di gunakan," jelasnya.

Dihadapan Komisi A, Bajuri juga menyampaikan dasar dan alasan dirinya melakukan klaim dan pemagaran atas tanah yang dianggap haknya dan dianggap menjadi tanah Desa oleh Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP) Desa Pagerwesi bahwa tanah tersebut dia beli dari warga bernama Kandar dengan harga Rp 450 ribu, dengan luas batas sungai dan batas semak belukar bambu, dan saat dirinya beli dengan kondisi tanah saat itu masih berbentuk semak belukar.

"Setelah saya beli saya di kasih surat oleh Kandar, untuk membayar pajak dan pada tahun 1996 saya ajukan pembuatan sertifikat tanah," kata Bajuri. 

Dan di dalam sertifikat, tertulis tanah yang menjadi hak milik Bajuri adalah seluas 750 M3, dan dalam penyampaian Kandar selaku penjual tanah dia menjual tanah tersebut hanya seluas 550 M3, namun Bajuri juga melakukan Klaim bahwa selain tanahnya yang bersertifikat dia juga mengklaim bahwa tanah seluas 1.500 M3 juga miliknya dengan alasan dia saat beli ukuranya adalah batas sungai dan batas semak belukar termasuk seluruh tanah milik Negara tersebut.

"Setiap saya menanam tanaman di tanah saya di potong orang, saya di demo dianggap menyerbot tanah, dan yang saya serobot tanahnya siapa?" Jelas Bajuri.

Dari pemerintahan Desa Pagerwesi melalui Kadesnya, Ghufron, mengaku sudah melakukan klarifikasi dan rentetan asal usul pemilik tanah dan diketahui bahwa tanah Bajuri milik pemerintahan Desa ada Peta di Dispenda ada 750 M3 milik Bajuri dan 1.500 M3 milik Fasilitas Umum.

"Dan kita menemukan peta Kretek dari KPP Pratama bahwa tanah kas Desa adalah Tanah Sendang dan ada tulisannya Tanah Negara serta ada tulisan tanah milik Bajuri," Kata Ghufron. 

Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengatakan bahwa kalau diruntut dari garis awal bahwa tanah ini sejarahnya sesuai yang tertulis dilaporan seperti bukti kretek yang di bawa Kades Pagerwesi.

"Jadi jelas dari peta yang dimiliki Dipenda, bahwa posisi seluas 1.500 M3 adalah fasilitas umum dan milik Bajuri adalah seluas 750 M3," Kata Anam Warsito.

Menanggapi hal itu, dari BPN (Badan Pertanahan Bojonegoro) selaku Kepala Kantornya, Ganang, menyampaikan bahwa yang menjadi persoalan gambar di sertifikat mengacu dari akta jual beli tertulis luas keseluruhan 2.950 M3, dan akta ini dulu di buat sebelum pengukuran, dan setelah BPN mengukur baru tahu luas perbedaanya.

"Dalam pengukuran ini dijelaskan sesuai dengan batas batas seperti gambar," jelas Ganang dihadapan Komisi A dan warga Pagerwesi. 

Disampaikan juga permohonan yang diajukan adalah luas 750 M3, ada gambar putus putus karena awal pengajuan hanya seluas 550 M3, dan menurut Ganang BPN hanya mengukur batas batas yang ditunjukkan oleh pemilik tanah, diketahui Kades, dan ada tanda tangan Perangkat Desa di gambar ukur, dan hasil pengukuran ini disetujui Kades.

Menurut Ali Mustofa, Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro mengatakan bahwa sesuai dengan data dan hak milik dan adanya pembuktian bahwa hak milik tanah Bajuri adalah Seluas 750 M3 dan sisanya adalah tanah Negara.

"Apa yang dimiliki Bajuri adalah sesuai yang ada di dalam Sertifikat yaitu seluas 750 M3," jelas Ali Mustofa.

Merasa tidak terima dengan pernyataan Komisi A Bajuri tetap menganggap bahwa semua adalah tanah mililknya dengan dasar pembelian dengan ukuran batas, namun berbeda dengan diserifikat, yang hanya 750 M3, Bajuri pun meninggalkan tempat Rapat, dan Komisi menyuruh Bajuri apabila tidak terima dengan hasil rapat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. (Ang/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .