Ini Tanggapan Anggota DPRD Bojonegoro Terkait SE Pembatasan Kunker

Suara Bojonegoro     Senin, Februari 22, 2016    

Reporter: Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyatakan setuju dengan langkah Bupati Bojonegoro yang menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pembatasan Kunjungan Kerja (Kunker) baik untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro termasuk bagi anggota dewan di Bojonegoro.

"Anggota dewan sendiri niat awalnya mengawal Bojonegoro lebih baik," kata wakil ketua 1 DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto (Senin, 22/02/2016). 

Menurutnya, Kunker dan pelayanan untuk masyarakat haruslah berjalan seimbang, menyusul masih banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh wakil rakyat di kantor. "Selain itu, anggota dewan juga harus sadar bahwa DBH Migas mengalami penurunan yang signifikan", tambah pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC partai Demokrat Bojonegoro ini.

Lebih lanjut Syukur memaparkan, bahwa sudah seharusnya Kunker  disesuaikan serta berdasarkan pada urgensi dan kebutuhan. Bahkan, ia menegaskan agar dilakukan penundaan Kunker bila tak terlalu urgen. "Kalau Kunker tak terlalu segera, memang sebaiknya ditunda saja," imbuhnya.

Syukur juga mengatakan, semua pihak yang berkaitan dengan hal itu harus mampu memilah, sehingga dapat diketahui mana yang dapat ditunda dan mana yang dapat dihapus karena tak dibutuhkan.

Senada dengan Syukur, anggota fraksi PDI-P DPRD Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan mengatakan jika pihaknya juga menyetujui jika ada pembatasan  Kunker. Bahkan dirinya mengatakan jika selama ini memang sudah ada pembatasan.

"Kalau pembatasan kunjungan kerja diatur langsung oleh aturan akan lebih bagus," paparnya. 

Sebelumnya, melaui SE Bupati Bojonegoro, disebutkan beberapa hal terkait batasan Kunker yang harus diperhatikan, yang menurut Bupati Bojonegoro, Suyoto, hal itu dapat memperbaiki kinerja dan membuat Kunker menjadi lebih efektif. (Ney/rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .