Komisi A DPRD Bojonegoro Klirukan Bupati, Karena Mencabut Ijin Lapangan Banyuurip

Suara Bojonegoro     Kamis, Februari 18, 2016    

Reporter: Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai jika sikap Bupati Bojonegoro adalah keliru karena mencabut izin HO (ijin gangguan) untuk kegiatan pengembangan lapangan Banyu Urip Blok Cepu yang berdiri diatas lahan TKD Gayam seluas 13,2 hektare (ha) milik Pemdes Gayam terlalu gegabah sehingga dapat menimbulkan dampak buruk bagi Kabupaten Bojonegoro. Kamis 18/02/2016.

"Itu merupakan tindakan gegabah dan beresiko sanksi dari pusat untuk Kabupaten Bojonegoro," kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro melalui wakilnya Anam Warsito.

Menurutnya, selama ini pihak Pemkab selalu berkoar-koar akan memberi sanksi kepada ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) selaku pemakai lahan atas tidak rampungnya penyelesaian tukar guling TKD Gayam namun sekarang Bupati malah memberikan sanksi kepada BP Migas yang saat ini SKK Migas dulu selaku pemohon izin HO tersebut. 

"Salah alamat, Pemkab mencabut izin sesama lembaga negara," tambahnya.

Selain itu, lebih lanjut pihaknya juga belum pernah diajak bicara terkait rencana pencabutan izin tersebut dan tiba-tiba izin sudah dicabut. (Ney/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .