Sengketa Lahan Di Pagerwesi - Trucuk, Bajuri Merasa Disudutkan Oleh DPRD

Suara Bojonegoro     Rabu, Februari 17, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - Sengketa tanah antara warga Desa Pagerwesi KecamatanTrucuk Bojonegoro bernama Bajuri, (65) dengan Pemerintah Desa Pagerwesi. KecamatanTrucuk Bojonegoro terkait sebidang tanah yang beralamat di RT 07/02 Desa Pagerwesi, yang menjadi persoalan hingga dugaan penyerobotan dan pengerusakan tanaman milik Bajuri oleh Beberapa warga dan membuat Bajuri harus mengadukan persoalan tersebut kepada Polisi Sektor Trucuk, sehingga Polisi melakukan Police line terhadap sebidang tanah yang menjadi sengketa.

Menurut Bajuri, seharusnya dirinya tidak disudutkan oleh anggota Komisi A DPRD Bojonegoro yang terkesan menyalahkan dirinya dan menguasai lahan tersebut, karena menurut Bajuri alat bukti berupa sertifikat sudah menjadi kekuatan dirinya untuk menempati tanah yang dia klaim sampai saat ini.

“Seharusnya anggota Dewan harus bijaksana dan tidak langsung menyudutkan dan menyalahkan saya, harusnya Wakil rakyat bisa jadi penengah, Kalau ini terkait dengan tanah, kan Negara ada BPN yang memang lembaga yang memiliki otoritas soal pertanahan, maka semestinya kita semua harus merujuk kepada BPN,” kata Bajuri, kepada suarabojonegoro.com, Rabu (17/2/16). 

Mengenai saling klaim kepemilikan terhadap sebidang tanah tersebut, Bajuri meminta aparat pemerintah dan DPR maupun masyarakat merujuk kepada bukti-bukti sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan, terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, dan bukan malah menyalahkan dirinya, karena apa yang tertuang dalam sertifikat adalah jelas, bahwa selain 720 M2 dia juga berhak atas tanah yang berbatas garis putus putus didalam garis tebal dalam sertifikat tersebut yang diperkirakan seluas 700 M2.

Masih Menurut Bajuri, bahwa ia membeli tanah tersebut pada tahun 1990, dalam Akta Jual Beli batas Timurnya adalah Kali/Sungai.

Namun dalam sertifikat yang terbit pada tahun 1997 batas Timur dalam sertifikat tersebut tertulis nama Juri (Bajuri).

Perbedaan itulah yang dikemudian hari menimbulkan perselisihan antara Juri dan Pemerintah Desa pada bidang tanah yang diberi keterangan Juri dalam sertifikat tersebut. Klaim Pemerintah Desa atas tanah tersebut didasarkan pada buku rincik desa tahun 2003 yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah fasum.

“Bagaimana mungkin data tahun 1997 dikalahkan oleh data tahun 2003,” Kata Bajuri.

Dalam hal ini sebagai pihak yang sebenarnya sudah dirugikan dengan pembangunan Polindes, Bajuri sebenarnya Bajuri sudah tidak mempermasalahkan pembangunan Polindes dengan melihat asas manfaat dan kekompakan warga masyarakat.

Namun sebagai warga Negara, Bajuri meminta keadilan atas bidang tanah sebelah Timur di samping rumah Bajuri sebagaimana tertera dalam keterangan BPN, bahwa secara de facto penguasaan fisik bidang tanah tersebut oleh Juri. 

"Saya sudah melaporkan ke Polisi atas penyerobotan lahan yang saya tempati dan perusakan terhadap tanaman milik saya," Pungkas Bajuri. (Ang)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .