Bahas Raperda Perangkat Desa , Pansus 1 Datangkan Pakar Hukum

Suara Bojonegoro     Senin, Maret 28, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Menindak lanjuti gagalnya disahkannya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena belum adanya satu pendapat antara legislatif dan eksekuif dalam mengartikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomo 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 4 huruf f, pansus 1 menggelar rapat koordinasi tindak lanjut raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan agenda konsultasi dengan pakar hukum. Senin 28/3/2016

Rapat dihadiri anggota pansus 1 DPRD Bojonegoro, tim eksekutif seperti asisten 1 Pemkab Bojonegoro Djoko Lukiti, kepala BPMPD Bojonegoro Djumari, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro M Chosim, Kepala Bagaian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Supi haryono, ketua AKD Bojonegoro M Choiri beserta teman-teman kades di Bojonegoro lainnya dan pemateri Hermanto Rohman dosen pengajar administrasi pemerintahan desa program studi Adm Negara-Fisip Universitas Jember dan Nurul Ghufron dari fakultas hukum Universitas Jember.

"Hari ini pansus 1 menggelar rapat koordinasi tindak lanjut raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan agenda konsultasi dengan pakar hukum," kata ketua pansus 1 DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.


Sebelumnya, Permendagri nomor 83 tahun 2015 pasal 4 huruf f yang berbunyi rekomendasi yang diberkan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan diartikan oleh tim legislatif bahwa camat bertugas memberi persetujuan terhadap persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dari minimal dua calon yang di konsultasikan kepada desa namun tim eksekuttif mengartikan bahwa camat bertugas melakukan eliminasi atau menjadi pemilih perangkat dari yang diajikan untuk dilantik. (Ney/Rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .