Pilkades Serentak Tunggu Perda Diundangkan oleh Gubernur

Suara Bojonegoro     Rabu, Maret 02, 2016    

Reporter: Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Setelah ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda), tiga Raperda yang disahkan yaitu tentang badan permusyawaratan desa (BPD), tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK Pemdes), saat ini akan dibawa ke meja Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan klarifikasi sebelum diundangkan.

"Setelah disahkan Bupati, akan mengirim surat kepada Gubernur Jatim untuk dilakukan klarifikasi," kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Mohamad Chosim.

Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu yang dibutuhkan untuk klarifikasi di meja Gubernur, mengingat hal tersebut wewenang Gubernur dan tak ada batas waktunya. "Kalau antrinya banyak ya lama, kalau tidak ada antri bisa cepat turun," katanya.

Chosim menjelaskan, klarifikasi dilakukan untuk mengecek kembali apakah produk hukum peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. "Untuk Perda Pilkades yang sudah disahkan pada 2015 lalu saja kami rencananya baru akan dipanggil oleh Pemprov," tambahnya.

Seperti yang diketahui setelah disahkan, dua perda yaitu tentang pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dan pengangkatan penjabat desa dan perda struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan desa, maka Bojonegoro siap melaksanakan Pilkades serentak untuk mengisi 18 jabatan kepala desa yang saat ini mengalami kekosongan. Namun meski demikian pelaksanaan Pilkades serentak harus menunggu perda diundangkan. (Ney/rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .