Anak Manja

Suara Bojonegoro     Selasa, April 12, 2016    

Oleh : Didik Wahyudi

Program pendampingan desa telah berjalan sesuai semangat amanat undang-undang desa, namun baru melangkah beberapa tahap sudah ada gangguan "anak manja". Anak manja yang menganggap program pendamping desa sama dengan PNPM padahal sama sekali beda. Anak manja ini adalah eks-PNPM yang meminta diistimewakan tanpa ikut test otomatis menjadi pendamping desa.

Meski Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) beberapa kali memperpanjang kontrak eks-PNPM di program pendampingan desa, anak manja ini meminta lebih. Meminta lebih dan merasa profesional padahal banyak kasus temuan adanya korupsi di program PNPM, di Bojonegoro ada tiga kecamatan yang sudah masuk di Kejaksaan dan ada yang sudah Inkrah diantaranya di kecamatan Baurno, Bubulan dan Malo. Yang fenomenal di kecamatan Bourno uang negara senilai 5,8 M dikorupsi, sementara dua kecamatan lainnya 1 milyard-an.

Kelemahan sistem di PNPM karena pencairan dana dari pusat melibatkan PNPM, mereka sebagai pengendali sekaligus pengelola dana tersebut yang jumlahnya tak main-main. Karena dananya yang cukup besar maka ada saja oknum yang tergoda untuk mencicipi dana tersebut untuk kepentingan pribadi, rasanya bukan mencicipi lagi jika nilainya fantastis 5,8 M. Namun tidak menutup mata juga ada catatan-catatan keberhasilan, untuk melengkapi keberhasilan tersebut maka program pendampingan Desa diharapkan semakin menempatkan Desa sebagai halaman depan Indonesia. Dana yang dikelola eks-PNPM pun dana berbeda dengan Dana Desa karena ada dana khusus PNPM, artinya programnya pun berbeda pula dan sistemnya pun berbeda, artinya klaim soal profesional tidak tepat.

Berbeda dengan program pendampingan desa yang lebih konsentrasi ke pemberdayaan desa atau lebih dikenal dengan desa membangun bukan membangun desa seperti program PNPM. Disini Desa diharapkan memiliki peran aktif dalam pengelolaan Dana Desa, sementara Pendamping Desa hanya melakukan pendampingan, supervisi dan fasilitasi tidak mengelola atau sebagai pengendali Dana Desa sama sekali. Juga tidak terlibat langsung pencairan dana desa tapi mengawal, advokasi, memfasilitasi dan asistensi agar dana tersebut sesuai peruntukan, tidak diselewengkan untuk yang lain sesuai amanah UU No. 6 tahun 2014.

Tapi tidak semua eks-PNPM menjadi anak manja dengan meminta langsung jadi pendamping desa tanpa test, ada juga eks-PNPM menunjukkan profesionalitas dengan ikut test seperti calon pendamping desa lainnya. Mereka yang lolos tentu sesuai standart, berkapasitas dan profesional untuk menjadi pendamping desa, mereka menunjukkan profesionalitas dengan ikut test. Sementara anak manja yang meminta ikut menjadi pendamping desa tanpa test menunjukkan tindakan yang tidak profesional, menunjuk dirinya sendiri tak profesional dengan demo yang berlebihan meminta tanpa test.

Saya khawatir yang meminta diistimewakan tanpa test pendamping desa ini adalah kelompok eks-PNPM yang tidak istimewa secara skill. Mereka menutupi ketidakistimewaan skill mereka dengan demo dan tuntutan macem-macem layaknya sosok anak manja. Anak manja selalu punya alasan mendapatkan kemudahan-kemudahan tanpa keringat, kemudahan yang diklaim sebagai sikap profesional.

Sungguh naif cara berfikir anak manja. Sebab banyak fakta ditemukan eks-PNPM saat membuat laporan bulanan dalam pendampingan desa pun terpontal-pontal dan tak tepat waktu alias terlambat melulu. Dan ditemukan fakta juga di beberapa daerah ada oknum eks-PNPM yang menjadi Tenaga Ahli selalu mengoreksi secara njelimet pendamping desa rekrutmen tahun 2015 saat laporan bulanan, tapi mempermudah koreksi saat eks-PNPM membuat laporan bulanan.

Penulis adalah Budayawan di Bojonegoro

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .