Kasus Hutang Pupuk, Kejaksaan Kirim Legal Opinion Ke Kejagung

Suara Bojonegoro     Jumat, April 01, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Sampai saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum juga melakukan pembayaran hutang pengadaan pupuk tembakau di tahun 2009 sebesar Rp 2,77 miliar dan saat ini membengkak menjadi Rp 5,7 miliar karena bunga bank dan wajib pajak ditanggung oleh penerima dana, hal tersebut membuat Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengirim legal opinion kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Jumat (01/4/2016).

"Kita menyusun legal opinion yang saat ini sudah di sampaiakan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pendapat Kejari Bojonegoro benar atau tidak kalau benar akan kita sampaikan kepada Pemkab agar ditindak lanjuti," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Heru Chairuddin.

Menurutnya, soal kasus hutang pupuk ini adalah urusan Pemkab Bojonegoro dengan rekanan yang awalnya rekanan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan sampai akhirnya MA memutuskan Pemkab Bojonegoro harus membayar hutang pupuk sekaligus denda.

"Dari sisi hukum, putusan harus dilaksanakan tetapi kita melihat sejarahnya pupuk dari rekanan berjenis NPK tidak memenuhi spek bagi masyarakat sehingga tidak bermanfaat," katanya.

Namun, dirinya mengatakan jika Pemkab tidak melakukan pembayaran hutang dari sisi hukum tidak bisa dan bisa di eksekusi oleh pengadilan tetapi kembali kepada UU pemerintah tidak bisa dibebani penyitaan.

"Sekarang kembali kepada masyarakat Bojonegoro rela atau tidak uangnya digunakan membayar pupuk yang tidak bermanfaat. Saat ini Pemkab takut membayar jika akhirnya akan menjadi sebuah korupsi," tambah Heru. (Ney/Rab)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .