Ana Khozanah Sayangkan Bojonegoro Termiskin ke 9, Dengan APBD Rp.3,7 T

Suara Bojonegoro     Selasa, Mei 10, 2016    

Reporter : Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - Dengan mendapatkan peringkat nomor urut 9 dengan kabupaten Termiskin, Bojonegoro yang juga mempunyai hasil produksi Minyak dan gas (Migas) dan mempunyai APBD mencapai Rp. 3.7 Triliun,  Menurut Salah Satu Anggota DPRD Jatim Ana Khozanah, Hal ini tentu cukup memprihatinkan, karena berada di atas rata-rata penduduk miskin di seluruh Provinsi Jawa Timur sebesar 13%. Berdasarkan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total 4,9 juta penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 4 persennya berada di Kabupaten Bojonegoro .

"Padahal APBD Bojonegoro Sebesar Rp. 3.7 Triliun, saya tidak habis Fikir bagaimana Bisa masuk urutan 9 termiskin di Jatim," Ungkap Anggota DPRD Propinsi Jatim dari Fraksi PKB ini. Selasa (10/5/16).

Dijelaskan juga bahwa apabila jika penganggaran di APBD tepat sasaran maka bisa mengatasi soal pengentasan kemiskinan di Bojonegoro, dan ada permasalahan yaitu persoalan infrakstruktur masih dinomor duakan.

"Sehingga penduduk susah mengangkat ekonominya, Dan prinsipnya Politik anggaran harus dirubah total menjadi Pro Rakyat," Pungkas Ana Khozanah.

"Padahal APBD Bojonegoro Sebesar Rp. 3.7 Triliun, saya tidak habis Fikir bagaimana Bisa masuk urutan 9 termiskin di Jatim," Ungkap Anggota DPRD Propinsi Jatim dari Fraksi PKB ini. Selasa (10/5/16).

Dijelaskan juga bahwa apabila jika penganggaran di APBD tepat sasaran maka bisa mengatasi soal pengentasan kemiskinan di Bojonegoro, dan ada permasalahan yaitu persoalan infrakstruktur masih dinomor duakan.

"Sehingga penduduk susah mengangkat ekonominya, Dan prinsipnya Politik anggaran harus dirubah total menjadi Pro Rakyat," Pungkas Ana Khozanah.

Sebelumnya Kabupaten Bojonegoro pernah mendapatkan peringkat ke 3 dan pernah naik menjadi peringkat 6 termiskin se Jawa Timur, dan saat ini pada tahun 2014 melalui data BPS Bojonegoro menjadi peringkat ke 9 masuk kabupaten termiskin se Jatim.

Sementara itu, Direktur Bojonegoro Institut (BI) AW Syaiful Huda kepada wartawan menyatakan bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabuaten Bojonegoro masing-masing SKPD harus menyusun perencanaan program berdasarkan prioritas intervensi. Dengan menggunakan data kemiskinan berdasar by name by adress.

"Seharusnya beberapa program pemerintah, mulai dari kelompok program perlindungan sosial berbasis individu/ keluarga/ rumah tangga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMK, rutin menyerahkan data rekap ke sekretariat TKPKD," Jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Pemkab Bojonegoro, Adie Witjaksono mengungkapkan, adanya program open government ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan Pemerintah akan merespon setiap laporan yang masuk dengan melibatkan SKPD terkait.

Dicontoh masalah mbah Sular warga Ledok Kulon yang hidup dibawah garis kemiskinan, pemkab akan melakukan renovasi rumah Sular dengan anggaran sebesar Rp 10 juta yang diambilkan dari anggaran renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). "Besaran anggaran tersebut disamakan dengan anggaran program RTLH yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada warga lainnya," Jelas Adie. (Ang*)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .