Mengapa Engkau Pantas Menjadi Pahlawan Nasional ?

Suara Bojonegoro     Jumat, Juni 03, 2016    

Oleh: Mujamil Edi Wahyudi

Beberapa hari terakhir ini kita lagi digegerkan wacana pengangkatan Suharto sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum Partai Golkar tahun lalu, Abu Rizal Bakri, sangat serius dalam mengangkat Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Keseriusannya itu disampaikan pada Munaslub Golkar beberapa waktu yang lalu,  bahwa ARB menyatakan bahwa Golkar mendukung Pak Harto sebagai pahlawan nasional.

Selain itu, politisi asal Gerindra, Fadzli Zon, juga menyatakan hal senada. Disisi lain Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa proses pengajuan Pak Harto saat ini masih dalam proses.

Wacana itu, jelas menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Pihak ya Pro,  tentu sangat sepakat jika Pak Harto diangkat sebagai pahlawan nasional dengan dasar momen-momen penting Pak Harto dalam mewarnai sejarah bangkas kita. Mereka juga menganggap bahwa warisan pembangunan di masa Orde Baru menjadi sumbangsih dan bukti nyata Pak Harto bagi Indonesia.

Sekilas alasan-alasan itu masuk akal, namun seolah saya risih mendengar itu. Hendaknya kita juga harus mengkaji secara tepat terkait hal itu. Beberapa catatan-catatan kelam Pak Harto hendaknya menjadi pertimbangan dalam pengangkatannya menjadi pahlawan nasional.

Catatan-catatan kelam Pak Harto diantaranya, ia adalah orang yang membuat Indonesia sebagai negara yang pada awlnya dengan tegas  menyuarakan netralitas dalam Perang Dingin, menjadi negara yang tunduk pada kekuasaan Amerika Serikat.

Ia mampu memanfaatkan peristiwa penculikan terhadap pimpinan Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965, sebagai dalih untuk menjatuhkan Soekarno sekaligus menghabisi seluruh basis pendukung presiden pertama Republik Indonesia kala itu.

Dengan dijatuhkannya Pak Karno serta pembantaian terhadap mayoritas pendukungnya yang didominasi oleh golongan Kiri, maka jalan Amerika Serikat untuk menguasai Indonesia melalui Pak Harto menjadi jauh lebih mudah.

Pak Karno, memang merupakan salah satu musuh utama Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Manuver politik luar negeri Pak Karno yang berusaha menggalang kekuatan negara-negara Dunia Ketiga melalui New Emerging Force (NEFO), dianggap sebagai ancaman terhadap ambisi Amerika Serikat untuk menguasai dunia.
Selain itu, sikap tegas Pak Karno yang menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme membuatnya semakin dibenci AS. Oleh karenanya, AS berusaha melakukan segala cara untuk menjatuhkan Pak Karno  dari kursi kepresidenan.

Saat itu, Militer, terutama Angkatan Darat, menjadi mitra utama AS dalam upaya pendongkelan. Angkatan Darat sendiri pada masa itu memiliki kepentingan serupa untuk menjatuhkan Soekarno serta rival politiknya yang lain, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI).

Angkatan Darat merupakan mitra utama AS untuk menjatuhkan Pak Karno. Mereka berusaha mencari momen yang tepat untuk menggulingkan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu.

Peristiwa 1 Oktober 1965, merupakan dalih yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut. Segera setelah sejumlah pimpinannya terbunuh, Angkatan Darat (AD) yang dipimpin Pak Harto mulai melakukan manuver untuk menjatuhkan Pak Karno. Pimpinan PKI beserta anggota serta simpatisannya juga dibersihkan.

Jumlah korban diperkirakan berjumlah 500.000 hingga 3.000.000 jiwa. Pembunuhan massal terhadap golongan Kiri Indonesia, menjadi pondasi bagi berdirinya rezim Orde Baru yang disponsori AS. Presiden Soekarno sendiri sejak peristiwa tersebut secara perlahan dilucuti kekuasaannya oleh Pak Harto  dan pendukungnya.

Puncaknya, Pak Karno diberhentikan dari jabatan presiden pada tanggal 12 Maret 1967 dan Pak Harto diangkat sebagai penggantinya. Sejak saat itu, Pak Karnow dijadikan tahanan rumah dan dibiarkan sakit hingga meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tidak layak.

Pak Harto merupakan orang yang membuka akses seluas-luasnya terhadap ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Salah satu buktinya dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Salah satu pasal dalam UU PMA itu bahkan menjamin tidak akan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Jaminan tersebut memberikan angin segar bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk dan mengeksploitasi alam Indonesia.

Baru setelah itu , berbagai macam perusahaan asing seperti Freeport, Exxon, Newmont mulai menjarah kekayaan alam Indonesia.

Sikap pemerintahan Orde Baru waktu itu yang ramah terhadap invasi kapital asing juga ditandai oleh berbagai macam kerja sama dengan lembaga donor seperti IMF, IGGI, World Bank, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi Indonesia kemudian sangat bergantung pada arahan lembaga-lembaga donor tersebut. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama masa Orde Baru nyatanya lebih banyak memberikan keuntungan kepada berbagai macam perusahaan asing serta lembaga donor asing tersebut. Hal tersebut tentu berkebalikan dengan kenyataan pahit yang dialami sebagian rakyat Indonesia.
Banyak rakyat Indonesia yang mengalami penggusuran akibat proyek pembangunan tersebut. Indonesia secara perlahan tapi pasti mulai mengintegrasikan diri dalam tatanan dunia yang serba kapitalistik. Tentunya segala kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Pak Karno yang memperjuangkan ekonomi berdikari serta mengupayakan nasionalisasi aset-aset negara dari cengkeraman kapital asing.

Pak Harto termasuk  orang yang menciptakan dongeng sejarah nasional Indonesia sekaligus mendekonstruksi nasionalisme Indonesia. Pak Harto sadar jika karya historis selalu memiliki nilai sosial-politis dalam masyarakat dan bahkan dapat menentukan arah perkembangan suatu masyarakat. Melalui seorang sejarawan yang memiliki obsesi terhadap militer, Nugroho Notosusanto, rezim Orde Baru menggunakan sejarah sebagai alat ideologis sekaligus senjata untuk memberangus musuh-musuh politik rezim militer tersebut.

Historiografi Indonesia pada masa Orde Baru benar-benar mencerminkan kepentingan ideologis Negara untuk memperkukuh rezim yang berkuasa. Penyusunan buku Sejarah Nasional Indonesia yang kental dengan corak militeristik dan meminggirkan sejumlah golongan (terutama golongan Kiri), menjadi bukti nyata upaya negara untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis dalam suatu karya historis.

Singkatnya, melalui penulisan sejarah nasional Indonesia rezim Orde Baru berusaha menciptakan mitos yang melegitimasi kekuasaan mereka sendiri. Hingga saat ini narasi sejarah Orde Baru masih banyak digunakan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Tak heran jika kemudian kelompok-kelompok fasis menggunakan mitos sejarah nasional ala Orde Baru dalam melegitimasi upaya mereka merepresi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Selain menciptakan mitos sejarah nasional yang melegitimasi kekuasannya sendiri, Pak Harto dan Orde Baru juga membalikkan konsep nasionalisme Indonesia. Menurut Iqra Anugrah, berkuasanya Soeharto pasca peristiwa 1965 menjadi titik balik kemenangan “Nasionalisme Resmi” atas “Nasionalisme Popular dan Radikal”.

Nasionalisme Indonesia, pada dasarnya lebih bercorak popular dan radikal dengan cita-cita pembebasan nasional. Cita-cita itu telah sejak lama didengungkan oleh para tokoh pergerakan nasional kita terutama sejak era 1920-an. Cita-cita tersebut berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1965. Corak Nasionalisme itu yang berusaha dipertahankan oleh Pak Karno selama ia memimpin Indonesia.

Ketika Pak Harto menggantikan Pak Karno dengan segera konsep Nasionalisme tersebut berubah. Nasionalisme Indonesia segera berubah coraknya dan menjadi jauh lebih konservatif. Orde Baru melalui militernya terus melakukan represi terhadap rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah Orde Baru hanya mewarisi struktur ekonomi-sosial-politik yang terbentuk selama masa kolonial yang cenderung diskriminatif, eksploitatif, dan represif. Sesuatu yang jelas bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pak Harto ialah pelanggar HAM berat. Belum lama ini, KontraS menghimpun data kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan selama rezim Orde Baru pimpinan Pak Harto. Tercatat ada sedikitnya 15 kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezimnya dengan total korban mencapai lebih dari 1.500.000 jiwa.

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat tersebut antara lain Pembantaian Massal 1965, Kasus Pendudukan Timor Timur (1974-1999), Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Talangsari (1989), Penculikan Aktivis Reformasi (1998) dan sederet kasus pelanggaran HAM berat yang lainnya. Parahnya lagi, kasus-kasus tersebut hingga saat ini belum menemukan kejelasan untuk penyelesaiannya.

Kenyataannya, Pak Harto adalah seorang pelanggar HAM. Menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan nasional jelas sangat menui pro dan kontra. Beberapa fakta di atas jelas menunjukkan jika Pak Harto  melakukan hal yang sebaliknya. Selain itu, ia juga memberanguskan demokrasi serta berkembangnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia selama masa Orde Baru, Bukan ?


*) Penulis adalah Ketua Badan Semi Otonom Lembaga Jurnalistik dan Seni Budaya PMII Cabanang Bojonegoro.

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .