PIPRB Minta Kejaksaan Tuntaskan Kasus Bimtek DPRD Bojonegoro 2012

Suara Bojonegoro     Senin, Juni 06, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB) pagi tadi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk menyampaikan surat permohonan untuk penuntasan tindak pidana korupsi bimbingan teknis (Bimtek) dan sosialisasi perundang-undangan DPRD Kabupaten Bojonegoro tahun 2012. Senin 06/06/2016

Melalui surat nomor 090/VI/PIPRB/II/2016 bahwa kasus korupsi dalam bimbingan teknis dan sosialisasi perundang-undangan DPRD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2012 telah diputus pengadilan tindaka pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya telah terungkap bahwa cashback sebanyak 10 kali kegiatan diterima oleh semua anggota DPRD dengan besaran masing-masing anggota DPRdfberbeda sesuai jabatan dan struktural namun kenyataanya sampai saat ini baru ada satu anggota DPRD Bojonegoro yang dijadikan tersangka dan terdakwa sedangkan lainnya tidak dan belum terjangkau hukum.

Masih dalam surat permohonan, sesuai pasal 4 UU 31 tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sehingga salah satu asas yang terdapat dalam KUHP adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan mengadakan pembedaan perlakuan oleh karena itu sangatlah tidak adil dan melukai hukum apabila penegakan hukum dilaksanakan tebang pilih.

Terpisah, ketua PIPRB Manan membenarkan jika pihaknya telah mengirimkan surat permohonan penuntasan kasus bimtek dan sosialisasi perundang-undangan DPRD Bojonegoro tahun 2012 mengingat sampai saat ini kasus tersebut terlihat berhenti ditempat setelah hanya satu anggota DPRD yang dijadikan tersangka dan terdakwa sedangkan sesuai fakta persidangan cashback sepuluh kali diterima oleh semua anggota DPRD Bojonegoro terbukti dalam berita acara penyitaan bahwa cashback terbesar diterima oleh pimpinan DPRD Bojonegoro pada kala itu.

"Kami meminta kasus ini diusut tuntas jangan setengah-setengah dan ada penegakan hukum seadil adilnya tanpa pandang bulu," harapnya.

Selain mengirim surat permohonan kepada Kajari Bojonegoro surat juga ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, Komisi III DPR RI dan ketua DPR RI. (Ney/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .