Komisi C Prihatin Adanya Persoalan Di 5 Sekolah

Suara Bojonegoro     Sabtu, Juli 23, 2016    

Reporter: Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - Adanya persoalan yang terjadi di 5 sekolah, diantaranya adalah SMKN 2 Bojonegoro, SMKN Baureno, SMT Bojonegoro, SMPN 2 Bojonegoro dan SMPN Kalitidu membuat komusi C DPRD Bojonegoro Sangat prihatin karena hal tersebut dapat memicu terganggunya belajar mengajar dilingkungan sekolah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Abdullah Umar selaku wakil ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, kepada suarabojonegoro.com, Sabtu (23/7/16) yang menyatakan bahwa situasi akan menjadi tidak kondusif, dan pastinya siswa-siswi akan menjadi korban dan dikorbankan dalam persoalan ini.

Dikatakan politisi asal PKB ini bahwa masalah yang menonjol hingga ke publik adalah masalah mosi tidak percaya 60 Guru dan tenaga Kependidikan yang ternyata menjadi 87 orang dengan menghadiri dialog jum'at dan mengadu kepada Pemkab Bojonegoro, harus menjadi perhatian serius terhadap kinerja dari Dinas Pendidikan kabupaten Bojonegoro.

"Ini merupkan bukti dari lemahnya kontrol dan pengawasan dari Diknas terhadap satuan kerja dibawahnya, yaitu sekolah sekolah sehingga muncul persoalan yang berlarut larur," Kata Abdullah Umar.

Persoalan di SMKN 2 Bojonegoro dan disekolah lain itu terjadi bukan baru ini saja terjadi, tapi itu merupakan akumulasi dari banyaknya persoalan yang ada. Selama ini para guru dan karyawan sudah sering mengadukan berbagai persoalan ke Diknas, tapi tidak pernah direspon, Hanya ditampung dan  direda.

"Kita kecewa betul dengan kinerja dinas pendidikan, Seperti contoh kegiatan pansus LPJ bupati kemaren Kepala dinas pendidikan justru tidak hadir di rapat pansus pembahasan LPJ, dia justru menghadiri penerimaan penghargaan di Riau," Terangnya.

Dikatakan bahwa Hal ini tentu tidak selaras dengan intruksi Bupati pada pembahasan LKPJ tahun lalu, dalam paripurna Bupati menyampaikan untuk pembahasan LKPJ melarang kepada seluruh kepala dinas untuk meninggalkan Bojonegoro dan mementingkan pembahasan LKPJ dengan DPRD karena menyangkut kaitan dengan pertanggung jawaban pelaksaan program yang dilakukan Pemkab.

"Di LKPJ bupati sudah menyampaikan itu, lha ini justru forum LPJ yang substaninya lbh urgent dari pada LKPJ kepala dinas malah keluar kota tdk hadir," Pungkasnya.

Umar nuga membandingkan dengan walikota Bandung yang lebih mementingkan menghadiri Paripurna dengan DPRD daripada menghadiri menerima penghargaan.

Sementara itu sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Hanafi menyampaikan bahwa untuk permasalahan disekolah sekolah yang terjadi, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan pendataan melalui tim yang sudah dibentuk.

Dari tim tersebut, Hanafi menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan persoalan yang ada disekolahan dengan segera. (Ang*)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .