Merajut Demokrasi Dari Warung Kopi

Suara Bojonegoro     Minggu, Juli 24, 2016    

Oleh : Aguk Ponpin

Lalu lalang motor dan mobil siang itu sangat ramai, matahari sudah mulai terik satu persatu kendaraan itu parkir di depan sebuah warung kopi di belakang terminal baru rajekwesi tepatnya jalan pondok pinang yang dulu sangat terkenal dengan nama rel bengkong, yang mana sering digambarkan sebagai tempat negatif (prostitusi kelas teri).

Lusuhnya cat coklat tua di pintu dan jendelanya langsung bisa mengatakan bahwa warung itu sudah menjamu beberapa komunitas peminum kopi, warung yang biasa menjadi tongkronagn para aktivis mahasiswa, wartawan dari berbagai media di Bojonegoro.

Meja , kursi, tungku, panci, saringan kopi, yang semuanya terlihat sudah begitu kumal, membuat saya membayangkan pastinya lebih dari lima kali pergantian kepemimpinan pergerakan mahasiswa baik PMII, HMI, GMNI, IMM dlll.yang menikmati kopi ke sana sembari membawa berita dan cerita yang didiskusikan di tempat itu. Kabar-kabar itu mungkin kini melekat di alat-alat itu, berbaur dengan resapan kopi, yang semuanya senantiasa bisa membuat orang melek.

ketika saya mampir, warung kopi itu menjelma menjadi panggung milik seorang lelaki muda bersuara lantang, yang duduk tepat di tengah ruangan dekelilingi muda mudi—di mana semua pengunjung bisa melihatnya.

Saat saya masuk, ia berhenti sejenak menunggu hingga saya menemukan tempat duduk. Sebentar saja saya sudah bergabung dalam pembicaraan mereka. Pria itu adalah Arie Sujito, S.Sos., M.Si - Sosiolog - Universitas Gadjah Mada  tengah berbicara tentang Undang-undang Desa dan bagaimana membangun Desa.
Menyaksikan alur diskusi mencengangkan ini, saya langsung teringat dua orang, Antonio Gramsci dan Jurgen Habermas.

Lalu lintas percakapan di warung itu mengingatkan kepada konsep ‘Masyarakat Sipil’ ala Antonio Gramsci. Menurut aktivis cum pemikir sosialis Italia ini, masyarakat sipil adalah kelompok masyarakat yang menyediakan ‘gelanggang’ di mana gagasan-gagasan hegemonik tentang tatanan ekonomi dan sosial “dipertarungkan, dibentuk dan disanggah.” Mereka yang datang bisa siapa saja, seperti di warung itu, bisa mahasiswa, wartawan, kontraktor, dosen, pegawai negeri, bisa pedagang atau anggota dewan. Tetapi di sana mereka lebur membicarakan masalah bersama.
Seperti di kedai-kedai Eropa beberapa abad lalu, Sang Pria  itu juga bebas berbicara mengkritik apa saja.

Lewat narasinya yang haru, ia memang sedang menjelaskan bahwa membangun demokrasi tingkat desa harus didukung sikap pro aktif dari berbagai pihak, seperti BPD, Pemuda, perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain lain. Tentunya dengan komitmen dan militansi kelompok kelopok tersebut, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Desa terwujud. Jelas pria tersebut sebagai pembuka diskusi.

Pengunjung yang datang ke warung ini juga mengingatkan saya kepada frasa ‘Ruang Publik’ Jurgen Habermas, yang menurutnya baru muncul di Eropa para akhir abad ke tujuh belas atau awal abad ke delapan belas dai kedai-kedai kopi atau salon. Di Sana orang-orang dari kelas berbeda bisa datang, dengan gaya santai tanpa perlu mengikuti pakem aristokrasi, dapat membicarakan apa saja yang dianggap menarik untuk diperbincangkan. Gaya bicara mereka pun bisa seenaknya, dari yang sastrawi hingga sarkastis.

Di sana mereka bisa saling serang tanpa merasa terlalu tertekan oleh identitas atau posisi lawan bicara. Seperti ketika Sang Pria masih sibuk menjelaskan tentang pentingnya mengawal undang undang desa pada audiens, tiba-tiba seorang pemuda masuk gelanggang. Ia memotong dan mengajukan pertanyaan pada sang pria tersebut, “bagaimana kalau masyarakat apatist!” lalu pemuda itu menyebutkan bahwa banyak RPJMDes tidak semua melibatkan Masyarakat. “Ia” jawab Sang Pria tersebut. Ia mengakui bahwa argumen pemuda yang tanya itu tidak keliru, lalu menjawab “masyrakat itu tidak apatist atau bodoh tapi malas belajar” dan dibutuhkan keberanian untuk mengawal itu lebih progresif dan komitmen. Akan lebih cepat jika ada Kepala Desa yang menjadi pelopor untuk melibatkan semua elmen masyarakat untuk ikut mengawal dan mengawasi semua program desa. Peluang itu sangat mungkin untuk menjadi desa dan Kepala desa percontohan, tetapi kalo anggota dewan percontohan saya belum pernah mendengar. Jawab pria tersebut dengan santai.

Sebagaimana Masyarakat Sipil di Ruang Publik, Sang Pria bukan hanya menjelaskan pada pemuda yang bertanya, ia berbicara pada semua pengunjung, termasuk saya. Ruangan itu mungkin sepuluh kali lima meter, dengan seluruhnya delapan belas kursi melingkar dan terisi penuh,  dengan sendirinya, semua perhatian tertuju pada siapa saja yang angkat bicara. Dan agaknya, di sini orang bebas berbicara apa saja. Tak ketinggalan juga peracik kopi juga ikut menimpali pembicaraan, dengan mengingatkan ungkapan persiden Soekarno bahwa “masyarakat itu tidak bodoh tapi dibodohkan, masyarakat itu tidak miskin tapi dimiskinkan”. Meski menyela ia selalu ingat menjalankan ritualnya. Setelah memastikan seluruh pesanan kopi terlayani, ia tak lupa menutupi setiap cingkir kopi pelanggannya.

Melihat ritus itu saya bertanya-tanya. Nyaris mustahil ia ingin menjaga agar kopi pelanggannya tetap hangat seperti perbincangan pengunjungnya.
Apa mungkin ia tengah berusaha menghindarkan kopi para pelanggannya dari terpaan debu? Mungkinkah ini kebiasaan yang melekat, disebabkan kendaraan yang lalu-lalang sepanjang hari? Saya hanya menduga, Saya tak sempat bertanya hal tersebut karena terpukau penjelasan Pria tersebut tentang Undang-undang Desa.






© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .