Rangkaian Kegiatan DPRD Dalam Pembahasan LPJ Bupati Tahun 2015

Suara Bojonegoro     Rabu, Juli 20, 2016    

Reporter : Sasmito Anggoro


suarabojonegoro.com - Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bojonegoro menyampaikan padangan umum Fraksi Fraksi di DORD Bojonegoro untuk menanggapai penyampaian nota penjelasan Bupati Bojonegoro tentang LPJ tanggal 12 Juli 2016, terkait pertanggungjawaban laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 pada tanggal 13 Juli 2016.

Kemudian hal itu dilanjutkan dengan jawaban dari eksekutif memberikan terkait pandangan fraksi. Acara berlangsung di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, senin (18/7/16) yang dihadiri DPRD, juga diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bojonegoro, termasuk Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono yang mewakili Bupati Bojonegoro, Suyoto dalam menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Suyuthi menyampaikan bahwa acara paripurna tersebut dilaksanakan Setelah semuanya hadir dan memenuhi quorum, jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bojonegoro terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2015.

Dalam penyampaian nota pengantar rapat paripurna Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2015,  dalam rapat Paripurna, diruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang disampaikan oleh Wakil Bupati Setyo Hartono, dari tingkat capaian kinerja pendapatan dari Target yang telah ditetapkan sebagaimana realisasi pendapatan dalam perhitungan APBD mencapai sebesar 2 Trilyun 898 Milyar Rupiah atau 97,20 persen dari 2 Triyun 982 Milyar rupiah lebih. Selasa (12/7/16).

Disampaikan Oleh Setyo Hartono, dari hasil pendapatan tersebut, berasal dari berbagai pendapatan diantaranya Pendapatan asli Daerah, mencapai 337,69 Miliar Rupiah lebih dari target 291,32 atau naik 115.92 persen dengan rincian Pajak daerah mencapai Rp78,75 M lebih, Retribusi Daerah mencapai Rp42,66 M lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mencapai Rp15,63 M lebih, dan Lain lain PAD sah Rp200.64 M lebih.

Selanjutnya dari dana perimbangan tahun 2015 yang diserahkan ke Pemkab Bojonegoro mencapai Rp1 trilyun 958 milyar lebih dari target Rp2 trilyun 71 Milyar lebih yang berasal daru Bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp998.88 M lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp895,98 M lebih, dan dari Dana Alokasi Khusu (DAK) sebesar Rp67.34 M lebih.

Adapun pendapatan lain lain yang sah pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 29,74 persen Dari Rp464,68 M lebih, pada tahun 2014, menjadi Rp602.85 M lebih pada tahun 2015.

Wabub juga menyampaikan bahwa Sedangkan dari sisi kinerja mencapai realisasi sebesar 97,23 persen, dari target Rp620.04 M lebih dan terealisasi sebesar Rp602,85 M lebih yang berasal dari Dana bagi hasil Pajak dari provinsi, dan pemerintah daerah lainya sebesar Rp114.69 M lebih. Dari dan penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp420,08 M lebih, dan bantuan keuangan Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp59.07 M lebih.

"Dengan upaya yang kita capai ini aemoga akan lebih meningkat lagi, dan tentunya oerlu dukungan semua pihak," Kata Wakil Bupati. 

Setelah penyampaian LPJ Buoati, kemudian pada Rabu (27/7/16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna II dengan acara penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015, di ruang Paripurna DPRD,.

Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sunjani itu satu-persatu Pansus membacakan rekomendasi untuk dinas terkait, dalam acara tersebut Pansus I Dalam penyampaian nota pengantar rapat paripurna Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2015,  dalam rapat Paripurna, diruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang disampaikan oleh Wakil Bupati Setyo Hartono, dari tingkat capaian kinerja pendapatan dari Target yang telah ditetapkan sebagaimana realisasi pendapatan dalam perhitungan APBD mencapai sebesar 2 Trilyun 898 Milyar Rupiah atau 97,20 persen dari 2 Triyun 982 Milyar rupiah lebih. Selasa (12/7/16).

Disampaikan Oleh Setyo Hartono, dari hasil pendapatan tersebut, berasal dari berbagai pendapatan diantaranya Pendapatan asli Daerah, mencapai 337,69 Miliar Rupiah lebih dari target 291,32 atau naik 115.92 persen dengan rincian Pajak daerah mencapai Rp78,75 M lebih, Retribusi Daerah mencapai Rp42,66 M lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mencapai Rp15,63 M lebih, dan Lain lain PAD sah Rp200.64 M lebih.

Selanjutnya dari dana perimbangan tahun 2015 yang diserahkan ke Pemkab Bojonegoro mencapai Rp1 trilyun 958 milyar lebih dari target Rp2 trilyun 71 Milyar lebih yang berasal daru Bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp998.88 M lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp895,98 M lebih, dan dari Dana Alokasi Khusu (DAK) sebesar Rp67.34 M lebih.

Adapun pendapatan lain lain yang sah pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 29,74 persen Dari Rp464,68 M lebih, pada tahun 2014, menjadi Rp602.85 M lebih pada tahun 2015.

Wabub juga menyampaikan bahwa Sedangkan dari sisi kinerja mencapai realisasi sebesar 97,23 persen, dari target Rp620.04 M lebih dan terealisasi sebesar Rp602,85 M lebih yang berasal dari Dana bagi hasil Pajak dari provinsi, dan pemerintah daerah lainya sebesar Rp114.69 M lebih. Dari dan penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp420,08 M lebih, dan bantuan keuangan Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp59.07 M lebih.

"Dengan upaya yang kita capai ini semoga akan lebih meningkat lagi, dan tentunya oerlu dukungan semua pihak," Kata Wakil Bupati. 


Setelah mengadakan rapat rapat pansus, kemudian pada Rabu, 17 Juli 2016 dari hasil rapat pansus disampaikan dalam rapat paripurna oleh masing maaing juru bicara pansus diantaranya adalah Juru Bicara Pansus I, Imroatul Khoiroh menyampaikan, Pansus I memberikan catatan strategis atau rekomendasi guna mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bojonegoro ke depan.

Eskutih diharapkan untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang digelar di setiap kecamatan-kecamatan, sehingga masyarakat mengetahui dan bisa memanfaatkannya.

Dilanjutkan dengan Pansus II dengan juru bicara Lasuri menyampaikan, bahwa pajak online bisa meningkatkan pengawasan terhadap obyek-obyek pajak guna meminimalisir kebocoran. Selain itu, perlu adanya regulasi baru terkait pemberian diskon atau harga khusus pada obyek wisata untuk menarik minat pengunjung guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Kami juga mendukung penanganan Blok Sukowati oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingat pada tahun 2018 masa kontrak habis. Selain itu, mengusulkan perubahan status PD. Pasar menjadi kantor/Badan atau menjadi UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian," Jelas Lasuri.

Dilanjutkan Juru Bicara Pansus III, Kafrawi menyampaikan bahwa Pansus III tidak melakukan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015 urusan pendidikan, dikarenakan ketidakhadiran Kadisdikda selaku pengambil kebijakan. Padahal, sebelumnya Bupati menyampaikan bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ melarang kepada seluruh Kepala SKPD meninggalkan Bojonegoro untuk mengikuti pembahasan LKPJ bersama DPRD.

"Disdikda juga banyak masalah dengan adanya persoalan-persoalan yang terjadi di beberapa sekolah, di antaranya SMKN 2 Bojonegoro, SMKN Baureno dan beberapa sekolah lainnya. Hal tersebut dinilai dapat memicu terganggunya proses belajar mengajar," Terangnya.

 Masalah yang paling menonjol adalah mosi tidak percaya sejumlah 60 orang dengan menghadiri dialog publik di hari Jumat. Mereka mengadu kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengevaluasi secara serius kinerja Disdikda Bojonegoro.

Dalam penyampaianya Pansus VI menanggapi soa kualitas pembangunan sarana pendidikan, ada beberapa yang kualitas bangunanya jelek dan cepat rusak. Itu menjadi tugas Dinas Pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum. Pansus IV merekomendasikan agar kedua Satker tersebut bisa selalu bersinergi, melakukan koordinasi, untuk peningkatan kualitas bangunan di lembaga pendidikan. 

"Terkait dengan program SKPD yang tidak terlaksana atau tidak terselesaikan baik infranstruktur maupun lainnya yang berkaitan dengan perencanaan yang kurang baik atau tidak professional, maka dalam hal ini Pansus IV merekomendasikan agar perencanaan program ke depan harus dilakukan dengan kajian-kajian dan merencanakan program yang terstruktur," Pungkasnya. (Adv/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .