Ini Daftar Anggota DPRD Yang Menolak Pembahasan Dugaan Penyelesaian Penyelewengan APBD Soal AKN

Suara Bojonegoro     Rabu, Agustus 31, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Sebanyak Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersepakat tidak membentuk panitia kusus untuk menyelesaikan kasus Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro, karena ada dugaan penyelewengan dana APBD. dari keenam fraksi tersebut dikatakan juga telah mengakomodir suara anggotanya. Rabu (31/08/2016).

Fraksi Golkar disampaikan oleh ketua Fraksi Sigit kushariyanto mengatakan tegas pembentukan pansus AKN tidak perlu dilakukan dengan mengakomodir suara anggotanya Nasuka, Wahyuni Susilowati, Suharto, Mitroatin, Diana Hargianti, Rasijan.

Fraksi lain yang menolak pembentukan pansus adalah Demokrat seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi M Yasin dengan mengakomodir suara anggotanya Mochlasin Afan, Mochamad Ludfi, Sukur Priyanto, Mashuri, Muhammad Faizan, Didik Tri Setyo Purnomo.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh Zainuri dengan mengakomodir anggotanya Kafrawi, Lasuri, Sugeng Hari Anggoro, Suwito, Suyuthi.

Selanjutnya, Fraksi PKB disampaikan Imam Sholikin dengan mengakomodir anggotanya Ahmad Sunjani, Abdullah Umar, Sutikno, Nafik Sahal.

Selanjutnya, Fraksi PPP disampaikan oleh ketua Choirul Anam dengan mengakomodir suara anggotanya Ainu Anggara, Aminoto, Meyke Lelyanasari, Jamirah.

Selanjutnya, Fraksi PKS yang disampaikan oleh ketua fraksi Ali Mahmudi dengan mengakomodir anggotanya Suwanto, Miftahul Khoiri, Gariman.

Sedangkan, Fraksi yang mendukung terbentuknya pansus AKN dengan menyerahkan hak suara kepada anggotanya masing-masing sesuai tata tertib yang berlaku yaitu fraksi PDI-P yang terdiri dari Budi Irawanto, Nur Yasin, Bambang Sutriyono, Ali Huda, Lasmiran, Donny Bayu Setiawan. Selanjutnya fraksi Gerindra terdiri dari Sally Atyasasmi, Wawan Kurniato, Anam Warsito, Sahudi, Edi Prasetyo dan fraksi Nasdem Nurani Rakyat yang terdiri dari Ali Mustofa, Suyono, Teuku Iskandar, Mashadi.

"Jika suatu saat kasus ini masuk kepada proses hukum maka saya dari fraksi Gerindra sudah tidak ikut campur didalamnya karena pihak kami mendesak kasus tersebut tuntas dengan terbentuk pansus," kata anggota fraksi Gerindra, Anam Warsito.

Seperti yang disampaikan oleh tiga fraksi di DPRD Bojonegoro yang menghendaki dibentuk Pansus, bahwa kasus AKN Bojonegoro terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2016 senilai Rp 52 miliar yang tidak melalui tahapan KUA PPAS, selain itu beberapa penyimpangan lain seperti pelepasan lahan hibah dari Pemkab kepada AKN dipertanyakan dan masih ada beberapa masalah yang harus dituntaskan namun pimpinan rapat dan enam fraksi diatas menyepakati panitia kusus tidak perlu dibentuk dan pembahasan AKN berhenti. (Ney/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .