Morfologi dan Demokrasi yang Dikebiri

Suara Bojonegoro     Sabtu, Agustus 13, 2016    







Oleh: Man Agus PonPin

Juamput!!! Ucap seorang pelanggan warung yang baru datang, entah umpatan atau sapaan akrab pada temannya yang datang lebih dulu, sembari membleyer motornya, suara kenalpot meraung bagaikan singa kelaparan.

Menggambarkan motor itu habis buat balap liar, motor bebek 118 cc yang dirancang sedemikian rupa oleh para ahli Jepang, sengaja diporak-porandakan segelintir teknisi Indonesia dengan tujuan menang balapan, tak peduli meski ditangkap polisi jika motor itu dipakai di jalan raya, karena sudah tidak standard. Sedang di dalam warung, berlangsung diskusi kecil yang melenggang seperti Ballerina menarikan tarian angsa. Suasana sejenak hening!

“Mungkin seperti ini demokrasi di Indonesia” kata Pak Arief Januwarso S.Sos, MSI.

memecah suasana beku, lalu ketua Yayasan Soejitno (UNIGORO) atau yang lebih dikenal Yellow Campus itu melanjutkan pemaparan tentang hakekat demokrasi, yang tak pelak lagi, ternyata sangat komplek dan multidimensional.

Berbagai pendapat dan gerakan demokrasi para tokoh, mulai dari John Locke, Abraham Lincoln, Mahatma Ghandi, Aung San Suu Kyi dan Ir. Soekarno semua dipaparkan. Tetapi di Indonesia sudah jelas, “Pengertian demokrasi Pancasila, meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat,” jelas Pak Arief.

Dalam kancah perpolitikan lokal Bojonegoro, baru-baru ini ucapan selamat kepada Hj. Mitroatin atas terpilihnya sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro secara aklamasi, menjamur di media online. Fenonema terpilihnya ketua partai politik (parpol) secara aklamasi di kancah nasional juga pernah menghiasi berita cetak dan online.

Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang notabene sebagai ketua dewan pembina partai harus turun gunung menjadi ketua. Tak mau kalah, Partai Demokrat juga secara aklamasi menunjuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum pasca ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Golongan Karya (Golkar) yang menghelat munas di Bali juga menetapkan Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum untuk yang ke dua. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengadakan muktamar di Surabaya, pada 16 Oktober 2014 dengan mendapuk Romahurmuziy sebagai ketua umum.

Tidak pelak, terjadi munas tandingan. Embrio dari munas tandingan tersebut dengan memilih Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar dan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP tandingan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun tidak kalah. PDIP menunjuk kembali Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menunjuk secara aklamasi Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum.
Apakah aklamasi bisa disebut cara yang demokratis?

Ada dua pengertian yang berbeda antara permusyawaratan untuk mencapai mufakat atau mufakat dulu baru dimusyawarakan. Kalau yang pertama, jelas bahwa ada proses penggalian ide dan gagasan secara demokratis, sehingga terpilih pemimpin yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ke dua, kecurangan demokrasi akan muncul karena cengkraman oligarki kelompok kecil, akan membrangus entitas-entitas demokrasi.

Padahal sudah sangat jelas bahwa demokrasi menurut Robert Dahl (1998), adalah memberikan kesempatan untuk (1) partisipasi secara efektif; (2) setara dalam hak suara; (4) menjalankan kontrol akhir terhadap agenda, dan; (5) melibatkan orang dewasa.

Menyimak diskusi kecil di warung Ponpin, terbesit sejarah panjang tentang demokrasi di berbagai negara, telah melahirkan banyak teori dan pendekatan analisis yang multidimensional. Pendekatan analitis yang dikemukakan oleh Jean Braechler, morfologi bisa dijadikan penunjuk jalan pintas yang baik dalam mengkaji demokrasi.

Morfologi adalah perekat masyarakat masyarakat manusia, prinsip kohesip yang mempersatukan individu, kelompok dan jaringan kerja yang membentuk semua masyarakat manusia, tetapi diskriminasi empiris yang luas antara morfologi yang selaras dengan demokrasi dan yang bertolak belakang. Morfologi yang selaras adalah kelompok (band), suku, negara kota dan bangsa (nation). Adapun morfologi yang bertolak belakang dengan demokrasi adalah kerajaan, feodalisme, dan sistem kasta.

Morfologi suku sama menariknya dengan morfologi kelompok karena keluwesannya, kesederhanaan dan efektivitasnya. Suku sudah ada di semua benua, dari Zaman Paleolitik sampai sampai sekarang, ketika ia mulai menghilang. “Seperti kelompok, suku bisa dianggap sebagai tahap dalam sejarah alami manusia. Suku juga menyodorkan kondisi-kondisi kemungkinannya pada demokrasi,” jelas Pak Arief dengan gamblang.

Pengertian bangsa (nation) yang terkenal adalah dari Otto Bauer, yang dianggap salah satu pemikir terkemuka dari kiri, sosialis Austro, pengelompokan Marxis. Sosial Demokrat Austria tersebut menyatakan bahwa bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman. Jelaslah bahwa bersifat modern yang dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang telah memberikan sumbangan terhadap munculnya demokrasi modern.

Dengan berbagai pemaparan analisa tentang demokrasi di atas, tentu kemrosotan demokrasi dan kerugian partai politik yang dicengkram oligarki akan membuka pintu kecurangan, money politic, menyebabkan bobroknya tatanan pemerintahan serta kerugian rakyat Indonesia secara umum. Langkah penanganannya adalah harus dilakukannya pendidikan politik secara masif, regenerasi partai politik, transparasi di semua lini, partisipasi dari semua sektor, akuntabilitas dalam semua kebijakan dan membuka kran demokrasi seluas-luasnya.

Jika hal tersebut benar-benar dilakukan, maka mimpi akan terciptanya demokrasi dalam konteks percaturan politik dan penyelenggaraan negara di bumi pertiwi akan benar-benar terwujud. Semangat ini harus terus dibangung, apalagi saat ini kita sedang berada pada masa euforia kemerdekaan Republik Indonesia. Merefleksikan semangat 45 adalah sebuah keharusan dalam mempraktekkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sekali lagi itu untuk dapat mewujudkan demokrasi benar-benar ada di Indonesia. (Guk/JW)

Penulis adalah :
Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KINASIH

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .