Hindari Perceraian dan Angka Kematian Ibu, DPR RI Ajak Masyarakat Tuban Lawan Pernikahan Usia Dini

Suara Bojonegoro     Senin, September 26, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri bersama BKKBN selaku mitra kerja mengajak warga Kabupaten Tuban untuk gencar menekan angka kematian ibu dan anak dalam proses melahirkan, dengan kembali menggalakkan program keluarga berencana (KB). Salah satunya dengan menghindari adanya pernikahan dini, yang mempunyai dampak serius terhadap masa depan ibu dan anak.

Hal tersebut disampaikan Abidin saat sosialisasi kampung KB bersama BKKBN selaku mitra kerja di Desa Ngerejeng, Sumberrejo, Tuban, Minggu (25/9/2016).

“Untuk mewujudkan keluarga yang baik, maka diperlukan perencanaan yang baik. Semuanya harus direncanakan agar bisa menekan angka kematian ibu dan bayi dan membangun keluarga berkualitas,” katanya.

Menurut Abidin, pentingnya menghindari pernikahan usia dini karena rahim yang belum kuat sangat berpotensi menjadi pemicu kematian ibu dan bayi serta kecacatan pada anak yang lahir.
Lebih dari itu, perempuan yang belum cukup umur dianggap belum kuat secara mental dan sosial sehingga berpotensi meningkatkan angka perceraian.

 “Tak hanya mencegah angka kematian ibu dan bayi, program KB yang terencana dengan matang bisa menekan angka kemiskinan di level keluarga. Karena itu, Kampung KB perlu digalakkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga,” ucap Abidin.

Abidin juga menjelaskan, pentingnya menggalakkan kesadaran KB pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah kondisi bonus demografi saat ini. Menurutnya, bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik justru menambah angka pengangguran dan kemiskinan.

"Berdasarkan data UNFPA tahun 2014 bahwa diantara 7,2 juta pengangguran di Indonesia,  71%  diantaranya  adalah  remaja," papar Abidin.

Kampung KB sendiri merupakan salah satu  model miniatur pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergis dengan Kementerian/Lembaga,  stakholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah.

“Kampung KB ditentukan dengan dua  kriteria umum yakni wilayah dengan kesertaan KB paling rendah dan angka kemiskinan paling tinggi,” pungkasnya. (Ney/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .