Ini Pernyataan Anggota Pansus I Kepada Forum Sekdes

Suara Bojonegoro     Minggu, September 04, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Setelah dilakukannya pertemuan Forum Sekdes (Forses) se Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro di Dusun Medalem, Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro 03/09 dan Forum Sekdes Kabupaten Bojonegoro, terdapat beberapa tuntutan kepada salah satu anggota DPRD atas statemennya sebelumnya.

Menanggapi tersebut, Doni Bayu Setiawan selaku anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyampaikan jika kalau ada pihak-pihak khususnya teman dari Sekdes PNS yang kurang berkenan atas statemennya pihaknya meminta maaf.
Menurutnya, yang dirinya maksud sebenarnya adalah mengkhawatirkan adanya pendapatan yang tidak diperbolehkan dalam aturan, sehingga bisa beresiko dibelakang hari. Kalaupun ada teman sekdes PNS yang mengelola eks tanah bengkok yang sebenarnya 'ganjaran' bagi carik (sebutan sekdes), kami berharap ada landasan hukum yang kuat dan itu juga supaya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Desa untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di belakang hari.

"Justru saya sebenarnya 'ngeman' teman Sekdes PNS. Tapi, kalau pernyataan saya salah dan kurang berkenan bagi teman Sekdes, sekali lagi saya minta maaf," katanya saat dikonfirmasi.

Selain itu, terkait wacana penarikan sekdes PNS ke Pemkab, itu memang pendapat pribadi kami, meski memang belum ada ketetapan, karena Raperda belum dilanjutkan pembahasannya. Hanya saya ingin meluruskan persoalan, bahwa profesi PNS / ASN diatur dalam UU No 5/2014 ttg ASN sementara Sekdes sebagai bagian dari perangkat desa diatur dlm UU No 6/2014. Sekali lagi, PNS adalah perangkat daerah, sementara Sekdes adalah Perangkat desa. Rezim UU nya berbeda sehingga dengan adanya UU 6 tahun 2014 menurutnya harus konsekuen.

"Saya pribadi berpendapat supaya kita mmperjelas semuanya," imbunhya.

Pria yang juga anggota pansus 1 yang menggodok Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini menyampaikan jika momentum untuk mmperjelas itu ada pada pembahasan Raperda Perangkat Desa," Jangan kita terus menerus ambigu, dengan PNS sebagai Sekdes. Tapi semuanya tergantung Raperda nanti," tandasnya. (Ney/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .