Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur di Ngasem, Anggota Komisi C Angkat Bicara

Suara Bojonegoro     Selasa, September 13, 2016    

Reporter: Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com - Kasus pemerkosaan terhadap bocah dibawah umur kembali terjadi di Daerah Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Hal tersebut membuat Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Sally Atyasasmi kembali angkat bicara. Pihaknya geram atas masih banyaknya kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan di Bojonegoro.

"Kasus ini harus menjadi perhatian semua pihak. Belum lama kita berkabung atas kehilangan gadis kecil berusia 9 tahun yang meninggal akibat tindak kekerasan seksual. Kini kita dan anak-anak kita kembali dihantui ketakutan bahkan dilingkungan tempat tinggal mereka sendiri," kata Sally mengingatkan.

Undang-undang nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Undang - Undang nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Beberapa waktu yang lalu DPRD Kabupaten Bojonegoro mendapat dorongan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyusun perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Menindak lanjuti masukan tersebut, pihaknya mencari referensi dari beberapa sumber, ternyata Bojonegoro telah memiliki perda terkait dengan perempuan dan anak, yakni perda nomer 10 tahun 2011 tentang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.

"Tentunya kami akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan isi perda tersebut apakah sudah memuat secara komprehensif atau khusus terkait dengan pelayanan saja sebagaimana judulnya, selain itu kami juga akan mengkaji apakah diperlukan pembaharuan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang lebih tinggi juga telah dilakukan perubahan," terangnya.

Selanjutnya, ia menambahkan, perlu dipahami bahwa semangat yang terkandung dalam UU nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 20 yaitu yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal ini menjadi penting untuk dipahami oleh seluruh elemen tersebut, ketika negara memberikan jaminan perlindungan hukum untuk bagi setiap anak melalui berbagai product dan perangkat kebijakan, lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan dari produk kebijakan tersebut.

"Selain melalui sosialisasi dilembaga pendidikan baik formal maupun non formal telah dilakukan. Peran orang tua juga sangat penting dalam penjadi pembimbing dan mengawasi anak2 diluar waktu sekolah mereka," tambahnya.

Dan yang terakhir adalah melibatkan laki-laki dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

"Coba bayangkan bahkan setelah Presiden mengeluarkan Perpu terkait dengan hukuman kebiri, pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih berkeliaran. Artinya harus ada pemahaman bahwa maskulinitas laki-laki itu bukan ditunjukan melalui prilaku bergerombol, mabuk minuman keras, dan melakukan kekerasan terhadap kaum yang lebih lemah yaitu anak dan perempuan. Sehingga penting untuk melibatkan laki-laki dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan," pungkas Politis Perempuan Muda ini.(Wan/Red).

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .