Kronologis Soal Tanah AKN Yang Akan Dibangun Gedung Pusdiklat Hingga Melibatkan APBD

Suara Bojonegoro     Kamis, September 01, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro atau Rintisan Politeknik Negeri Malang saat ini melakukan kegiatan belajar mengajar di gedung milik SMKN 1 dan 2 Bojonegoro. Namun persyaratan untuk bisa menjadi mandiri adalah harus memiliki bangunan gedung perkuliahan sendiri. Masalah tersebut adalah awal mula polemik AKN dimulai hingga menyeret APBD Bojonegoro tahun 2016. Rabu (31/08/2016).

Bupati Bojonegoro pada tahun 2013 telah menyerahkan atau menghibahkan aset Pemkab Bojonegoro berupa tanah seluas 7,029 hektare di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Bojonegoro kepada AKN Bojonegoro dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional dan disetujui oleh ketua DPRD Bojonegoro pada waktu itu Sigit Kushariyanto untuk dibangun gedung perkuliahan sendiri.

Namun tidak berhenti mendapat hibah tanah saja, tiba-tiba pada tahun 2016 terdapat anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) senilai Rp 52 miliar. Dalam hal ini yang jadi masalah jika bangunan tersebut adalah gedung Pusdiklat mengapa berdiri diatas tanah milik AKN Bojonegoro dari hibah Pemkab Bojonegoro. Bahkan yang lebih terlihat aneh beberapa anggota badan anggaran DPRD Bojonegoro merasa tidak diajak bicara terkait rencana pembangunan tersebut.

"Tidak masuk KUA PPAS," kata politisi dari fraksi PDI-P Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan.

Doni mengatakan pihaknya tidak menolak berdirinya AKN Bojonegoro namun pihaknya meminta proses berdirinya AKN harus transparan dan tidak melawan aturan sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari.

Setelah masalah tersebut muncul, beberapa waktu lalu rapat gabungan dari Komisi A, komisi C dan Komisi D digelar dengan mengundang pihak Pemkab Bojonegoro dan pihak AKN. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa bangunan gedung AKN adalah berdasarkan usulan dari pihak AKN kepada Bappeda Bojonegoro hingga akhirnya memasukan dalam program APBD 2016 dan dianggarkan Rp 52 miliar sesuai yang disampaikan I Nyoman Sudana selaku Kepala Bappeda Bojonegoro. Namun pihak AKN menampik jika pihaknya mengirim surat untuk pembangunan gedung AKN kepada Bappeda.

Selain itu, Nyoman juga menyampaikan jika mengapa gedung dibangun di atas tanah milik AKN karena nantinya bisa disewakan kepada pihak AKN.

Sementara itu, anggota DPRD Bojonegoro mempermasalahkan ketidak transparan Pemkab Bojonegoro dalam melakukan pembangunan bangunan gedung pusdiklat atau gedung AKN yang masih simpang siur perutukannya dengan menelan APBD 2016 senilai Rp 52 miliar.

Sampai saat ini belum jelas apakah bangunan yang menelan anggaran Rp 52 miliar tersebut untuk gedung Pusdiklat milik Pemkab Bojonegoro atau gedung untuk AKN Bojonegoro dan pihak DPRD Bojonegoro menolak membentuk pansus untuk mengusut kasus AKN Bojonegoro.

Sementara itu salah satu Pimpinan Dewan, Suyuthi mengatakan bahwa proses pembangunan AKN sudah sesuai mekanisme, dan proses awal sudah dilakukan sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi. "Untuk soal rencana pembangunan Gedung AKN ini sudah diproses sejak awal melalui satker yang ada," Terangnya.

Dikatakan pula bahwa persoalan Gedung AKN dan juga Gedung Pusdiklat harus dibedakan, jadi tidak harus ada pembahasan masing masing, Kalau membahas Gedung AKN dan Pusdiklat harus masing masing. (Ney/Red)

Foto: Rapat paripurna DPRD Bojonegoro yang membahas Pembangunan Gedung Pusdiklat

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .