Perda Pilkades, Pemkab Dan DPRD Beda Persepsi

Suara Bojonegoro     Rabu, September 07, 2016    

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 pasal 25 huruf I ditafsirkan berbeda oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro yang keduanya sama-sama ikut merumuskan Perda tersebut. Rabu 07/09/2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bojonegoro, Djumari, menyampaikan jika Perda Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 pasal 25 huruf I terkai persyaratan bakal calon kepala desa berbunyi "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang" diartikan bahwa seseorang yang tersangkut hukum dan mendapat ancaman tuntutan hukuman 5 tahun penjara dan mendapat jatuhan hukuman secara tetap 2 tahun penjara tetap tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diperbolehkan mencalonkan sebagai bakal calon kepala desa.

Sedangkan menurut sekretaris komisi A DPRD Bojonegoro Doni Bayu Setiawan jika Perda Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 pasal 25 huruf I diartikan bahwa meskipun seseorang dituntut hukuman 5 tahun penjara dan hanya diputus hukuman yang tetap selama 2 tahun penjara maka diperbolehkan menjadi bakal calon kepada desa.

"Kami mengartikan seperti itu sehingga kami menyetujui dalam pembahasan Raperda menjadi Perda," tambahnya.

Seperti yang diketahui pada tahun 2016 ini Bojonegoro akan menggelar Pilkades serentak gelombang pertama yang diikuti oleh 32 desa. (Ney/Red)

Foto Ilustrasi : hetanews.com

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .