Tindak Lanjut Dari Rakor, Terkait Dasar Hukum Pembentukan dan Penganggaran KPA

Suara Bojonegoro     Rabu, September 07, 2016    

Reporter: Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com - Menindaklanjuti rapat koordinasi terkait dasar hukum dan penganggaran Komisi Penanggulangan Aids (KPA) yang dilaksanakan di Hotel Oval Surabaya  pada tanggal 29-31 Agustus 2016 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Bappeda Bojonegoro dan KPA Bojonegoro, akan fokus merealisasikan hasil rakor tersebut.

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan pengurus KPA Kabupaten/Kota, DPRD membidangi kesra, Bappeda se Jawa timur tersebut, ada beberapa kesimpulan yang harus ditindaklanjuti dari kesekian peserta.

Kemudian, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi saat dikofirmasi terkait tindak lanjut tersebut mengatakan, di Bojonegoro sendiri DPRD sudah mengajukan raperda insiatif yang saat ini sedang dibahas.

Masih kata Sally, yang harus lebih ditingkatkan lagi adalah sinergitas antar sektor untuk saling mendukung. Ia mencontohkan, ketika rakor Kabupaten Jember menjadi percontohan (best pratice) tahun ini mengalokasikan sekitar 2 milyar untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS, mereka (Kabupaten Jember) juga berbagi pengalaman bahwa yang penting adalah koordinasi antar lembaga yang saling mendukung.

"Dalam hal ini tentunya perlu optimalisasi fungsi KPA Kabupaten Bojonegoro menjadi leading sektor yang mampu menjembatani komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang sudah dibentuk melalui SK Bupati Dalam POKJA HIV/AIDS," ungkap Sally.(Wan/Red).



*Beberapa resume yang sudah disepakati dan segera ditinndaklanjuti. Beberapa rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

DPRD
1.Mengupayakan adanya peraturan daerah penanggulangan HIV/AIDS di daerah sebagai hak inisiatif,
2.Akan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pemberian alokasi anggaran dana hibah,
3.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS yang telah dilakukan baik langsung ke lapangan maupun dalam bentuk dengar pendapat dengan semua pemangku kepentingan.

BAPPEDA
1.Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk inventarisasi permasalahan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota meliputi mapping anggaran, epidemi, stigma diskriminasi, sasaran populasi kunci dan hotspot,
2.Penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaran guna menekan epidemi HIV/AIDS,
3.Mendorong KPAD guna meningkatkan koordinasi serta penyusunan proposal kegiatan tahun berjalan,
4.Melakukan pengawalan terhadap penyusunan anggaran hibah.

KPAD
1.Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait dengan rencana kegiatan dan penganggaran,
2.Ikut mendorong DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum penganggaran,
3.Meningkatkan kegiatan advokasi, sosialisasi dan pengembangan kapasitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui koordinasi semua pihak,
4.Mendorong  populasi kunci untuk melakukan pemeriksaan dan test HIV. (Wan/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .