Menangkis Serangan Persoalan Obat dan Makanan di Indonesia

Suara Bojonegoro     Kamis, Oktober 27, 2016    

Reporter : Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com - Kompleksitas masalah obat dan makanan di Indonesia, menuntut penyelesaian ataspersoalan itu dengan segera. Sebabnya karena ancaman dari obat dan makananyang   bermasalah,   menyerang  seluruh   pengguna   obat   dan   makanan   yangkonsumennya   merupakan   warga   negara   Indonesia.

Menjawab   problema   itu,Kepolisian Republik Indonesia serta  Badan  Pengawasan Obat dan Makanan   kinilebih menyinergikan kembali kerjasama dengan menghadirkan Pedoman Kerja antarkedua instansi. Kepala   Badan   Reserse   dan   Kriminal   (Bareskrim)   Polri,   Komjen   Pol.   Ari   DonoSukmanto   menyatakan   hal   itu,   usai   pelaksanaan  video   confrence  antara   Polridengan BPOM di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut Ari, sinergi melalui pedoman kerja antar kedua instansi merupakan bentukkonkrit perlindungan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Sinergitas   antar   instansi   ini   menandakan   wajah   baru   khususnya   penyelesaianmasalah tindak pidana yang terkait dengan obat dan makanan di wilayah hukumIndonesia.   Pedoman   kerja   yang   kemudian   hari   menjadi   acuan   ini   merupakankelanjutan dari MoU  pada Februari lalu.

Terutama untuk  menghadirkan kepastianhukum   bagi   masyarakat   dan   membuat   para   pelaku   berpikir   ulang   karena   telahdisiapkannya pasal berlapis yang akan dikenakan kepada mereka,” kata Ari.

Khusus yang memiliki kaitan dengan penegakan hukum, tambah Ari, UU RI No. 8Tahun 1981 Tentang KUHAP serta UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatantelah menjabarkan kewenangan masing-masing instansi.“Regulasi   telah   menyatakan   bahwa   BPOM   melalui   PPNS   juga   diberikankewenangan   untuk   melakukan   penyidikan   terhadap   tindak   pidana   dalam   UUKesehatan. Meski demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawahkoordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Selaiin itu, masih berdasarkan undang-undang,   BPOM   tidak   memiliki   kewenangan   dalam   hal   upaya   paksa,   sepertipenangkapan,   penahanan,   penggeledahan.   Sehingga   dalam   pelaksanaan   upayapaksa tersebut memerlukan bantuan Polri.

Bukan hanya itu, BPOM tidak memilikikewenangan dalam penerapan TPPU, sehingga perlu juga koordinasi dengan Polriterhadap pelaku TP TPPU dengan Tindak Pidana asal UU Kesehatan yang ditangani
oleh BPOM. Ini yang akan mengubah wajah penindakan hukum terkait tindak pidanaobat dan makanan,” ungkap Ari.

Data BPOM mencatat pada periode 2013-2015, obat palsu dan ilegal didominasigolongan   disfungsi   ereksi,   antibiotik,   antipiratik-analgetik,   antihipertensi,   danantihistamin.   Periode   Januari-Juni   2016,   BPOM   telah   mengidentifikasi   17   merekobat   palsu   yang   didominasi   golongan   vaksin,   anti-tetanus   serum,   serta   obatdisfungsi ereksi.

Kerja sama antara Polri dan Badan POM dalam hal pendampinganbaik teknis maupun taktis, telah berhasil mengungkapkan beberapa kasus. Misalnya,pengungkapan 33 produk pangan ilegal tanpa izin edar yang menimbulkan kerugiannegara mencapai Rp 33 miliar. Ribuan kemasan produk pangan ilegal itu kini telahmenjadi   sitaan   BPOM.

Penyelidikan   atas   masuknya   barang   makanan  minuman ilegal   ini   langsung   ditangani   Polri.   Ada   pula   pengungkapan   kasus   vaksin   palsumelalui   pembentukan   satuan   tugas   yang terdiri   atas   BPOM,   KementerianKesehatan,   Ikatan   Dokter   Indonesia,   dan   Ikatan   Dokter   Anak   Indonesia,   untukmenyelidiki dan mengevaluasi vaksin palsu mulai dari hilir hingga ke hulu.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan dan Operasional (KabagKerma   Robinopsnal)   Bareskrim   Polri,   Kombes   Pol.   Heru   Dwi   Pratondomenyampaikan bahwa hingga saat ini kerjasama antara Polri dengan BPOM sudahmemiliki wujud konkrit dan terdiri dari berbagai bentuk.“Kerja   sama   Polri   dengan   BPOM   hingga   saat   ini   terus   berjalan   antara   lainpelaksanaan pelatihan teknis penyidikan oleh Polri kepada calon atau PPNS padaBPOM,  kerja   sama  dalam  pemberian   keterangan   ahli   dan   bantuan   pemeriksaanlaboraturium terhadap obat dan makanan.

Selain itu juga pelaksanaan pertukaraninformasi   tentang   adanya   pelanggaran   UU   Kesehatan   dan   penindakan   bersamapada tempat tindak  pidana.  Intinya  kerjasama itu melibatkan tukar  menukar dataatau   informasi,   koordinasi   pengawasan   obat   dan   makanan,   kerjasama   dalampenegakan hukum dan peningkatan SDM," Pungkas Heru. (Ang/Lis)

Foto: Ilustrasi

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .