Pemkab Bojonegoro Buru Aparat Pemerintah Yang Terlibat Pungli

Suara Bojonegoro     Rabu, Oktober 19, 2016    

Reporter : Lina Nur Hidayah

suarabojonegoro.com -Maraknya tentang berita operasi tangkap tangan di Jakarta tepatnya di Unit Perizinan Kelautan Kementrian Perhubungan bebarapa waktu lalu,  membuat kabupaten Bojonegoro yang terpilih sebagai daerah percontohan Open Government Patnership (OGP) tidak tinggal diam,  hal ini ditandai  dengan mencari oknum pemerintah yang melakukan pungutan liar.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Bojonegoro,  Suyoto yang menyatakan hingga saat ini pihaknya beserta Pemkab Bojonegoro masih mencari data terkait oknum pemerintah yang terlibat pungutan liar. Rabu (19/10/16).

“Untuk saat ini kami masih mencari dan mengumpulkan data,  apakah di Pemkab Bojonegoro,  baik dari tingkat desa maupun SKPD ataupun semua pelayanan publik sedang melaksanakan pungutan liar atau tidak. “ kata Bupati Suyoto.

Sementara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,  Asman Abnur menyatakan bahwa segala tindakan penerimaan maupun dengan sengaja meminta uang kepada masyarakat yang dilakukan Aparatur pemerintah tidak diperbolehkan.

“Segala bentuk Pungli yang dilakukan Aparatur Pemerintah tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut menyalahi aturan undang - undang dan etika pegawai. “ jelasnya.

Pihaknya menambahkan,  apabila mendapatkan laporan dari masyarakat dan terbukti menyalahi aturan yang ada dan diketahui saat operasi tangkap tangan, bagi para aparatur pemerintah akan langsung diberhentikan.

“Kepala Daerah juga dapat memperhentikan aparatur pemerintah tersebut, karena sesuai dengan undang-undang pasal 53. Seharusnya Semua aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan publik secara baik agar pembanguan pemerintah lebih cepat terwujud. “jelas Asman Abnur (Ina/Red)

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .