PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014

Suara Bojonegoro     Selasa, November 29, 2016    

Oleh Mochamad Mansur, Sh.,MH.
Dosen Fakultas Hukum Unigoro

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di desanya. Pilkades adalah sarana pemilihan pemimpin desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 112/214 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : “pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil”. Oleh karena, kepala desa dihasilkan melalui pemilihan (election), bukan penunjukan (appointed), maka kedudukan kepala desa dikategorikan sebagai elected public official, sebagaimana halnya bupati/wali kota  maupun anggota DPR/D ataupun DPD, termasuk presiden dan wakil presiden.

Proses Pilkades sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang  Desa dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih. Dalam proses pelaksanaan Pilkades tersebut telah selesai dilakukan kadang kala terjadi ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa, maka tentunya diperlukan mekanisme penyelesaian atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan apabila terjadi sengketa Pilkades.

Sengketa hasil (penghitungan suara) Pilkades berdasarkan pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomlor 6 Tahun 2014 tentang Desa diselesaikan oleh Bupati/Wali Kota, sedangkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, penyelesaian sengketa Pilkades melalui badan peradilan.

Adanya perubahan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam Pilkades  seelah berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tersebut, patut menjadi pertanyaan bersama apakah dengan berlakuknya UU No. 6 tahun 2014, akan mampu menjamin mekanisme penyelsaian sengketa Pilkades berdasarkan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para stakeholders yang terkait?

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Memperhatikan berbagai perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan Pilkades, mulai dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan peraturan-peraturan lain yang daya berlakunya pada lingkup daerah seperti Perda atau Peraturan Bupati/ Wali Kota, maka dari semua legislasi dan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus bagaimana peran serta pengadilan dalam penyelesaian sengketa Pilkades, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diharapkan mampu memberi kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil suara Pilkades diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh bupati/wali kota sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/wali kota. Dengan kata lain, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa belum mengatur bagaimana sengketa yang bersumber dari proses penyelenggaraan Pilkades, apabila diperiksa, diadili, dan diputus oleh lembaga pengadilan.

Demikian pula Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades baik menyangkut proses maupun hasil. Namun, sebagai amanat pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO. 6 tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Mendagri No. 112 tahun 2014, dimana dalam Permendagri ini upaya penyelesaian sengketa Pilkades dibagi dua yakni menyangkut proses dan hasil.

Sebagaimana sengketa pemilu, sengketa Pilkades juga dapat menyangkut dua aspek, yaitu masalah hasil perghitungan suara dan masalah proses penyelenggaraan Pilkades. Namun dalam praktiknya sengketa Pilkades yang paling sering terjadi adalah dalam hal penghitungan suara. Hasil perolehan suara merupakan penentu keterpilihan kandidat kepala desa sebagai kepala desa. Dari sudut pandang ini, jelas sekali bahwa sengketa Pilkades adalah sengketa yang dapat disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan penghitungan suara, penggelembungan atau manipulasi suara maupun hal-hal lain yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya.

Diberlakukannya Permendagri No. 112 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkades yang menyangkut “proses pemilihan” diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan, dimana sifat putusan panitia pemilihan tersebut bersifat “final dan mengikat” (final and binding). Sedangkan sengekta Pilkades menyangkut penghitungan hasil suara diselesaikan oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ususlan pengesahan diterima oleh bupati/wali kota.

Untuk menjelasakan mana sengketa yang menyangkut proses dan mana yang menyangkut hasil maka perlu Penulis jelaskan, yaitu :
Sengketa Dalam Tahapan Proses, antara lain menyangkut terpenuhi tidaknya syarat-syarat para kandindat kades (syarat administratif).

Berdasarkan Permendagri No. 112/2014, apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan dengan penetapan calon kades tertentu, maka yang bersangkutan dapat menggunakan sarana keberatan tehadap penetapan calon kades oleh Panitia Pemilihan sebelum diumumkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (4) dan (5) Permendagri no. 112 tahun 2014. Setelah keberatan tersebut disikapi oleh Panitia Pemilihan dan kemudian diumumkan, maka pengumuman penetapan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi menurut logika hukum Permendagri No. 112 tahun 2014.

Sengketa Pilkades Menyangkut Hasil Suara, dalam sengketa ini bersumber pada dari tahapan pemungutan suara dan penetapan. Panitia Pilkades menetapkan calon kades terpilih berdasarkan suara terbanyak. Apabila terjadi perselisihan menyangkut hasil suara Pilkades, bupati/wali kota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari kades dalam bentuk keputusan bupati/wali kota.
Adanya dua model penyelesaian dalam sengketa Pilkades yaitu menyangkut proses dan hasil tersebut, timbul sebuah pertanyaan yaitu : apakah penetapan panitia dalam tahapan proses dan keputusan bupati/wali kota tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi?

Selanjutnya perlu dijelaskan apakah kewenangan bupati dalam menyelesaikan perselisihan Pilkades termasuk dalam ranah administrasi pemerintahan atau semi ajudikasi (semacam upaya administrasi)? Apabila ditafsirkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkades berujung dan berakhir kepada bupati/wali kota dengan demikian permasalahan menyangkut Pilkades menjadi tidak dapat dipersoalkan lagi di pengadilan.

Meskipun kehadiran UU Desa No. 6  Tahun 2014 yang diikuti berbagai regulasi penyelesaian sengketa Pilkades telah membagi dua tahapan penyelesaian sengketa, yakni antara sengketa yang menyangkut proses diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dan sengketa menyangkut penghitungan suara diselesaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud Permendagri No. 112 Tahun 2014, menurut Enrico Simanjutak (Hakim PTUN Jogjakarta) dalam artikelnya yang dimuat dalam Varia Peradilan Nlo. 366, Mei 2016, menyatakan “telah terjadi pengekangan oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu  Peraturan Mendagri yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan”. Lebih lanjut dikatakan oleh Enrico Simanjutak, “akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ketentuan setingkat menteri semestinya tidak membatasi akses para pencari keadilan yang merasa dirugikan terkait pelaksanaan Pilkades”.

KESIMPULAN

Undang-undang Desa yang diharapkan mampu memberi kejelasan bagi mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades ternyata hanya mengatur pejabat yang menyelesaikan sengketa hasil suara Pilkades dan batasan waktu penyelesaian Pilkades.

Terdapat berbagai peraturan sub delegasi dari UU Desa seperti PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa menyangkut penetapan oleh Panitia Pemilihan bersifat final dan mengikat, serta sengketa menyangkut hasil juga diselesaikan oleh bupati/wali kota.

Undang-undang Desa tidak mengatur bagaimana kewenangan pengadilan untuk menguji atau menyelesaikan sengketa menyangkut proses dan hasil. Hal ini berbeda dengan UU Pileg dan UU Pilkada yang menyediakan sarana hukum bagi sengketa di luar hasil suara untuk diselesaikan melalui PTUN, sedangkan sengketa hasil suara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tercipta sistem penyelesaian sengketa hukum pemilu yang jelas dan pasti.


DAFTAR BACAAN
Undang–Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Varia Peradilan , Majalah Hukum Tahun XXXI No. 366 Mei 2016.


 DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :

A.Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.

H.W.R. Wade, Character of the Law, Chapter One, Administrative Law, English-Book Society, Oxford University Press, London, 1986.



Peraturan Perundang-Undangan :

Undang–Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen

Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun Tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru.


© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .