Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dikaitkan Dengan UU Perlindungan Anak

Suara Bojonegoro     Sabtu, November 26, 2016    

Oleh : Mochamad Mansur, SH.,MH.

Dosen Fakultas Hukum Unigoro

I.                   
         Latar Belakang Masalah.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi guru disamping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi  guru juga harus diperhatikan.
Di media sosial sering ramai diberitakan seorang guru yang diadukan oleh orang tua murid karena dianggap telah kekerasan fisik dan psikis terhadap muridnya, juga berita tentang guru yang telah dianiaya dan dikeroyok oleh orang tua murid.
Pada kasus pertama, guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika ketika memberikan sanksi pelanggaran displin terhadap siswa, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengililingi halaman sekolah, disuruh push up beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panassampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau lumrah dalam dunia pendidikan, sat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.
Sebaliknya pada kasus kedua, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru dalam bentuk pemukulan pada tahun 2015 lalu terjadi di sebuah SMA di Sukabumi. Kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap guru SMK 2 Makasar, bernama Dasrul, yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Achmad pada 10 Agustus 2016. Setelah sebelumnya, terjadi kasus serupa di Jawa Timur yang berujung ke pengadilan.
Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak seolah telah menjadi “jebakan batman”, menyandera, dan alat untuk melakukan kriminilasasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi.
Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan  sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”
Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan pada situs Wikipedia disebutkan ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu : (1) pengabaian, (2) kekerasan fisik, (3) pelecehan emosional/psikologis, dan (4) pelecehan seksual anak.
Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibtanya guru seperti menghadapi dilema, disatu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.
Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum. Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah hanya mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya asal gugur kewajiban.
Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, lebih dominan pada ranah pengetahuan. Akibtanya, banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, jumlah kenakalan remaja semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk ke kategori tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa bahkan sampai membunuh.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas guru merasa nyaman, dan tenteram, serta tidak mudah dikriminalisasi.
Tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar undang-undang perlindungan anak. Akibatnya guru menjadi masa bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan solusinya antara orang tua , sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Maka berdasarkan permasalahan di atas mendorong penulis cenderung untuk membahas dan memilih judul makalah : “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”

II.                RUMUSAN MASALAH.
Dari masalah yang timbul pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu : Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap profesi guru apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak?

III.   PEMBAHASAN
1.      Teori Perlidungan Hukum
Pemerintah yang mempresentasikan negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri, maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, mencegah terjadinya resiko yang selalu mengancam dirinya dan lain sebagainnya juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum. Hal seperti itu merupakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh H.W.R. Wade dan terungkap setelah memperhatikan pandangannya : “.....the need to protect the citien against arbitrary goverment”.[1]
Perlindungan hukum bagi subyek hukum, terutama penduduk atau citizen sebagaimana dikemukakan dalam teori Wade di atas merupakan semangat yang cocok dengan pembentukan dan pendirian negara. Semangat itu bahkan dirinci lebih dalam didalam Undang-undang Guru dan Dosen, dimana Undang-undang Guru dan Dosen menjadi satuan amatan dalam menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi guru dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak.
Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas-asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula, perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup, direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.
2.      Pengaturan Perlindungan Hukum Profesi Guru Pada Umumnya.
Hakekat perlindungan hukum bagi profesi guru pada umumnya dapat dipahami dengan cara menelusuri sumber pengaturannya. Termasuk dalam sumber pengaturan adalah sejarah atau historical dimention yang di dalam sistem hukum  Indonesia manifestasinya dari landasan filosofis, yaitu Pancasila. Secara historis struktur peraturan perundang-undangan, konsepsi tentang pofesi guru dapat ditemukan pengaturan atau penyebutannya yang eksplisit di dalam Bab XIII tentang Pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan Pasal 31 ayat (2) disebutlkan bahwa : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
3.      Pengaturan Pofesi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
Sebagaimana uraian dalam latar belakang di atas, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Selanjutnya dalam  Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa “perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, itimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4.      Penerapan Teori dan Konsep pada Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Guru
Dasar peletakan Negara Hukum Indonesia adalah falsafah Pancasila dan mengejawantah di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Susunan hierarkis peraturan perundangan itu mengikuti susunan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, yang menunjuk Pancasila sebagai norma dasar (grandsnorm) dan UUD 1945 sebagai norma fundamental.[2]
Dipahami umum, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan huukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[3]
Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama, total enforcement. Dalam total enforcement, ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaiman yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
Pada bagian kedua, yaitu full enforcement. Dalam full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Untuk bagian ketiga, yaitu actual enforcement. Menurut Joseph Golldstein, “full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dsns dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement”.[4]
Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.
Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi. Pertama, dimensi penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system), yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua, yaitu penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas. Sedangkan dimensi yang ketiga, yaitu penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif ada dalam lapisan masyarakat.
Sebagaimana telah penulis uraiankan pada bagian latar belakang, dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi guru disamping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan.
Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (disingkat PP) Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP tersebut, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai, dan mengaevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 disebutkan : Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agaman, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam ayat (2) disebutkan : Sanksi tersebut  dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dalam Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 disebutkan : Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Rasa aman  dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.
Lebih lanjut dalam Pasal 41 PP Nomor 74 tahun 2008 disebutkan : Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, itimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, lorang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
Dengan demikian pemberian sanksi yang besifat mendidik, tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru apalagi melakukan main hakim sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap guru.
Persoalannya adalah hingga saat ini masih ada kriminalisasi terhadap guru yaitu dengan melaporkan guru yang telah melakukan pendisiplinan terhadap siswanya . Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi guru seringkali menjadi lemah. Dalam kasusl-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa.
Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab.
Langkah maju telah dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya yang memutuskan bahwa guru tidak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan usaha pendisiplinan kepada siswa, hal ini bisa kita lihat dalam mengadili perkara guru ang berasal dari Majalengka, Jawa Barat yang bernama Aop Saupudin. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung RI dalam putusannya adalah adanya alasan pengecualian pidana atau dasar penghapusan pidana. Alasan pengecualian pidana ditetapkan oleh hakim bahwa sifat melawan hukum perbuatannya hapus atau kesalahan pelaku hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatannya atau memaafkan perbuatannya.
Mengacu pada kasus di atas, terlihat bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru acapkali dituding menjadi biangnya atas kegagalan tersebut. Persoalan yang paling krusial dihadapi guru adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar atat tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum (baca : Polisi atau KPAI). Akibatnya, dalam menjalankan profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.
Mengutip pendapat Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid, yang memasukkan hak mendidik orang tua/wali, guru sebagai alasan pegecualian pidana di luar KUHP (Dalam Buku : Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, 2010, hal.203).
Leden Marpaung dalam Bukunya Asas Teori Hukum Pidana, juga memasukkan Hak Mendidik Anak sebagai perluasan dasar penghapusan pidana. Menurut Leden Marpaung, secara umum dapat dipahami bahwa para orang tua atau guru diberi kewenangan tertentu dalam rangka mendidik.
Mr. Van Bemmelen juga memasukkan Hak Mendidik Orang Tua/Wali, Guru sebagai alasan pengecualian pidana. Dikatakan Mr. Van Bemmelen (Dalam Bukunya yang diterjemahkan oleh Hasnan, Bina Cipta, 1997, hal. 201), bahwa orang tua, guru, dan orang-orang yang mendidik, dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa.
Dari beberapa pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa guru (baik guru sekolah atau mengaji) mempunyai hak didik, sehingga mencubit, memukul, menjewer (dalam batas kewajaran), tidak dimaksudkan untuk menyakiti, akan tetapi agar anak menjadi disiplin, meskipun anak itu merasa sakit, masih dapat diterima dan ditoleransi sebagai bagian dari pendidikan. Batas kewajaran ini harus dinilai obyektif, dapat diterima oleh masyarakat umum. Jika perbuatan guru tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai bagian dari pendidikan, maka “Sifat Melawan Hukum” dapat dikecualikan, meskipun perbuatan guru tersebut secara formil bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi unsur tindak pidana. Demikian juga guru harus berhati-hati dalam melakukan penghukuman disiplin terhadap anak, apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002.
Untuk itu pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan yang mengecualikan pemberlakuan terhadap Undang-undang Perlindungan Anak bagi profesi guru yang melakukan tindakan pendisiplinan atau memberikan sanksi disiplin terhadap anak didik/siswa/murid dilingkup sekolah formal dan non formal, dengan harapan ada aturan dan dasar yang jelas bagi penegak hukum apabila menghadapi kasus seperti di atas.
IV.             KESIMPULAN
1.      Bentuk  perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (disingkat PP) Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP tersebut, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai, dan mengaevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.      Pasal-pasal dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 yang menagtur tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru,  yaitu dalam pasal 39, pasal 40, pasal 41, yang pada pokoknya memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agaman, norma kesusilaan, norma kesopanan.
3.      Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Rasa aman  dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.
4.      Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, itimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.













DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :

A.Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.

H.W.R. Wade, Character of the Law, Chapter One, Administrative Law, English-Book Society, Oxford University Press, London, 1986.



Peraturan Perundang-Undangan :

-          Undang–Undang Dasar 1945

-          Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen

-          Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

-          Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun Tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru.





















[1] H.W.R. Wade, Character of the Law, Chapter One, Administrative Law, English-Book Society, Oxford University Press, London, 1986, hal. 27-35
[2] A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1990
[3] Dellyana, Sant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 37.
[4] Dellyana, Ibid hal. 39

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .