Seminar HAM Unigoro: Penegakan Hukum di Bojonegoro Masih Diskriminatif

Suara Bojonegoro     Selasa, November 29, 2016    

Reporter : Iwan Zuhdi


suarabojonegoro.com - Dalam acara seminar yang bertajuk 'Bojonegoro Ramah HAM dalam Perspektif APBD' yang digelar di Kampus Unigoro Bojonegoro, Selasa (29/11/2016) dihadiri beberapa pemateri, seperti Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI), M Imdadun Rahmat, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, I Nyoman, Wakil ketua Komisi A, Anam Warsito serta Ketua Tim Kajian APBD Bojonegoro tahun 2016 dan 2017, Muhammad Miftakhul Huda.

Seminar yang sangat dialogis tersebut nampak satu penanya yang bernama Oskar dari salah satu Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil menyingung terkait pelaksanaan penegakan hukum tambang galian C maupun tambang yang berjenis lain di Bojonegoro, yang dinilai masih banyak yang ilegal kemudian dikaitkan dengan penerapan HAM.

Menaggapi pertanyaan tersebut, Anam Warsito selaku Anggota DPRD Bojonegoro dari komisi yang membidangi Hukum tersebut mengatakan, orang menambang itu di area pertambangan, artinya tidak akan ada tambang penambang yang legal di bengawan solo karena bengawan solo memang bukan wilayah pertambangan.

"Karena ini aliran sungai yang kita lindungi sebagai mata air untuk masyarakat di 16 kecamatan, sehingga mereka bisa panen 3 kali. Panen 3 kali ini tidak bisa diganggu karena ini menyangkut hidup orang banyak untuk ketersediaan pangan dan pendapatan masyarakat mulai dari Margomulyo sampai Bourno," kata Anam dihadapan ratusan peserta seminar.

Namun, lanjutnya, ia sepakat bahwa penegakan hukum itu tidak boleh diskriminatif. "Kalau masyarakat melanggar tambang langsung disikat tapi EMCL kok gak disikat," lanjutnya.

Kemudian, Apakah EMCL bukan penambang? Anam menegaskan bahwa EMCL penambang juga. Ia mengungkapkan, seperti aktivitas tambang minyak di lapangan Banyuurip yang dioperatori oleh EMCL tersebut flare yang yang diatas langit itu sudah tidak digunakan dalam laktat kiyoto.

Ditambahkan olehnya, ketika EMCL masih membakar gas flare di atas, berarti saat itu sebenarnya EMCL telah melanggar Amdal, karena Amdalnya EMCL itu sejak awal tidak ada pembakaran gas keatas yang ada adalah injeksi gas kedalam tanah.

"Yang hari ini flarenya masih terbakar, inilah kemudian hak kita masih diskriminatif," ungkapnya.

"Berani dengan penambang bengawan solo tapi tidak berani dengan penambang EMCL," pungkasnya. (Wan/Red).

© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .