Monday, December 26, 2016

Akhir Tahun 2016, Sebagai Evaluasi dan Refleksi Untuk Membangun Kabupaten Bojonegoro Mendatang

    Monday, December 26, 2016   No comments

Oleh : Ahmad Syahid

suarabojonegoro.com - Akhir tahun 2016 seyogyanya menjadi sarana evaluasi bersama, bahwasanya Kabupaten Bojonegoro mengalami berkah yang luar biasa sekaligus dilema (musibah). Disisi lain, Kabupaten Bojonegoro tahun ini mendapat perhatian dan penghargaan dari nasional maupun internasional. Mulai mendapatkan penghargaan Kabupaten yang berhasil menerapkan pemerintahan terbuka atau Open Government Partnership (OGP). Bahkan Bojonegoro menjadi tuan rumah Festival OGP sebagai bentuk percontohan OGP dunia. Dalam konteks ini harus kita akui bahwa Bojonegoro mampu bersanding dengan  kota-kota besar dunia, misalkan: Kota Seoul (Korea Selatan), Kota Paris, Madrid, Skotlandia dan Sao Paolo. Meskipun  secara realitanya kita sebagai masyarakat Bojonegoro masih belum merasakan kemudahan akses informasi dan keterbukaanya.  Sehingga banyak masyarakat Bojonegoro membuat plesetan OGP sebagai Okelah Galau Begitu. He he

Selanjutnya momen yang tak kalah heboh lagi adalah Bojonegoro mendapat penghargaan Kabupaten Ramah HAM,  hal ini dibuktikan dengan dijadikanya Bojonegoro sebagai tuan rumah Festival HAM (Hak Asasi Manusia) 2016.  Sebab terpilihnya Bojonegoro, karena Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang secara formal menerapkan aturan daerah dengan mengadopsi nilai-nilai dan standar HAM dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Ini patut membanggakan nama baik Bojonegoro dikancah nasional maupun Internasional. Sebab yang hadir dalam perhelatan Festival HAM tersebut merupakan delegasi dari beberapa daerah dan negara tetangga pula. Hal ini pula yang menyebabkan Bupati Bojonegoro bermimpi bahwa Bojonegoro sudah mendunia, sehingga saat ini kita didoktrin dalam alam bawah sadar agar membawa “Bojonegoro melampaui batas maksimalmu”. Agenda internasional ini pulalah bagai sebagian masyarakat Bojonegoro menjadi bahan perbincangan dari warung kopi ke warung kopi, bukanya Ramah HAM, akan tetapi diplesetkan menjadi RA FAHAM , Resah HAM, Festival HAMEN (Damen). He hee ya begitulah Bojonegoro saat ini benar-benar melampaui batas maksimal sehingga bisa menjadi kritis.

Belum lagi pada Bulan Mei 2016, kita disuguhkan agenda Nasional yang cukup besar pula, yakni Apel Bela Negara yang diselenggarakan di Stadion Letjend. H. Soedirman Bojonegoro  dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Pangdam V Brawijaya, Gubernur Jatim Soekarwo dan tamu dari berbagai negara lainya. Apel tersebut dihadiri oleh 15.000 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat,mulai dari segmen pemerintah, akademisi, mahasiswa, pelajar, LSM, Petani, Politisi, Aparat keamanan dan lain sebagaianya. Mereka bersatu padu untuk menunjukan kepada dunia bahwa Pemerintah Bojonegoro mampu hadir ditengah-tengah masyarakat dalam Apel Bela Negara bersama lintas elemen masyarakat. Ini merupakan sebuah inovasi besar untuk mengenalkan Bojonegoro dalam bingkai membangun komitmen untuk cinta tanah air dan bangsa.

Tentunya, bukan hanya 3 hajatan besar diatas yang mampu diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Bojonegoro, bisa jadi lebih dari itu. Inilah yang kami maksud dengan keberkahan tahun 2016 ini. Belum lagi belum bicara perihal Sumber Daya Alam (SDA) Bojonegoro yang menjadi seksi di mata nasional maupun internasional. Sebab kandungan Migas di Bojonegoro cukup tinggi, oleh karenanya Bojonegoro saat ini ingin menjadi Lumbung Energi Negeri. Meskipun secara pengelolaanya ditangani pusat langsung, setidaknya lokasi pengeboran minyak berada di wilayah Bojonegoro, sehingga seharusnya ini juga menjadi keberkahan tersendiri bagi masyarakat Bojonegoro. Lantas jangan sampai keberkahan adanya Migas di Bojonegoro berubah menjadi musibah.

Selanjutnya Pemerintah Bojonegoro tahun 2016 ini pula mendesaign beberapa tempat wisata daerah. Misalkan Texas Wonocolo (Pengelolaan dan pengolahan minyak sumur tua), Bukit Cinta di Negeri Atas Angin, Pembuatan Taman-taman baik di Kota maupun di beberapa kecamatan, kemudian hadirnya Go Fun di Bojonegoro dan lain sebgaianya. Itu semua sebagai wujud untuk membangun Bojonegoro dari beberapa dimensi wisata. Namun kiranya kita jangan sampai lengah dengan aset-aset daerah lainya, misal kahyangan Api (Api Abadi) yang masih belum digarap meksimal, Bendungan Gerak yang 2 tahun lalu menjadi ikon Bojonegoro sekarang rusak kurang terawat, Waduk Pacal yang tak disentuh pembangunanya dan masih banyak hal yang menjadi dilema sendiri bagi masyarakat Bojonegoro, karena sudah terlanjur semangat untuk melampaui batas maksimal mungkin. He he

Dilema, Musibah Besarpun Hadir di Bojonegoro
Bojonegoro di tahun 2016 ini mengalami musibah yang sangat besar. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2016 mengalami penurunan  yang sangat signifikan. APBD yang awalnya di angka 3,8 Trilyun itu akhirnya dipangkas menjadi 2,9 Trilyun. Hal ini disebabkan oleh turunya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Bojonegoro juga turun drastis. Cukup mencengangkan memang,  sehingga saat ini Bojonegoro juga mengalami gagal bayar proyek pembangunan yang akan dibayar tahun depan. Tentunya hal ini sangat rawan sekali untuk rencana pembangunan Kabupaten Bojonegoro kedepan.  Bahkan mengakibatkan dipangkasnya berbagai agenda yang telah direncanakan oleh beberapa SKPD.
Bojonegoro jangan sampai menjadi daerah yang latah, karena kaya mendadak bisa juga miskin lagi. Oleh karena itu seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengurangi bahkan menanggulangi angka kemiskinan di Bojonegoro. Sebab saat ini Bojonegoro masih menjadi Top Ten (sepuluh besar) Kabupaten termiskin di Jawa Timur. Padahal kalau melihat APBD kita tentunya cukup besar sekali bila dibandingkan  dengan kabupaten tetangga, namun megapa angka kemiskinan masih tinggi? Pertanyaan yang mungkin menjadi PR berat bagi pemerintah kedepan, agar di Tahun 2017 mendatang dengan APBD yang di angka 3,2 T  bisa mempengaruhi terhadap pengurangan kemiskinan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara luas.

Bojonegoro untuk Indonesia
Selanjutnya yang menjadi modal evaluasi kita bersama adalah masih tergantungnya Bojonegoro dengan dana perimbangan, saat ini Tahun 2016 sebesar 2,7 Trilun.  Yakni dengan DBH Migas tersebut yang kehadiranya belum pasti jumlahnya, sebab tergantung dengan jumlah migas yang berhasil diproduksi serta sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Sesuatu yang belum pasti inilah yang bisa menjadikan daerah ini kolep. Namun tetap harapan kita bersama kangan smapai Bojonegoro ini kolep ditengah-tengah masa puncak produksi minyak.
Yang kedua adalah berdasarkan APBD 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro yang terbesar adalah dari sektor BLUD, yakni dari pengelolaan RSUD Bojonegoro (Rp 103.414.785.000,00 dan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 22.772.731.450,00).  Hal ini menunjukan bahwa BLUD yang semestinya untuk pelayanan optimal bagi masyarakat karena untuk memenuhi hak dasar masyarakat, yakni perwujudan implementasi ramah HAM belum nyata. Karena BLUD adalah Badan layanan umum daerah,bukan badan usaha.
Selanjutnya poin ketiga yang harus dibangun sebagai bentuk evaluasi bersama adalah belum optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro terutama di bidang Migas, Misalkan PT BBS yang sampai bulan Agustus kemarin hanya mampu mencapai 9,27 % atau Rp. 203.856.000,00 dari target Rp. 2,2 Milyar. Sehingga hemat penulis,perlu adanya revolusi mental besar-besaran di tubuh PT BBS tersebut. Aapalagi  ada celah kedepanya kalau mampu Bojonegoro bisa membuat kilang mini sendiri. Tapi kalau hari saja untuk menggaji pegawai PT BBS malah diambilakn APBD ya sama saja bohong. Bukan penghasilan yang didapatkan, tapai malah hutang dan kebangkrutan nantinya.
Keempat adalah tidak konsistenya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Visi Misinya,  hal ini tampak dari APBD 2016 yang belum memihak pada sektor pertanian yang menjadi sektor mayoritas mata pencaharian penduduk Bojonegoro. Seharusnya sesuai dengan visi Bojonegoro sebagai Lumbung pangan dan energi negeri, APBD kita memihak di sektor tersebut. Bahkan saat ini Bojonegoro hampir mengalami gagal panen yang disebabkan oleh Banjir di bantaran Bengawan Solo, bahkan hampir terjadi di setiap tahunya. Oleh karenanya perlu ada pendekatan sistemik untuk merubah corak tanam dan menjamin perlindungan petani apabila terjadi gagal panen seperti asuransi pertanian yang harus menyeluruh ke petani.
Kelima sudah saatnya Bojonegoro mampu untuk menciptakan industri turunan dari sektor migas atau hilirisasi migas. Agar PAD Bojonegoro tidak  terpatok hanya dengan DBH Migas seperti 8 tahun ini. Seharusnya dengan 8 tahun memimpin Bojonegoro, Bupati mampu mengejawantahkan idenya dalam peningkatan PAD Bojonegoro,agar menjadi daerah yang mandiri, tidak terpatok dengan dana perimbangan dari pusat. Sehingga fenomena tahun 2016 ini tidak terjadi di tahun yang akan datang, perihal pemangkasan APBD yang cukup besar jumlahnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah harus adanya sinergitas multidimensi dalam pembangunan Bojonegoro yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Sebab saat ini masih belum adanya data bersama yang menjadi titik fokus dalam kebijakan. Misal data kemiskinan dari Disnakertransos, BPS, Kabag Pemerintahan, Dinas Pendidikan dan SKPD lain. Agar tidak terjadi penyaluran yang doble program, maka harus adanya data yang sama dan benar sesuai kondisi di lapangan. Yang kemudian data itu harus disinkronkan dengan rencana pembangunan Bojonegoro kedepan beserta perusahaan-perusahaan yang ada di Bojonegoro. Sehingga Dana APBN, APBD dan CSR perusahaan bisa tersalurkan dengan efektif dan efisien.
Semoga spirit untuk membangun Bojonegoro , tidak hanya dimiliki oleh Kepala Daerah (Bupati) semata, namun juga kita sebagai masyarakat Bojonegoro, mulai dari kalangan pejabat daerah, akademisi, aktivis LSM, mahasiswa, pelajar, petani, buruh tani, pengusaha dan ulama’. Sehingga mampu mewujudkan kebhinekaan dalam ruang terkecil yakni membangun Bojonegoro untuk Indonesia.

*) Penulis adalah Ahmad Syahid ( Ketua Umum PC PMII Bojonegoro)

No comments:
Write comments