Thursday, December 22, 2016

Kasus Lelang Pasar Malo, DPRD Nilai ULP Tidak Jeli

    Thursday, December 22, 2016  

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai Unit Pelelangan Teknis (ULP) Bojonegoro kurang cermat dalam melakukan lelang pembangunan pasar malo yang berada di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut disampaikan langsung saat rapat gelar pendapat bersama ULP Bojonegoro, PT Bojonegoro Bangun Sarana, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro.

"Ada perbedaan tafsir antara DPRD dan ULP Bojonegoro," kata pimpinan rapat, Doni Bayu Setiawan.

Menurutnya, dalam pengadaan lelang pasar malo pihak ULP mengumumkan PT Bangun Cipta Cita Surabaya dan BUMD Bojonegoro PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) lolos dalam administrasi dan teknis namun selanjutnya pihak ULP menggugurkan PT BBS karena pengurus PT BBS terdapat salah satu PNS Aktif Pemkab Bojonegoro dengan merujuk perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dengan perubahan terakhir perpres no 04 tahun 2015 pasal 19 ayat 3.

"ULP tidak cermat, yang dimaksud PNS Aktif di PT BBS bukan sebagai pengurus namun komisaris yang bertugas sebagai pengawas," tambahnya.

Politisi PDI-P ini juga menyampaikan jika Setyo Yuliono selaku Asiten 2 Pemkab Bojonegoro memang adalah PNS Aktif Pemkab Bojonegoro namun ditempatkan di PT BBS sebagai komisaris atau pengawas bukan pengurus ataupun direksi.

"Status PT BBS milik Pemerintah Daerah sehingga harus ada perwakilan Pemda untuk mengawasi kinerja perusahaan tersebut," tegasnya. (Ney/Red)

No comments:
Write comments