Tuesday, January 17, 2017

Gubernur Hapus Tunjangan BPD

    Tuesday, January 17, 2017   No comments

Reporter : Bima Rahmat

suarabojonegoro.com -Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat gelar pendapat bersama Asisten 1 Pemkab Bojonegoro beserta Dinas terkait atas hilangnya kalimat dalam pasal yang menyangkut peningkatan tunjangan BPD pada perda No 9 tahun 2016. Dalam rapat tersebut Komisi A DPRD Bojonegoro selaku pansus 1 meminta keterangan dari pihak eksekutif. Selasa (17/01/17).

Dalam rapat tersebut,  Djoko Lukito selaku asisten 1 saat menyampaikan jika di hapusnya kalimat dalam pasal yang menyangkut tunjangan BPD minimal 50% dari Upah Umum Pedesaan (UUP) adalah merupakan kajian Rekomendasi dari Gubernur.

"Di hapusnya kalimat pada pasal menyangkut tunjangan BPD 50% dari Upah Umum Pedesaan (UUP) ini merupakan Rekomendasi dari Gubernur," Ujarnya.

Namun,  meski demikian pada dasarnya tim pemerintahan eksekutif sepakat agar ada kenaikan tunjangan BPD yang saat ini jumlah sangat minim hanya berkisar antara 250-350 perbulan.

Dalam kesempatan ini Anam Warsito selaku Wakil Ketua Komisi A dan ketua pansus 1 menyatakan bahwa dari hasil rapat kerja tersebut agar ada komitmen politik DPRD yang ingin adanya kenaikan tunjangan BPD terwujud.

"Kami menanyakan komitmen politik, yakni adanya kenaikan tunjangan BPD dapat terwujut," katanya.

Wakil ketua Komisi A DPRD Bojonegoro dari Fraksi Gerindra ini meminta agar merekomendasikan serta dilaksanakan revisi Perbub 35 tahun 2015 tentang siltap kades dan perangkat desa yg didalamnya juga mengatur tunjangan BPD. (bim/ney)

No comments:
Write comments