Perda BPD: Legislatif Sebut Ada Pasal yang Dihapus, Eksekuif Sebut Tidak Ada

Suara Bojonegoro     Rabu, Januari 11, 2017    

Reporter: Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyaratan Desa (BPD) beberapa waktu lalu telah diundangkan, sebelumnya Legislatif (DPRD Kabupaten Bojonegoro) dalam hal ini pansus 1 bersama Eksekutif (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro) telah melakukan pembahasan untuk menyusun draf raperda sehingga sebelum diundangkan sudah ada dokumen hasil kajian dari Gubernur Jawa Timur.

Dari draft yang dibahas antara Eksekutif dan Legislatif sebelumnya tersebut, pihak legislatif (Pansus 1) menyatakan ada kalimat pada pasal yang dihapus oleh pihak Eksekutif. Dinilai oleh Pansus 1, eksekutif tidak konsisten mengawal kesepakatan bersama hasil dari salah satu pasal yang tertuang di Raperda nomor 9 tahun 2016.

"Tidak ada pasal yang ditinggalkan. Masalah desa kita tidak bisa main-main, apalagi main mata," Kata Kasubag Hukum Pemkab Bojonegoro, Irma MD Zulaikha saat ditemui suarabojonegoro.com di ruanganya . Rabu (11/1/2017) pagi.

Sebelumnya, dari draft usulan Raperda nomor 9 tahun 2016 pasal 40 ayat 1 menyatakan, untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa minimal 50% dari upah minimum desa. Kemudian, pada ayat 2 menyebutkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Namun, sesuai surat yang bernomor 188/8684/013/2016 perihal Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 2, 9, 10, 11 tahun 2106 yang ditunjukan Bupati Bojonegoro menyatakan, pasal 40 ayat 1 dan 2 dihapus, setelah dikaji oleh Gubernur Jawa Timur.

Terpisah, saat dikonfirmasi oleh suarabojonegoro.com Ketua Pansus 1 dalam hal ini Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan,  Pansus 1 atau komisi A tidak pernah diajak koordinasi dan dikasih tahu jika ada kalimat pada pasal  yang dihapus, padahal itu merupakan bunyi pasal yang krusial untuk peningkatan kesejahteraan BPD.

"Seumpama kita diajak koordinasi tentu kita akan membuat langkah politik dengan berkoordinasi dengan biro hukum pemprov Jatim, guna minta masukan bunyi pasal yang sesuai jika draf yang kita rekomendasikan disarankan dihapus," Katanya.

Sehingga, lanjut Anam yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD itu, semangat DPRD untuk meningkatkat kesejahteraan BPD tetap dapat terlaksana dengan minta masukan biro hukum pemprov  Jawa Timur dengan bunyi pasal baru yang sesuai.

"Jika hasilnya langsung disampaikan komosi A kan kita bisa langsung koordinasi ke biro hukum pemprov Jatim untuk mencari solusi bunyi pasal baru yang sesuai dengan ketentuan dan tetap dapat menaikan tunjangan BPD. Tidak langsung main hapus tanpa koordinasi dengan kita dulu," Tandasnya.

Pada draft dokumen Perda tersebut, jawaban dari Gubernur Jawa Timur menyatakan, pada poin (n) menyatakan, pasal 40 dihapus karena seluruh kegiatan supaya disesuaiakan dengan kemampuan tanpa perlu merinci besaran bauk berupa jumlah maupun prosentase.(Wan/Red)

Foto : Ilustrasi

Media Partner

Media Partner

Media Patner


© 2014 Suara Bojonegoro. Designed by Suara Bojonegoro. .