Monday, January 16, 2017

Soal Hak Milik Tanah SDN 2 Karangmangu, Komisi A DPRD Bojonegoro Angkat Bicara.

    Monday, January 16, 2017   No comments

Reporter : Lina Nur Hidayah


suarabojonegoro.com -  Permasalahan hak milik tanah menjadi problem yang serius yang sering terjadi di berbagai wilayah, seperti di Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Ngambon konflik hak milik tanah kembali terjadi, yang mana ahli waris atas nama Towo meminta tanah hak mereka yang telah lama digunakan untuk bangunan SDN 2 Karangmangu untuk diganti tanah atau dibeli. Tanah tersebut pada awalnya milik Mulyono kemudian ditukar dengan tanah milik Towo untuk didirikan SDN 2 Karangmangu dan ditukar dengan tanah garapan yang merupakan tanah kas desa (Hanya hak garap bukan hak milik).

Akhirnya pada bulan desember 2016 lalu, ahli waris Towo meminta agar tanah waris dari orang tua mereka dapat dibeli atau diganti tanah senilai dengan tanah milik orang tua mereka yang diatasnya digunakan bangunan SDN 2 Karangmangu seluas 697 M2. Adanya Persoalan hak milik tanah ini  maka dilaksanakannya rapat Hearing  guna mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

Menurut Anam Warsito selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro melalui hasil
hearing pihak sekolah, UPTD Diknas Ngambon yang didampingi Hanafi Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro mengakui bahwa tanah tersebut belum atas nama pemkab bojonegoro atau masih hak milik warga. Senin (16/1/17).

“Ibnu Suyuti kepala DPKAD juga mengakui bahwa tanah yang diatasnya berdiri SDN Ngambon 2 , belum masuk daftar aset daerah atau masih hak milik warga,”Tambah Anam Anggota DPRD muda.

Lanjut Anam atas persoalan tanah tersebut di sarankan jika ada tuntutan dari ahli waris maka kepala dinas pendidikan mengirim surat permohonan kepada bupati untuk tanah tersebut di beli dengan dana APBD dengan terlebih dahulu di apraicel independent berapa nilai/harga tanah tersebut.

“Komisi A dengan mencermati uraian berbagai pihak pak Mulyono, ahli waris  pak  Towo, kepala desa karangmangu, UPTD diknas ngambon, kepala dinas pendidikan dan Kepala DPKAD merekomendasikan agar pengajuan surat permohonan kepada bupati segera dibuat oleh kepala dinas pendidikan sehingga pada PABPD 2017 dana untuk membeli tanah tersebut dapat teranggarkan,”Pungkasnya. (Lin/Red)

No comments:
Write comments