Friday, January 13, 2017

Tanya Status Tanah Sepanjang Rel Kereta Bojonegoro - Tuban, Komisi A Bakal Ke Kemekeu

    Friday, January 13, 2017   No comments

Reporter : Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com -  Menanggapi kabar pengaktifan jalur rel kereta api, ratusan Warga yang tergabung dalam 'Paguyuban Pewaris Bangsa' pagi ini, Jum'at (13/1/2017) mendatangi kantor wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jalan Trunojoyo Kabupaten Bojonegoro, untuk menyampaikan aspirasi. Warga menolak dengan tegas pengaktifan jalur rel kereta api Bojonegoro - Tuban yang sudah puluhan tahun mati suri.

Aksi hearing tersebut dilakukan menaggapi surat yang diterima warga yang sudah lama bermukim di sepanjang jalur rel KAI yang saat ini dipegang oleh Daerah Operasi (Daops) 8 Surabaya, turut Desa Sukorejo, Kelurahan Ngrowo, Kelurahan Karangpacar, Banjarejo, Banjarsari Kabupaten Bojonegoro.

Warga mengaku resah dengan menerima tiga surat terkait pengaktifan rel tersebut. Pertama, surat edaran Menteri BUMN yang bernomer SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009, tentang penarikan semua aset yang dikuasai orang yang tidak berhak termasuk dengan melakukan upaya hukum dengan yang optimal baik secara pidana maupun perdata. Selanjutnya, surat edaran yang diterima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernomer R-4002/10-12/09/2014 tanggal 16 September 2014 dan disusul surat dari Direksi PT KAI (Persero) nomer Kep.U/KA.102/IV/I/KA-2016 tertanggal 16 April 2016.

Ketua Paguyuban Pewaris Bangsa Alham M Ubay dalam hearing di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro mengatakan, warga mengaku sudah menempati tanah tersebut sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Kali ini warga ingin menyampaikan gambaran yang faktual terkait jalur rel keretapi Bojonegoro - Tuban.

Diskusi pembahasan kabar pengaktifan rel tersebut semakin memanas, ketika warga tidak puas dengan jawaban dari PT KAI (Persero) dalam hal ini diwakili Daops 8 Surabaya.

"Kami menolak dengan tegas pengaktifan jalur rel kereta api Bojonegoro -Tuban," katanya disaut kata "Betol" dari warga lainya.

Asisten Manajer Pengusahaan Aset PT KAI Daops 8 Surabaya, Tumito dalam hearing kali ini masih nenaggapi sama, seperti pada pertemuan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu bersama warga di jalan Pondok pinang Sukorejo.

"Kita disini dari Daops 8 Surabaya tidak bisa menjawab secara tegas. Intinya kami akan menampung aspirasi dari warga," katanya disaut kata "Huuuu" dari warga yang hadir.

Selanjutnya, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito, yang mejadi pimpinan hearing kali ini mengatakan, pihaknya bakal mengupakan mengawal aepirasi dari warga. Meskipun, Ia menegaskan, bahwa kewenangan keputusanya nanti di tangan Yudikatif. " Kami akan mengawal sampai selesai. Kami akan mengupayakan aspirasi dari warga ini," katanya saat hearing.

Pihaknya juga bakal mendatangi kantor Kementrian Keuangan di Jakarta. Menanyakan terkait hak atas tanah yang saat ini dinilai menimbulakan masalah tersebut.

Dalam hearing kali ini, warga juga membawa setumpuk dokumen tanah yang dimilikinya. Warga mengklaim tanah yang ditempatinya saat ini adalah hak milik.

Dalam hearing tersebut turut hadir, Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, PT KAI Daops 8 Surabaya, serta elemen Masyarakat lainya.

Aksi hearing kalini mendapat pengawalan ketat dari jajaran keamanan Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (Wan/Red)

No comments:
Write comments