Wednesday, February 22, 2017

Kenapa Pemkab Memberi Rekom Usaha Tambang di Bojonegoro, Ini Penjelasanya

    Wednesday, February 22, 2017  

Reporter : Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com -  Perdebatan panjang antara Legislatif dan Eksekutif atas pemberian rekomendasi lokasi tambang yang ada di Bojonegoro saat ini masih menyisakan pro dan kontra. Sebab, sampai saat ini masih terjadi perdebatan pandangan terkait Peraturan Daerah nomor 26 tahun 2011.

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang membidangi Pemerintahan dan hukum beberapa waktu berencana bakal memanggil pihak terkait (eksekutif) terkait keluarnya rekomendasi ijin pertambangan di wilayah hukum Bojonegoro.

Ketua tim teknis pertambangan Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito mengatakan, usaha tambang merupakan salah jenis usaha yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun demikian, karena usaha tambang yang memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan, maka apabila dalam mengelolanya tidak tepat justru akan menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan sehingga akan berakibat pula terhadap kondisi sosial di masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi terhadap usaha tambang yang diajukan oleh masyarakat, karena harus mempertimbangkan dari berbagai hal, baik dari sisi lingkungan, ekonomi maupun sosial," katanya menerangkan. Selasa, (21/2/17).

Mengingat, lanjutnya, sampai saat ini di Kabupaten Bojonegoro belum memiliki Rencana Rinci Kawasan Tambang yang mengatur tentang potensi dan lokasi tambang secara khusus, sedangkan kawasan pertambangan dan ketentuan umum zonasi pola ruang untuk kawasan pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 hanyalah mengatur yang diperbolehkan dan yang tidak boleh.

"Untuk yang diperbolehkan misalnya bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial, kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi dan bahan galian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, sedangkan untuk yang dilarang atau tidak boleh adalah kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan," paparnya.

Adapun untuk yang tidak diatur dalam ketentuan tersebut adalah masuk dalam kategori boleh, akan tetapi terhadap permohonan yang diajukan terlebih dahulu harus dilakukan kajian oleh Tim Teknis melalui verifikasi lapangan sebagaimana Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Teknis WIUP di Kabupaten Bojonegoro.

Djoko Lukito yang juga Asisten 1 Pemkab Bojonegoro menambahkan, Tim Teknis dalam melakukan kajian dan verifikasi lapangan atas permohonan penerbitan rekomendasi usaha tambang mengacu pada beberapa hal, yaitu, ketentuan pola ruang berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031, Kondisi existing lahan yang berpotensi dan memungkinkan untuk ditambang, Penambangan dilakukan bertujuan untuk merubah lahan yang kurang produktif (lahan kering) agar menjadi lahan pertanian yang produktif.

Selanjutnya berdasarkan verifikasi lapangan, Tim Teknis melakukan analisa yang hasilnya adalah tidak disetujui apabila secara kondisi existing lahan tidak memungkinkan untuk ditambang dengan alasan dekat dengan pemukiman, dekat dengan kawasan lindung/ hutan lindung, berada di kawasan pertanian basah yang berpotensi untuk dijadikan LP2B, dekat dengan sungai dan masuk dalam radius perlindungan sempadan sungai, kondisi topografi yang terjal, dekat dengan jalan raya.

Disetujui untuk diberikan rekomendasi apabila berada dikawasan kering yang tidak potensial untuk pertanian, tetapi memungkinkan untuk dirubah menjadi lahan pertanian produktif, topografi tidak rata.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada 3 (tiga) pemohon WIUP masing-masing berlokasi di Desa Gondang Kecamatan Gondang, seluas + 6 Ha dengan komoditas tanah uruk, di Desa Katur Kecamatan Gayam, seluas + 4 Ha dengan komoditas pasir darat dan di Desa Tebon Kecamatan Padangan, seluas + 8 Ha dengan komoditas pasir darat.

"Berdasarkan kajian yang dilakukan Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk diberikan rekomendasi," pungkasnya. (Wan/Red)

No comments:
Write comments