Tuesday, February 21, 2017

Landasan Hukum EKs PNPM Untuk Alokasi Bansos Kecamatan

    Tuesday, February 21, 2017  

Reporter : Lina Nur Hidayah
Tanggal.  : 21 Februari 2017

suarabojonegoro.com-  Pembagian dana sosial dari Unit Pengelola Eks.Program Nasional Pemberdataan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK.Eks PNPM) yang dilakukan hampir setiap kecamatan di wilayah Bojonegoro, Dana PNPM yang digunakan tersebut berasal dari alokasi surplus simpan pinjam perempuan (SPP), selain itu dana yang dikeluarkan untuk bansos tergantung nilai surplus masing-masing wilayah.

Menurut Masirin SSTP,MM Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Bojonegoro ,mengungkapkan bahwa penggunaan dana untuk bansos yang dilakukan disetiap kecamatan menggunakan landasan hukum sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Standar Operating Procedure (SOP), dimana hasil surplus 50 persen untuk penambahan modal 35 persen, untuk kelembagaan 5 persen, sebagai bonus UPK minimal 10 persen dan bantuan sosial minimal 15 persen. Namun untuk wilayah Sekar mengalokasikan 19 persen. Selasa (21/2/17).

“Memang sesuai PTO mbak,PTO program PNPM MPd, dimana minimal 15 persen dari surplus yang digunakan untuk Bansos bagi RTM (Rumah Tangga Miskin),”Ungkap Masirin.
Pihaknya menambahkan bahwa besar kecilnya bantuan sosial yang digunakan tergantung besar surplus  dan kewenangan UPK masing-masing.

“Rata-rata semua UPK melaksanakan kegiatan bantuan sosial tersebut, besar kecilnya dana tergantung nilai surplus dan wewenang UPK,”Tambahnya.

Sementara, salah satu Ketua UPK di Bojonegoro dalam hal ini diungkapkan oleh Adi Santoso, Ketua UPK Sekar bahwa khusus wilayah Sekar pada tahun 2016 mendapatkan surplus sebesar 501.898.358 sehingga dapat mengalokasikan anggaran sosial sebesar 19 persen.

“Surplus 2016 yang akan dipertanggungjawabkan di awal 2017 tepatnya 30 Januari 2017,”Kata Adi Ketua UPK.(Lin/Red)

No comments:
Write comments