Wednesday, February 1, 2017

Pertamina Lanjutkan Surat BUMD Kepada Menteri ESDM

    Wednesday, February 01, 2017  

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com -  Setelah diberikannya surat persetujuan Bupati Bojonegoro Suyoto kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dalam pengelolaan sumur minyak tua sekaligus surat minat dan surat permintaan WKP dari PT BBS kepada Pertamina maka pihak Pertamina langsung meneruskan surat tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta SKK Migas. Rabu (01-02-2017)

"Selanjutnya setelah itu selesai, akan dilakukan survey sumur dan menyiapkan berita acara yang diketahui bersama baik dari dari Pertamina, Pemerintahan Daerah, PT BBS dan aparat keamanan," kata Field Manager Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Agus Amperiyanto.

Menurutnya, saat ini masih ada KUD Sumber Pangan yang masih memiliki kontrak kerja dengan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu sebanyak 5 sumur sehingga saat BUMD masuk mengelola sumur tua nantinya KUD akan tetap meneruskan kontrak hingga selesai tahun 2018.

"Atau bisa berkolaborasi antar keduanya," tambahnya.

Agus juga menjelaskan, saat ini KUD mampu menyetor minyak rata-rata diatas 350 barel perhari dan diharapkan bisa lebih sampai tahapan pengelolaan diaerahkan kepada BUMD. Apalagi konsolidasi KUD terhadal para penambang ex Paguyuban Wonocolo & Wonomulyo yang sudah tidak diperpanjang juga bagus.

" Ini sebetulnya awalan yang bagus untuk kekompakan dan integritas masyarakat Wonocolo sendiri, sehingga akan mempermudah kerja BUMD yang dibentuk pak Bupati ke depan," jelas Agus.

Seperti yang diketahui pada rapat pembahasan sumur tua yang dihadiri Bupati Bojonegoro, SKK Migas, Pertamina, BUMD Bojonegoro dan satuan kerja terkait beberapa waktu lalu bahwa Pertamina EP menyampaikan konsep pengelolaan sumur-sumur (eks sumur tua di wonocolo dan sekitarnya) sebagai berikut :
A. Laporan Wonocolo di Bojonegoro meruakan struktur aktif sehingga PEP akan tetap melakukan pengembangan lapangan untuk meningkatkan produksi Migas.
B. Berdasarkan butir A. di atas, dimana SKK Migas menyampaikan bahwa pengelolaan sumur-sumur yang di kelola oleh masyarakat "sumur tua" agr
ar di lakukan oleh BUMD sebagai berikut :

I. Tetap melibatkan masyarakat penambang dan  jaminan tidak akan terjadinya ilegal drilling, penyulingan dan ilegal tranding serta seluruh hasil produksi diserahkan kepada PEP (Sosialisasi menjadi tanggung jawab BUMD).

II. Tidak boleh melakukan deppening dan pembukaan sumur baru. Jumlah sumur yang akan di kelolaberdasarkan peta mozaik yang di buat oleh SKK Migas per 30 November 2015.

III.PEP mempunyai hak sewaktu-waktu dapat mengambil alih sumur yang dikelola untuk keperluan pengembangan.

IV. Tidak boleh mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan/atau kewajiban atas pekerjaan pada pihak l
ain.

VI. Adanya surat permohonan dari BUMD dan mendapatkan persetujuan dari SKK Migas terkai dengan mekanisme penunjukan langsung sesuai pedoman tata kerja SKK Migas Nomor - PTK-007/SKK00000/2015/50 tentang pengelolaan Rantai Suplai (Revisi-3).

(ney/red)

Foto Ilustrasi: Minyak Sumur Tua

No comments:
Write comments